KALIANDA, (Ltc):

Pansus DPRD Lampung Selatan kembali menyoroti dana hibah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kehutanan dan Perkebunan Lampung Selatan sebesar Rp.5 miliar saat rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 , yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Lampung Selatan pada Selasa (30/4/2024)

Ketua Pansus LKPJ 2023, M Akyas dikesempatan itu, menanyakan tentang E Pokir anggota DPRD yang tidak dapat terealisasi dan hanya dijanjikan saja oleh dinas tersebut.

“Padahal anggaran hibah cukup besar sampai Rp5 miliar, belum lagi anggaran dinas sampai Rp30 miliar.” kata dia.

Menurut anggota DPRD dari Kecamatan Jati Agung ini, E Pokir anggota dewan ini digunakan karena menampung aspirasi masyarakat, bukan keinginan pribadi, tetapi kenapa tidak dapat direalisasikan oleh dinas tersebut. Padahal sudah berulang kali diajukan untuk jalan usaha tani di daerah kecamatan Jati Agung tersebut.

Karena menurutnya jalan usaha tani di kecamatan Jati Agung akan mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian.

“Hampir 5 tahun, jalan tersebut tidak terealisasi. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kehutanan dan Perkebunan Lampung Selatan dalam mengakomodir E Pokir anggota dewan jangan menunda dengan alasan keterbatasan anggaran, karena merupakan tampungan aspirasi masyarakat.”ujar Ketau Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung Selatan itu.  (*/*/red)

JATI AGUNG, (Ltc):

Anggota DPRD Lampung Selatan Fraksi PKS Lampung Selatan, M Akyas melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 3 tahun 2024 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berlangsung di desa Marga Agung Kecamatan Jatiagung, pada Senin (20/5/2024).

Menurut Akyas prihal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang kondusif. “Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah dibakukan menjadi peraturan daerah Lampung Selatan dengan Nomor 3 tahun 2020.” katanya.

Dijelaskannya, tujuan dari perda tersebut memang tak lain agar masyarakat mengerti tentang tata tertib menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum terlebih menjelang Pemilu kada.

“Ini agar masyarakat tahu betul tujuan payung hukum dan dasar hukumnya yang tercantum dalam perda Nomor: 3 tahun 2020.” jelas yang juga menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung Selatan ini.

Menyinggung terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya untuk kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari.

Langkah ini dianggap sebagai sebuah solusi untuk mendorong kemajuan daerah, pemerataan pembangunan, dan penguatan otonomi daerah.

Dikatakan, Pemekaran DOB diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah administratif sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan tata pemerintahan yang baik.

“Saya mohan doa dan dukungan semua lapisan masyarakat untuk mendorong dan mendukung adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB),” tambahnya.

Kegiatan yang dipusatkan di salah satu desa di Kecamatan Jati Agung ini berlangsung baik dan lancar, dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tamu undangan. (*/*/Red)

KALIANDA, (Ltc):

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, H Hendri Rosyadi dalam hal ini di wakili Ketau Komisi IV Saiful Azumar, menghadiri acara Focus Group Discussiaon (FGD) Mitigasi Maraknya Kasus PPA dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Forkopimda Lampung Selatan dengan Penguyuban Sound System/orgen tunggal, yang dipusatkan di Aula Sebuku rumah dinas Bupati setempat, pada Jum,at (18/5/2024)

Forum Focus Group Discussion  (FGD) ini dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan, H Nanang Ermanto, turut hadir Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Dandim 0421/LS dan sejumlah OPD serta para tamu undangan.

Ketua DPRD H Hendri Rosyadi yang diwakili Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Saiful Azumar, berharap dengan dilakukannya kegiatan FGD,  ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengurangan dan penanggulangan resiko kasus PPA.

“Kami juga berharap agar dinas PPA Lampung Selatan dapat mengedukasi, juga membentuk kesadaran, serta kesiapsiagaan dari masyarakat dan stakeholder Lampung Selatan untuk meminimalisir kasus sebaik mungkin.”ungkapnya.  (red)

KALIANDA, (Ltc):

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Lampung selatan kembali menggelar Rapat Paripurna di ruang sidang gedung utama DPRD, pada Kamis (16/5/2024).

