KALIANDA, (Ltc):

Harapan agar keadilan restoratif (restorative justice) terwujud dalam kasus pencurian yang menjerat Mbah Mujiran (72), warga Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, akhirnya mulai menemukan titik terang.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sebagai pihak pelapor kini menyatakan kesediaannya untuk menempuh jalur damai dengan Mbah Mujiran. Kesepakatan itu membuka jalan bagi penyelesaian perkara melalui sidang mekanisme keadilan restoratif (MKR) di Pengadilan Negeri Lampung Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026 mendatang.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan, Sabtu malam (23/5/2026).

Menurut Egi, upaya menghadirkan penyelesaian yang lebih berkeadilan telah dilakukan melalui koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Kejari Lampung Selatan, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Ia menjelaskan, Kejati Lampung turut mendorong agar proses mediasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga ruang damai bisa benar-benar terbuka.

Upaya itu membuahkan hasil. Dalam mediasi yang berlangsung di rumah dinas bupati pada Jumat malam (22/5/2026), pihak PTPN I menyatakan kesediaannya untuk mendukung proses restorative justice bagi Mbah Mujiran di hadapan Bupati Lampung Selatan.

Egi mengakui, proses menuju kesepakatan tersebut tidak berjalan mudah. Mediasi berlangsung cukup dinamis, terutama karena pada awalnya PTPN I masih berpegang pada keputusan untuk melanjutkan proses hukum demi menjaga aturan internal perusahaan.

Namun, ketika kondisi sosial dan ekonomi keluarga Mbah Mujiran dipaparkan secara utuh, pertimbangan kemanusiaan perlahan mengambil ruang.

“Yang sebelumnya belum memberi ruang untuk memaafkan, Alhamdulillah kemarin pihak PTPN akhirnya bersedia membuka pintu maaf,” kata Egi dengan nada lega.

Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang bersedia mengedepankan hati nurani demi menghadirkan keadilan yang tidak hanya tegak secara hukum, tetapi juga hidup dalam nilai kemanusiaan.

Senada dengan Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa langkah restorative justice tersebut selaras dengan arahan Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung.

Menurut Suci, hukum memang harus ditegakkan, namun tidak boleh kehilangan sisi humanismenya.

“Meskipun hati nurani tidak tertulis di dalam buku hukum, rasa keadilan dan nilai kemanusiaan harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses penegakan hukum di tengah masyarakat,” tegasnya.

Suci mengungkapkan, ruang damai sebenarnya telah terlihat sejak awal proses berjalan. Namun, upaya tersebut sempat terhambat oleh aturan internal PTPN I yang ketat dalam menjaga aset negara.

“Namun akhirnya, setelah dimediasi oleh Pak Bupati, pihak PTPN bersedia menempuh jalan damai,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kejari Lampung Selatan kini tengah berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung Selatan untuk mengupayakan penangguhan sekaligus pengalihan penahanan bagi Mbah Mujiran.

“Insyaallah mulai Senin (25/5/2026), proses itu mulai kami dorong. Keluarga tinggal mengajukan surat permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan ke pengadilan,” kata Suci.

Sebelum menggelar konferensi pers, Bupati Egi lebih dulu mendatangi kediaman Mbah Mujiran di Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, pada Sabtu siang (23/5/2026).

Kunjungan itu jauh dari kesan formalitas birokrasi. Ia hadir bukan sekadar sebagai kepala daerah, tetapi sebagai pemimpin yang merespons persoalan dengan empati.

Tak hanya membawa kabar mengenai perkembangan proses hukum, Egi juga menyerahkan bantuan sosial dan tali asih secara langsung kepada keluarga Mbah Mujiran.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga selama proses hukum berjalan, sekaligus menjadi penguat moral bagi istri dan cucu Mbah Mujiran yang masih menanti kepulangan sang kakek ke rumah. (KMF/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Antusiasme tinggi dan keceriaan ditunjukkan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam menyambut program Gerakan Serentak (Gertak) Lampung Selatan HELAU yang digagas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Semangat gotong royong terlihat dari keterlibatan seluruh ASN dan tenaga pendukung di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Selatan yang turun langsung melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor, penataan area kerja, hingga memperindah lingkungan sekitar, Kamis (21/5/2026)

Program tersebut tidak hanya menjadi upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan antarpegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Selatan.

Sekretaris DPRD Lampung Selatan, Achmad Herry, mengatakan kegiatan Gertak HELAU membawa dampak positif, baik terhadap kebersihan lingkungan maupun hubungan antarpegawai.

“Melalui kegiatan ini, seluruh pegawai dapat saling berinteraksi, bekerja bersama, dan memperkuat rasa kekeluargaan. Selain lingkungan menjadi bersih, silaturahmi antarpegawai juga semakin erat,” ujarnya.

