BAKAUHENI, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung mendampingi Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau arus mudik Lebaran 1447 Hijriah di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, pada Selasa (17/3/2026).

Dalam pemantauan tersebut, arus lalu lintas terpantau relatif lancar meski volume kendaraan mulai meningkat menjelang puncak mudik. Kehadiran Bupati Egi di lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, khususnya di wilayah Lampung Selatan sebagai gerbang Pulau Sumatra.

Berdasarkan hasil pemantauan udara dan darat yang dilakukan jajaran kepolisian, kondisi arus dari arah Jakarta menuju Merak hingga penyeberangan ke Bakauheni masih terkendali. Meski demikian, antrean kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Merak, sementara di Bakauheni kondisi masih relatif stabil. “Hasil pemantauan udara menunjukkan arus lalu lintas, baik dari Jakarta menuju Merak maupun sebaliknya, serta dari Merak ke Bakauheni, secara umum masih relatif lancar dan didukung kondisi cuaca yang baik,” ujar Dedi Prasetyo.

Fokus pengamanan mudik tahun ini tidak hanya pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga kesiapan sistem dan strategi pengendalian kepadatan.

Salah satu inovasi yang digunakan adalah aplikasi Siger Presisi yang menyajikan data lalu lintas secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan di lapangan.

Melalui sistem tersebut, kondisi lalu lintas dibagi dalam tiga kategori, yakni hijau, kuning, dan merah, yang masing-masing telah dilengkapi skenario penanganan berbeda. Selain itu, pengaturan distribusi kendaraan dilakukan melalui empat jalur utama guna menghindari penumpukan di satu titik, serta pemanfaatan rest area sebagai buffer zone. Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat juga telah disiapkan dengan melibatkan armada kapal dan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Basarnas untuk mengantisipasi situasi kontingensi di jalur penyeberangan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan kelancaran arus mudik, terutama di jalur Trans Sumatra yang menjadi akses utama pemudik.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi fisik dan kendaraan selama perjalanan. “Saya berpesan kepada seluruh pemudik untuk menjaga kesehatan, memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, dan tidak memaksakan diri saat lelah. Silakan manfaatkan posko istirahat yang telah disediakan,” ujar Egi.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, arus mudik Lebaran 2026 diharapkan dapat berlangsung aman, lancar, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-19 Maret 2026, sementara arus balik diperkirakan berlangsung pada 24-25 Maret serta 28-29 Maret 2026. (Nsy-Kmf/*/red)

BAKAUHENI, (Ltc):

Menjelang puncak arus mudik Idulfitri, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan kesiapan layanan bagi para pemudik yang melintas di jalur Trans Sumatra. Lonjakan kendaraan yang terus meningkat menjadi perhatian utama dalam pemantauan tersebut.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung meninjau langsung sejumlah posko pelayanan mudik di titik-titik vital jalur lintas Sumatra, pada Senin (16/3/2025).

Rombongan yang turut diikuti Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Wakapolda Lampung, serta Danrem 043/Gatam tersebut menyambangi beberapa lokasi strategis, mulai dari Rest Area KM 49, Rest Area KM 20, hingga Pelabuhan Bakauheni.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus kesiapan fasilitas pelayanan bagi pemudik, terutama di jalur utama yang menjadi pintu gerbang masuk Pulau Sumatra.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga memeriksa kesiapan Posko Pelayanan Kesehatan yang disiagakan di rest area KM 49 dan KM 20. Posko tersebut disiapkan untuk memberikan penanganan medis bagi pemudik yang mengalami kelelahan selama perjalanan maupun membutuhkan pemeriksaan kesehatan ringan.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan di tiga titik utama tersebut, kondisi arus lalu lintas masih terpantau aman dan kondusif meski volume kendaraan terus mengalami peningkatan signifikan.

“Data pantauan menunjukkan tren peningkatan. Pada tanggal 13 tercatat sekitar 5.000 kendaraan, hari berikutnya naik menjadi 11.000 kendaraan, tadi malam mencapai 19.000 kendaraan, dan hari ini menyentuh sekitar 20.000 kendaraan, baik roda dua maupun roda empat,” ujar Helfi. Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah penumpang kapal penyeberangan rata-rata mencapai 2.000 hingga 2.500 orang per perjalanan.