Rapat Paripurna digelar dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Lampung selatan tahun anggaran 2023.

Rapat Paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Lampung selatan, Hi. Hendry Rosyadi, SH,.MH dan di hadiri oleh 37 anggota DPRD kabupaten Lampung selatan, dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 anggota.

Dengan mengawali Rapat tersebut, Jenggis Khan Haikal, SH,. MH selaku sekretaris Tim pansus LKPJ Bupati Lampung selatan, menyampaikan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Lampung selatan TA 2023 telah di lakukan pada tanggal 18 hingga 30 April 2024 dan di lanjutkan sampai dengan tanggal 8 mei 2024.

Pembahasan Tim pansus tersebut menghasilkan beberapa catatan, saran dan masukan kepada Dinas/instansi instansi terkait agar lebih optimal lgi dalam rangka pencapaian target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui inovasi inovasi dan langkah langkah strategis.

Lalu di lanjutkan dengan pandangan 8 fraksi  yg ada di DPRD kabupaten Lampung selatan, yaitu

1. fraksi PDI Perjuangan yg di wakili oleh Asmara, menerima dan menyetujui

2. fraksi PAN yg di wakili oleh BaiQuni aka Sanjaya, menerima dan menyetujui

3. fraksi GOLKAR yg di wakili oleh Ahmad Muslim menerima dan menyetujui

4. Fraksi GERINDRA yg di wakili oleh SULISTIYONO menerima dan menyetujui

5. Fraksi DEMOKRAT yg di wakili oleh SARIYANTI  menerima dan menyetujui

6. Fraksi PKS yg di wakili oleh Imam Rohadi menerima dan menyetujui

7. Fraksi PKB yg di wakili oleh Sutaji Abdullah menerima dan menyetujui

8. Fraksi Hanura, Perindo, NASDEM ( GABUNGAN ) yg di wakili oleh DEDEN ALINDO

Sementara tanggapan Bupati Lampung Selatan yg dalam hal ini di wakili oleh sekretaris daerah ( SEKDA ) Thamrin, S, SOS menyampaikan apresiasi yg setinggi tinggi nya terhadap DPRD kabupaten Lampung selatan dan Tim Pansus yg telah membahas LKPJ Bupati Lampung selatan tahun anggaran 2023.

Selaku eksekutif kami akan terus berupaya menyelenggarakan kegiatan pembangunan di kabupaten Lampung selatan secara maksimal melalui program program yg telah di atur dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2021 – 2026. Serta berbagai masuka, saran dan rekomendasi yg di berikan oleh DPRD kabupaten Lampung selatan. (Rilis HUMAS DPRD Lamsel/*/red)

KALIANDA, (Ltc)

Capaian kinerja Bupati Lampung Selatan, H Nanang Ermanto dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan bukan isapan jempol semata. Hal itu guna mewujudkan generasi emas yang unggul dan berkualitas.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 sebesar 30,39%, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 16,3%.

Kemudian pada tahun 2022 angka prevalensi stunting kembali turun menjadi 9,9%. Catatan angka prevalensi stunting ini jauh lebih rendah dibandingkan angka prevalensi stunting Provinsi Lampung, yaitu 15,2%, serta dibawah target stunting nasional 2024 sebesar 14%.

Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan masih terus berjuang untuk bisa mencapai target angka prevalensi stunting di tahun 2025, diangka 5%. Berdasarkan survei kesehatan nasional saat ini prevalensi stunting Lampung Selatan di tahun 2024 di angka 9,9%.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (PP&KB) Kabupaten Lampung Selatan, Rikawati, S.STP., M.M., mengatakan, atas capaian tersebut, pada tahun 2021 Kabupaten Lampung Selatan meraih prestasi juara 1 penanganan stunting terbaik Se – Provinsi Lampung dan Predikat Kabupaten Paling Inovatif dalam hal penurunan stunting.

Lalu pada tahun 2024 ini, Pemkab Lamsel kembali meraih dua penghargaan dalam penanganan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Lampung.

Dengan meraih penghargaan Kategori Utama dalam Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan Stunting (Siger Stunting), dan dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Provinsi Lampung. Prestasi ini menjadikan Lampung Selatan sebagai kabupaten percontohan dalam penanganan stunting terbaik tingkat nasional.