Menurutnya, budaya gotong royong seperti ini perlu terus dibangun agar tercipta suasana kerja yang harmonis, solid, dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Program Gertak HELAU sendiri merupakan gerakan serentak yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan tertata di seluruh wilayah Lampung Selatan.

Dengan penuh semangat, para pegawai tampak kompak membersihkan area kantor, merapikan taman, hingga menata berbagai fasilitas pendukung di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi budaya positif yang terus diterapkan, tidak hanya saat pelaksanaan program Gertak HELAU, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja, (hms/*/red).

KALIANDA, (Ltc):

Saya baru tahu tentang adanya wacana pemberlakuan parkir berbayar di Masjid Agung Kalianda. Menurut saya terkait pemberlakuan biaya parkir tersebut harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif. Misalkan kajian terhadap jumlah pengunjung masjid atau jamaah sholat lima waktu, apakah masih mayoritas warga sekitaran masjid Agung dalam artian penduduk asli sekitaran masjid atau pengunjung dari luar Kalianda Lampung Selatan.

Kalau itu mayoritas pengunjung masjid di dominasi oleh masyrakat luar Lampung Selatan atau pengunjung jauh yang singgah mungkin bisa kita terapkan, salah satu alasannya bisa untuk lebih menjaga keamanan kendaraan pengunjung tersebut.

Namun jika mayoritas pengunjung masih warga lokal, masyarakat yang memang sehari harinya tinggal dilingkungan masjid Agung atau katakanlah masih penduduk seputaran Kalianda sepertinya ini masih belum cukup menjadi alasan untuk menerapkan pemungutan biaya parkir.

Saya juga sering berjamaah di Masjid Agung yang saya perhatikan Masjid Agung Kalianda ini rame ramenya hanya pada moment moment tertentu seperti lebaran, libur panjang dan pelepasan jamaah haji, untuk sehari harinya masjid Agung Masih di dominasi oleh warga lokal Kalianda Lampung Selatan.

Hemat saya tetap jalankan kondisi yang sudah terbentuk selama ini, di waktu waktu tertentu misalkan saat sholat jumat adanya petugas yang stand by di pintu gerbang keluar sambil mengatur keluar masuk mobil sekalian memungut biaya parkir secara sukarela.

Yang perlu jadi atensi jangan sampai ketika diterapkan biaya parkir di Masjid Agung malah berdampak kepada kuantitas jamaah yang sholat, kalau kuantitas jamaah masjid Agung semakin sedikit karena diberlakukannya pungutan parkir oleh BUMD dzolim kita ke Masjid Agung.

Intinya menurut saya untuk saat ini belum waktu yang tepat untuk memberlakukan biaya parkir resmi dari BUMD di Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan.(*)

KALIANDA, (Ltc):
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Selatan Merik Hafid SH MH ikut prihatin atas proses hukum yang kini sedang di jalani oleh Mbah Mujiran (74) dan keponakannya, warga desa Wonosari Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan. “Saya bersama pak Sudin Anggota komisi 3 DPR-RI sudah mencoba memediasi antara Mbah Mujiran dan pihak PTPN, agar perkara ini di restorative justice (RJ) kan karena hal kemanusiaan, namun rupanya pihak PTPN belum ada niat baik untuk menempuh hal itu. Ya…bila demikian agaknya tak lama lagi pihak PTPN bakal di panggil oleh Komisi III DPR-RI di Jakarta,” ungkap Merik Hafid di temui di ruang kerjanya pada Rabu (20/5/2026).

Bahkan dalam perkara hukum yang sedang dihadapi mbah Mujiran ini menyulut aksi anggota Komisi 3 DPR RI Sudin disebut siap mengganti segala kerugian yang timbul bagi PT Perkebunan Nusantara I (PTPN). “Yang penting mbah Mujiran dan Keponakannya bisa bebas,” kata Merik.

Pesan dari Sudin tersebut, disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Merik Havid paska mengunjungi mbah Mujiran di Lapas Kelas IIA Kalianda.

“Menindaklanjuti masalah mbah Mujiran, Alhamdulillah hari Sabtu (16/5) kemarin saya ke Lapas memberikan tali asih dari anggota Komisi 3 DPR RI yaitu pak Sudin berbentuk uang, Mbah Mujiran juga langsung VC dengan beliau,” cerita Merik.

“Kasian Mbah Mujiran usianya 74 tahun jangan sampai meninggal didalam Lapas, karena hadirnya PTPN yakni BUMN yang seharusnya mensejahterakan masyarakat jangan taklik buta kenapa sih mbah Mujiran mencuri,” kritik Merik.