Untuk menjaga keamanan pemudik, khususnya pengendara roda dua, pihak kepolisian telah melakukan pengawalan sebanyak empat kali dari pelabuhan menuju jalur reguler.

Koordinasi tersebut akan terus dilakukan secara serentak bersama seluruh pemangku kepentingan selama masa arus mudik.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan layanan mudik tahun ini.

Menurutnya, berbagai fasilitas pelayanan yang disiapkan, mulai dari pengamanan hingga layanan kesehatan, menunjukkan kesiapan yang matang dalam menghadapi lonjakan pemudik. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda, Polres Lampung Selatan, serta tim kesehatan dari provinsi dan kabupaten yang telah bersiaga. Persiapan pelayanan mudik ini sudah sangat matang,” kata Egi.

Bupati Egi juga mengingatkan para pemudik agar selalu menjaga kondisi tubuh dan memastikan kendaraan dalam keadaan laik jalan selama perjalanan.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri berkendara ketika merasa lelah dan memanfaatkan posko istirahat yang telah disediakan di sepanjang jalur mudik. “Saya berpesan kepada seluruh pemudik untuk selalu menjaga kesehatan agar kondisi tubuh tetap prima, pastikan kendaraan dalam keadaan laik jalan, dan yang terpenting jangan memaksakan diri. Jika lelah, istirahatlah sejenak di posko yang tersedia,” ujarnya. (Gil-Kmf/*/red)

NATAR, (Ltc):

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turun langsung ke Pasar Natar, Kecamatan Natar, pada Senin (16/3/2026), untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan pasokan pangan tersedia bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Egi menyusuri sejumlah lapak pedagang sembako sambil berdialog langsung dengan para pedagang dan pembeli.

Ia menanyakan kondisi harga bahan pokok sekaligus memantau kemungkinan kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang Lebaran. “Hari ini kita melakukan pengecekan langsung harga bahan pokok di Pasar Natar. Dari hasil pemantauan, sebagian besar harga sembako masih relatif stabil,” ujar Egi di sela kegiatan.

Pemantauan langsung ke pasar tradisional ini dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga secara berkala melakukan monitoring harga pangan di pasar guna mengantisipasi lonjakan harga.

Di sela-sela kunjungan, Bupati Egi juga membeli sejumlah sayuran dari pedagang pasar. Sayuran tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang sedang berbelanja, yang disambut antusias oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Egi menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar.

Ia mencontohkan, harga ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp40.000 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp125.000 menjadi Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. “Memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tetapi masih dalam rentang yang normal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Lampung Selatan memastikan akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasar.

“Kami akan terus melakukan monitoring hingga mendekati Lebaran. Insyaallah harga masih dalam batas normal dan tidak akan mengalami lonjakan yang terlalu tinggi,” tambah Egi.

Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Natar, Muis, mengatakan bahwa harga bahan pokok secara umum masih relatif stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan. “Kalau secara umum masih stabil, hanya beberapa barang saja yang naik sedikit,” kata Muis.

Dengan pemantauan langsung tersebut, pemerintah daerah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menerapkan standar baru dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama resmi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yang menjadi pedoman baru bagi seluruh instansi pemerintah, fasilitas publik, hingga masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Peraturan ini menandai perubahan cara pandang terhadap kebersihan di Lampung Selatan. Jika sebelumnya kebersihan lebih dipahami sebatas kondisi bersih secara umum, kini pemerintah daerah menetapkan standar yang lebih terukur dan sistematis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa Perbup tersebut mengatur penerapan tiga konsep utama, yakni ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah.

“Mulai 2026, kebersihan di Lampung Selatan tidak lagi hanya soal bersih secara kasat mata, tetapi memiliki standar yang jelas melalui Peraturan Bupati,” ujar Hendry dalam keteranganya resminya, Minggu, 15/3/2026.