“Kita (Lamsel) menjadi contoh yang dikunjungi Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pemkab Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Barat dan banyak lagi ,” ujar Rikawati.

Selain itu, kata Rikawati, berbagai apresiasi juga datang atas pencapaian tersebut. Baik dari Tim Bappenas Kementerian PPN RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Tim Sekretariat Militer Presiden RI (Setmilpres) yang datang langsung ke Lamsel baru-baru ini.

Menurut Rikawati, Pemkab Lamsel tidak hanya sekedar menjalankan amanat pemerintah pusat saja. Namun juga komitmen bupati Nanang Ermanto dalam terwujudnya integrasi pelaksanaan penurunan stunting secara gotong royong, melibatkan seluruh pemangku kebijakan dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.

”Di tahun 2025, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Lokus Stunting yang menyepakati sebanyak 27 desa di 9 kecamatan sebagai Lokus Penanganan Stunting,” ungkap Rikawati.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dr. Nensi Yunita menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan selama ini sangat serius menekan prevalensi stunting dengan dibentuknya tim percepatan pengendalian stunting.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh buruknya aspek gizi anak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada anak yang mengakibatkan tinggi dan panjang badan anak yang tidak sesuai dengan umur.

”Komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai suatu permasalahan besar yang harus segera diselesaikan,” kata dr. Nensi Yunita.

Hal itu dikarenakan stunting merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan efek jangka pendek serta jangka Panjang. Seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, bahasa, risiko obesitas, gangguan psikis, reproduksi, dan produktivitas. (Rilis Kominfo/*/red)

BANDAR LAMPUNG, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto menghadiri acara Pembukaan Pekan Raya Lampung (PRL) Tahun 2024, di Halaman PKOR Way Halim Bandar Lampung, pada Rabu malam (22/5/2024).

Acara yang mengusung tema Harmoni Dalam Kolaborasi Untuk Lampung Berjaya ini, dibuka langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Dalam sambutannya, Arinal menyampaikan, jika tujuan PRL ini sebagai bentuk pesta rakyat atas peringatan hari jadi ke-60 Provinsi Lampung.

Tidak hanya itu, lanjut Arinal, kegiatan ini juga menjadi sarana dalam menyampaikan informasi terkait produk-produk unggulan Provinsi Lampung, keberhasilan pembangunan, potensi pariwisata, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Provinsi Lampung. “Pekan raya ini harus mampu menjadi informasi tentang sejauh mana kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat menumbuhkan karya pembangunannya,” ujarnya.

Selanjutnya, Arinal Djuandi berharap, jika Pekan Raya Lampung ini mampu menjadi ikon pembangunan di tahun-tahun mendatang, serta mampu menjadi media komunikasi masyarakat.

Di sisi lain, Bupati Nanang Ermanto mengutarakan rasa bangganya karena Lampung Selatan berkesempatan mengikuti kegiatan ini, dengan menampilkan berbagai potensi unggulan dan prestasi pemerintah kabupaten.

“Semuanya luar biasa. Anjungan Lampung Selatan sangat bersih dan rapi. Mudah-mudahan, kebersamaan dan gotong royong ini dapat terus berjalan untuk kemajuan Lampung Selatan,” pungkasnya.

Diketahui, dalam Pekan Raya Lampung ini diikuti oleh 11 kabupaten/kota, dan para pelaku UMKM di Provinsi Lampung, dan akan digelar hingga 10 Juni 2024. (Abd/*/red)

NATAR, (Ltc):

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin menghadiri Pengajian Akbar Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi di Lapangan Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar pada Rabu (22/5/2024).

Kegiatan yang dihadiri Gubernur Provinsi Lampung, Dr. Ir. H. Arinal Djunaidi ini, dirangkai dengan acara pelantikan Persatuan Pensiun Indonesia (PPI) Kabupaten Lampung Selatan.

Pengajian yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, menghadirkan penceramah Ustaz DR. KH. A. Bukhari Muslim, LC.

Menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, Sekda Thamrin menuturkan pentingnya memperkuat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama dalam membangun daerah yang harmonis.