Merik mambahkan penegakan hukum harus terus berjalan namun ada kalanya tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan seperti halnya perkara Mbah Mujiran bisa diselesaikan secara damai.

“Sangat layak, kenapa tidak layak. Walaupun mbah Mujiran ini dipaksa mengakui mengambil sepuluh karung, namun dia tetap kekeuh hanya mengakui dua karung,” cetusnya.

Merik berharap, Sudin mau menghubungi Komisaris PTPN untuk membahas jalan damai perkara Mbah Mujiran dan bisa terwujud dalam waktu dekat.

Di lain sisi, seluruh elemen masyarakat termasuk media harus mengawal jalannya persidangan perkara Mbah Mujiran lantaran dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi mendesak semata.

Kasihan mbah Mujiran ini usianya 74 tahun, dia mengambil karet bukan memperkaya diri bukan untuk membangun rumah tapi cucunya sakit butuh susu, dan terpksa dia lakukan itu,” pungkas Merik.(*)

WAY SULAN, (Ltc):

Momen haru menyelimuti kegiatan Shobat (Sholawat Bareng Bupati) yang digelar di Lapangan Diponegoro, Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa malam (19/5/2025).

Di tengah ribuan jemaah yang hadir, dua warga mendapat kejutan istimewa berupa hadiah umrah gratis dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Dua jemaah tersebut yakni Jafar Sodiq (32) dan Siti Nur Asiah (36). Keduanya mendapatkan hadiah umrah usai tampil ke depan dan melantunkan ayat suci Al-Qur’an dengan fasih atas permintaan langsung Bupati Egi.

Pemberian hadiah itu menjadi bentuk apresiasi spontan dari Bupati Egi atas keberanian sekaligus kemampuan keduanya dalam melantunkan surah Al-Qur’an di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama berharap hadiah tersebut dapat menjadi keberkahan bagi penerimanya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Lampung Selatan.

“Semoga bermanfaat dan berkah. Saya menginginkan kita semua sama-sama membuktikan bukti nyata, agar kabupaten yang kita bangun bersama-sama ini bisa terus kita majukan,” ujar Bupati Egi.

Bagi Jafar dan Siti, hadiah tersebut menjadi rezeki tak terduga sekaligus jawaban atas impian lama mereka untuk bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Jafar mengaku masih sulit mempercayai apa yang baru saja diterimanya malam itu.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Lampung Selatan karena telah memberikan hadiah berupa umrah kepada saya. Jujur, saya belum pernah umrah dan memang sangat ingin sekali ke sana,” kata Jafar.

Tak hanya menyampaikan rasa syukur, keduanya juga mendoakan kepemimpinan Bupati Egi agar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam memimpin Lampung Selatan. “Semoga Bupati Egi sehat selalu dan selalu memperhatikan masyarakat Way Sulan, terutama Lampung Selatan, agar daerah kita ini terus maju,” tutup Jafar.

Acara Shobat malam itu pun tak sekadar menjadi ajang bersholawat bersama, tetapi juga menghadirkan kisah haru yang meninggalkan kesan mendalam bagi ribuan jemaah yang hadir. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan terus menggeber pelaksanaan Program Gerakan Serentak (GERTAK) Lampung Selatan Helau dengan menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor, mulai dari area luar hingga ke dalam ruangan kerja, Selasa (20/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Selatan didampingi Kabag umum sekretariat Dprd lamsel jajaran pegawai dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD setempat.

Aksi gotong royong itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program kebersihan dan penataan lingkungan yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, para pegawai tampak membersihkan halaman kantor, saluran air, taman, area parkir hingga ruang kerja dan fasilitas pelayanan di dalam kantor DPRD Lampung Selatan.

Sekwan DPRD Lampung Selatan, Achmad Herry mengatakan, Program GERTAK Helau bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya membangun budaya hidup bersih, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan kerja.

“Melalui GERTAK Helau ini, kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat. Kebersihan kantor juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, kegiatan tersebut akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan agar semangat gotong royong serta kepedulian terhadap kebersihan tetap terjaga di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Selatan.

Selain menjaga kebersihan, kegiatan itu juga menjadi momentum mempererat kekompakan dan kebersamaan antarpegawai di lingkungan kerja.

Dengan terus digalakkannya Program GERTAK Lampung Selatan Helau, diharapkan tercipta lingkungan perkantoran yang lebih tertata, asri, dan mencerminkan semangat pelayanan publik yang lebih baik.(hms/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mematangkan sejumlah agenda strategis dalam Rapat Koordinasi Mingguan yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (18/5/2025).