Menurut Hendry, aturan ini berlaku bagi seluruh kantor pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, desa dan kelurahan, sekolah, puskesmas, serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

*Konsep ABRI: Asri, Bersih, Rapi, Indah*

Dalam peraturan tersebut, setiap instansi diwajibkan menerapkan konsep ABRI, yaitu Asri, Bersih, Rapi, dan Indah.

Konsep *asri* diwujudkan melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman hias, pohon pelindung, serta ruang terbuka hijau di lingkungan kantor maupun fasilitas publik.

Sementara itu, aspek *bersih* menekankan pembersihan rutin area kerja, ruang pelayanan, halaman kantor, hingga area publik dari sampah, debu, maupun bau tidak sedap.

Kemudian aspek *rapi* mengatur penataan dokumen, ruang kerja, area parkir, dan fasilitas pelayanan agar tertata dengan baik dan mudah diakses masyarakat.

Sedangkan aspek *indah* diwujudkan melalui pengecatan bangunan, penataan ornamen estetika, serta pengaturan elemen visual yang memberikan kenyamanan sekaligus mencerminkan kearifan lokal Lampung Selatan.

*Standar Toilet BKW*

Selain lingkungan kerja, Perbup ini juga mengatur standar fasilitas sanitasi melalui konsep *BKW, yaitu Bersih, Kering, dan Wangi.*

Toilet di kantor pemerintah maupun fasilitas publik diwajibkan bebas dari kotoran dan bau, tidak memiliki genangan air, serta memiliki ventilasi dan sistem sanitasi yang baik.

“Standar BKW ini bertujuan memastikan fasilitas sanitasi yang layak dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan publik,” kata Hendry.

*Strategi Bijak Kelola Sampah*

Perbup ini juga menekankan strategi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur melalui konsep *Bijak Kelola Sampah.*

Beberapa langkah yang diwajibkan antara lain pemilahan sampah minimal menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, dan sampah residu.

Pemerintah daerah juga mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, optimalisasi barang tahan lama, serta penerapan prinsip *3R* _(reduce, reuse, recycle)_ melalui bank sampah, fasilitas pengomposan, dan TPS3R.

Setiap instansi dan fasilitas publik juga diwajibkan menyediakan tempat sampah terpilah, bahkan dapat dikembangkan hingga empat jenis termasuk sampah B3 rumah tangga.

Selain itu, penggunaan bahan yang sulit terurai seperti styrofoam juga dibatasi dalam kegiatan pemerintah daerah.

*Larangan dan Sanksi*

Perbup tersebut juga memuat sejumlah larangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha, termasuk membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, pantai, dan fasilitas umum.

Larangan lain mencakup pembakaran sampah sembarangan, pencampuran berbagai jenis sampah dalam satu wadah, serta pembuangan limbah berbahaya ke tempat sampah umum.

Bagi pelaku usaha, penggunaan kemasan yang sulit terurai seperti styrofoam juga dilarang, serta diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah di area usaha.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, hingga penghentian sementara aktivitas usaha.

*Penghargaan untuk Daerah Bersih*

Selain sanksi, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi instansi, desa, dunia usaha, maupun masyarakat yang berhasil menerapkan standar kebersihan tersebut dengan baik.

Bentuk penghargaan dapat berupa piagam dari bupati, publikasi resmi pemerintah daerah, hingga penetapan sebagai zona bersih dan nyaman.

Penghargaan tersebut akan diberikan minimal satu kali dalam setahun setelah melalui proses evaluasi oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Hendry mengatakan, penerbitan Perbup ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. “Harapannya, kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi budaya bersama masyarakat Lampung Selatan,” katanya. (KMF/*/red)

KALIANDA, (Ltc):
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, ribuan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah daerah memastikan pembayaran dilakukan lebih awal dengan total anggaran mencapai Rp35,6 miliar.

Sebanyak 12.014 penerima mendapatkan THR tersebut, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dua pejabat negara, anggota DPRD, hingga PPPK paruh waktu.

Penyerahan THR secara simbolis dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama kepada perwakilan ASN di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kalianda, pada Jumat (13/3/2026).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan Rini Ariasih menjelaskan bahwa pencairan THR telah dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima.