Thamrin juga menekankan peran penting agama dalam memberikan nilai-nilai moral bagi pembangunan yang berkelanjutan. “Pengajian Akbar ini merupakan bagian dari pendekatan menuju jalan Allah SWT. Momentum ini menjadi peringatan rasa syukur atas segala nimat yang telah diterima,” kata Thamrin.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi berharap pengajian akbar tersebut dapat menjadi wahana untuk mempererat tali silaturahmi, serta mengokohkan nilai-nilai keagamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Dengan semangat kebersamaan, diharapkan Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Selatan bisa semakin maju dan harmonis dalam berbagai aspek kehidupan.

“Ini adalah momentum penting, memperkuat spritual dan rasa kebersamaan diantara kita yang hadir. Pengajian ini adalah salah satu sarana pemahaman tentang ajaran Islam, memperkuat iman dan mempererat silaturahmi,” kata Arinal.

Dalam kesempatan tersebut, Arinal Djunaidi juga turut menyerahkan bantuan santunan untuk 10 anak yatim, beras untuk 150 orang masing-masing 5 kilogram, bantuan TPA dan Musala masing-masing Rp10 juta, dan bantuan untuk Masjid Rp.15 juta.

Kemudian, bantuan kursi roda 3 unit, serta beberapa bantuan lainnya di sektor perikanan, perkebunan, peternakan, UMKM, olah raga dan sektor lainnya. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern 2024 secara virtual dari ruang konferensi video, kantor bupati setempat, pada Rabu (22/05/2024).

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin, para Asisten, Kepada Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern 2024 dibuka Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dari di Istana Negara, Jakarta.

Sementara, Rakornas yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengusung tema ”Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan”. Selain arahan dari Presiden Jokowi, juga ada laporan Kepala BPKP Jusuf Ateh mengenai penyelenggaraan rakornas dan penjelasan pengawasan.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengingatkan soal Keputusan Presiden (Keppres) untuk menambahkan tunjangan kinerja (tukin) BPKP. “Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Keputusan Presiden mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100 persen. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP,” kata Jokowi.

Bukan hanya itu, Jokowi juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa kompetisi antar negara semakin ketat. Menurut dia, negara yang cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. “Jadi, bukan negara besar yang akan mengalahkan negara kecil atau negara maju, bahkan negara berkembang,” kata Jokowi. (sel/*/red)

BANDAR LAMPUNG, (Ltc):

Kabupaten Lampung Selatan Kembali berhasil meraih penghargaan dalam penanganan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Lampung tahun 2024, yang diserahkan ke Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj Winarni Nanang Ermanto selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam acara Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, pada Rabu (22/5/2024).

Kali ini, Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan Kategori Utama dalam Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan Stunting (Siger Stunting). Selain itu juga berhasil meraih penghargaan kategori Kabupaten Terinovatif se-Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Hj. Winarni Nanang Ermanto telah memaparkan Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. “Pemkab Lampung Selatan bersama pemerintah desa, pelaku usaha, serta masyarakat berlandaskan semangat dan strategi Gerakan Swasembada Gizi telah menciptakan berbagai inovasi dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Winarni.

Winarni juga menyampaikan, pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting pada tiap kabupaten/kota memiliki tujuan yang sama yakni menekan angka stunting di Provinsi Lampung. “Kabupaten/kota semua kita disini saling mendukung dan belajar.  Sesuai tujuan kita bersama agar angka stunting di Provinsi Lampung turun sesuai target,” pungkas Winarni. (Nsy/*/red)

CANDIPURO, (Ltc)

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 2020

Pelaksanaan Sosper Nomor 03/2020 yang dihadiri ratusan warga masyarakat tersebut digelar di Dusun 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Edi Waluyo ST kepada media ini menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi Perda Nomor 03 tahun 2020 itu secara serentak dilakukan oleh seluruh anggota DPRD diwilayahya masing-masing.

Kegiatan Sosper tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar warga masyarakat dapat memahami peraturan daerah yang ada dan dapat bersama sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum sehingga dalam keseharian perlindungan masyarakat dapat terwujud

”Kami berharap dengan dilakukanya Sosper ini masyarakat paham dan bersama menjaga Ketertiban umum khususnya didaerahnya masing-masing, insyaallah lanjut Edi Waluyo, kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan ditempat lainya,” ungkap anggota Komisi 2 DPRD kabupaten Lamsel ini.(*/*/red)