Mulai dari persiapan Hari Raya Iduladha, pelaksanaan Indonesian Drift Series (IDS) 2026, hingga penguatan city branding daerah menjadi fokus utama pembahasan.

Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan diikuti seluruh jajaran perangkat daerah.

Dalam arahannya, Supriyanto menegaskan pentingnya kesiapan lintas sektor untuk memastikan seluruh agenda pemerintah daerah berjalan optimal, terutama menjelang Hari Raya Iduladha yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei mendatang.

Ia meminta seluruh camat memastikan kesiapan pelaksanaan salat Iduladha di wilayah masing-masing, termasuk pengawasan terhadap hewan kurban agar memenuhi syarat kesehatan dan layak untuk disembelih.

“Camat diminta mengatur lokasi pelaksanaan di wilayahnya masing-masing. Kemudian terkait hewan kurban, harus dipastikan memenuhi syarat dan dalam kondisi sehat. Kita mengantisipasi jangan sampai ada hewan yang disembelih ternyata tidak sehat,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini jumlah hewan kurban yang telah terkumpul mencapai sekitar 30 ekor dan masih berpotensi bertambah. Sementara proses pendataan distribusi masih terus dilakukan.

Supriyanto juga menyampaikan bahwa sapi bantuan Presiden akan diserahkan langsung oleh Bupati Lampung Selatan di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung.

Selain persiapan Iduladha, Pemkab Lampung Selatan turut menyoroti aspek keselamatan di sektor pariwisata, khususnya kawasan wisata pantai. Hal itu menjadi perhatian serius menyusul insiden wisatawan tenggelam di wilayah Suak beberapa waktu lalu.

“Kita minta pengelola wisata memastikan pengamanan di lokasi masing-masing, sehingga kejadian serupa bisa diminimalkan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Supriyanto juga menekankan kesiapan pelaksanaan Indonesian Drift Series (IDS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23-24 Mei 2026. Event nasional tersebut akan dikolaborasikan dengan promosi destinasi wisata daerah sebagai bagian dari upaya mendongkrak kunjungan wisatawan ke Lampung Selatan.

Untuk mendukung kelancaran agenda tersebut, seluruh jalur dan rute kegiatan diminta dipastikan dalam kondisi siap, termasuk kebersihan kawasan yang akan dilalui peserta maupun tamu undangan.

“Tolong para asisten dan DLH membagi area masing-masing. Saya kira satu jam cukup untuk korve bersama. Jalur jalan juga sudah ditambal, namun tetap dicek kembali seluruh persiapannya, terutama terkait perizinan dan undangan,” katanya.

Tak kalah penting, penguatan city branding Kabupaten Lampung Selatan juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Sekda meminta tim yang telah dibentuk terus mematangkan konsep agar seluruh program promosi daerah berjalan terintegrasi dan mampu memperkuat identitas Lampung Selatan di tingkat regional maupun nasional.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh agenda prioritas dapat berjalan sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat pelayanan publik, promosi daerah, dan kepercayaan masyarakat. (ptm-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya saat jam kerja.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif agar kejadian viral seperti yang menimpa tiga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menuai sorotan usai melakukan siaran langsung TikTok saat jam kerja tidak terjadi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, saat memimpin Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, pada Senin (18/5/2026).

Apel itu diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga para PNS, PPPK, dan PPPK Waktu.

Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Lampung Selatan, Tri Umaryani menegaskan bahwa di era digital, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan, tetapi juga kemampuan ASN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan positif.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi program, capaian pembangunan, pelayanan, serta berbagai inovasi daerah.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah aktif menyebarluaskan program, capaian, kegiatan, pelayanan, dan inovasi daerah melalui media sosial masing-masing,” kata Tri Umaryani.

Menurutnya, media sosial harus menjadi alat untuk membangun optimisme publik, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa ASN Lampung Selatan bekerja dan hadir untuk masyarakat.

Namun demikian, Tri juga mengingatkan agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.

“Media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi sarana untuk berbagi kebaikan dan informasi positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak digunakan secara bijak,” tegasnya.

Ia menambahkan, satu unggahan di media sosial dapat membangun kepercayaan masyarakat, tetapi di saat yang sama juga bisa merusak citra pribadi, nama baik institusi, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk itu, Tri menekankan pentingnya etika digital bagi seluruh ASN. Ia meminta seluruh pegawai tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak terlibat konflik di ruang digital, serta tidak aktif di media sosial untuk kepentingan pribadi selama jam kerja.

“ASN harus menjadi teladan dalam etika digital. Jaga sikap dan perilaku, bukan hanya di lingkungan kantor, tetapi juga dalam pergaulan di media sosial,” imbuhnya. (Mhr/*/red)