“Per 12 Maret 2026 tunjangan hari raya keagamaan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah dicairkan,” ujar Rini dalam laporannya.

Ia merinci, total penerima THR tersebut meliputi 5.442 PNS, 741 PPPK, dua pejabat negara, 50 anggota DPRD, serta 5.779 PPPK paruh waktu yang menerima tunjangan keagamaan dan tambahan penghasilan THR bagi ASN. Menurut Rini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp35.629.356.958 untuk pembayaran THR ASN tahun 2026.

“Pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras para ASN dalam mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah,” kata Rini.

Selain sebagai bentuk apresiasi, lanjut dia, kebijakan tersebut juga menjadi wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur menjelang Idulfitri.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Anggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan aparatur tetap terjaga,” ujar Egi.

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang diterima ASN harus dibayar dengan kinerja dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Setiap rupiah yang saudara terima adalah hutang pengabdian. Pastikan setiap sen yang diterima dapat diwujudkan menjadi pelayanan terbaik dan menghadirkan kepuasan bagi masyarakat,” tegasnya. Egi juga menekankan pentingnya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, birokrasi yang lambat dan pasif tidak lagi relevan di tengah perkembangan zaman.

“Kita dituntut untuk bekerja secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang tulus, saya yakin Kabupaten Lampung Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat kita wujudkan bersama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Egi turut memberikan apresiasi kepada pemenang lomba bertutur cerita rakyat Lampung dalam ajang Student Olympic Lampung Selatan 2025.

Penghargaan berupa tabungan pelajar diberikan kepada Nova Reza Aliando dari SMA Negeri 1 Kalianda sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap prestasi generasi muda Lampung Selatan. (lmhr-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Kunjungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, ke Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Safari Ramadan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengawasan penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Agung Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, pada Jumat (13/3/2026), itu sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sebuah inisiatif pendampingan dari kejaksaan untuk membantu desa mengelola keuangan secara tertib dan sesuai aturan.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Aditya Yusma Perdana, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan beserta jajaran.

Turut hadir juga unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga ketua dan bendahara BPD se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas kunjungan Jamintel Kejaksaan Agung beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen beserta jajaran. Kehadiran ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa,” ujar Egi dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, terutama dalam mengawasi jalannya kebijakan serta penggunaan dana desa melalui mekanisme musyawarah desa.

Menurut Egi, pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya berdampak pada tertibnya administrasi pemerintahan desa, tetapi juga mampu mendorong pengembangan potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, perikanan hingga pariwisata yang dimiliki Lampung Selatan.

“Kami menyatakan Pemkab Lampung Selatan siap bersinergi dengan Kejaksaan Agung melalui program Jaga Desa. Dengan pendampingan dari jajaran kejaksaan, diharapkan administrasi desa semakin tertib, pembangunan lebih terarah, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” kata Egi.

Sementara itu, Reda Manthovani menjelaskan bahwa program Jaga Desa bertujuan membantu memonitor tata kelola keuangan desa agar berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, melalui aplikasi Jaga Desa, kejaksaan dapat memantau pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa.

“Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini, kami dapat memonitor pertanggungjawaban keuangan desa sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Jika pengelolaan keuangan desa berjalan baik, maka pembangunan desa juga akan berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Reda juga menegaskan, pendampingan yang dilakukan kejaksaan melalui program tersebut bukan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa maupun perangkat desa. “Kami hadir bukan untuk melakukan kriminalisasi, tetapi untuk membantu menjaga tata kelola desa agar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kejaksaan semakin kuat dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendorong percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026 dengan memperkuat sistem pelaporan kinerja perangkat daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SI ABANG).

Upaya tersebut dibahas dalam rapat akselerasi penyerapan anggaran yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Kamis (12/3/2026). Rapat diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengatakan pelaporan kegiatan perangkat daerah saat ini telah terintegrasi melalui aplikasi SI ABANG sebagai sarana memantau progres pembangunan daerah secara berkala.

Menurutnya, pelaporan kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebenarnya sudah mulai berjalan sehingga setiap perangkat daerah diminta secara rutin menginput realisasi kegiatan melalui sistem tersebut.

“Kami mengharapkan dukungan dan komitmen dari seluruh perangkat daerah. Setiap bulan, maksimal tanggal 10, wajib menginput laporan realisasi kegiatan di aplikasi SI ABANG,” ujar Tri.

Namun demikian, Tri menegaskan bahwa pengisian laporan tidak hanya sebatas memasukkan data realisasi kegiatan. Perangkat daerah juga diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, apakah telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ia menambahkan, perencanaan program pembangunan daerah harus selaras dengan visi dan misi Bupati Lampung Selatan serta prioritas pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan realisasi program pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Dalam sistem tersebut, progres kinerja perangkat daerah akan dipantau setiap bulan. Sementara itu, evaluasi kinerja penyerapan anggaran akan dilakukan setiap triwulan melalui rapat bersama Bupati Lampung Selatan.

Untuk mempermudah pemantauan, aplikasi SI ABANG juga dilengkapi indikator warna sebagai penanda capaian kinerja. Warna merah menunjukkan realisasi jauh dari rencana, kuning menandakan mulai terjadi deviasi, sedangkan hijau berarti realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain itu, Tri juga mengungkapkan bahwa pada Musrenbang Kabupaten 2026 terdapat sejumlah perangkat daerah yang dinilai memiliki kualitas perencanaan terbaik. Inspektorat menempati peringkat pertama, disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di posisi kedua, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di peringkat ketiga.

Pada akhir tahun anggaran nanti, lanjut Tri, pemerintah daerah juga akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah yang dituangkan dalam bentuk “rapor kinerja”.

Penilaian tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami berharap setiap perangkat daerah memiliki komitmen terhadap pengisian laporan ini. Selain itu, pergantian operator sebaiknya tidak terlalu sering agar pelaporan dapat berjalan konsisten dan akurat,” kata Tri. (ptm/*/red)

KETAPANG, (Ltc):

Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H. menekankan pentingnya pelayanan maksimal kepada masyarakat serta sinergi tanpa ego sektoral dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Lampung Selatan saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 yang digelar di Dermaga Pelabuhan PT SMA, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis (12/3/2026).

Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan harus benar-benar menjalankan tugas secara maksimal demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran. “Personel pengamanan agar benar-benar melaksanakan tugas secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada ego sektoral, karena kita semua bekerja bersama untuk satu tujuan yaitu melayani masyarakat,” tegas AKBP Toni Kasmiri.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tetapi merupakan kerja bersama seluruh instansi terkait yang harus dilaksanakan secara terpadu dan penuh tanggung jawab. “Kegiatan Operasi Ketupat ini adalah bentuk komitmen kita bersama dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sinergi seluruh stakeholder menjadi kunci agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar,” lanjutnya.

Apel gelar pasukan tersebut merupakan bagian dari persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melakukan pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lampung Selatan juga membacakan amanat Kapolri yang menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri dan berbagai instansi terkait.
Untuk mendukung pengamanan di wilayah Lampung Selatan, sebanyak 100 personel BKO dari Polda Lampung turut diperbantukan serta didirikan 14 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di sejumlah titik strategis.

Pengamanan juga difokuskan pada berbagai objek vital seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara hingga objek wisata yang diprediksi mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Lebaran.

Melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 ini, diharapkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama masa mudik hingga arus balik Lebaran di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

Pada apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., Pasi Ops Kodim 0421/LS Lettu Inf. Edi Alfian, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Afni Carolina, S.H., M.H., Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan Maturidi Ismail, S.H., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Harrizon, S.E., M.M., Kepala Dinas PUPR Dr. Hasbie Aska, S.T., Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, S.K.M., M.M., Kepala Dinas Damkar M. Sefri Masdian, S.Sos., serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kurnia Oktaviani, S.Sos., M.M.

Adapun peserta apel terdiri dari personel Polres Lampung Selatan, Kodim 0421/LS, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Basarnas, Damkar serta dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yang tergabung dalam pasukan pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026.(Hms Polres/*/red)