KALIANDA, (Ltc):

Setelah berbulan-bulan terjebak dalam jerat sindikat calo tenaga kerja kapal ikan di Merauke, Papua Selatan, Ahmad Abi Ar-Razi, yang akrab disapa Aji, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan.

Kepulangannya bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi kisah penuh luka, harapan, dan peringatan bagi banyak orang.

Aji tiba di Bandara Radin Inten II, Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB, setelah menempuh perjalanan panjang dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kedatangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menanti, bersama jajaran Dinas Sosial Lampung Selatan yang turut mendampingi proses kepulangannya.

Suasana emosional kembali terasa pada Kamis (9/4/2026), saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengunjungi kediaman orang tua Aji di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi Aji yang kini tengah menjalani pemulihan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Aji mengalami sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk berdahak hijau, anemia, hingga keluhan pada kaki yang membuatnya kesulitan berjalan normal. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan pun berencana menerjunkan tim medis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Bupati Egi menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Aji. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas. “Kita turut prihatin atas musibah ini. Saya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang belum jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Egi juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah kondisi yang masih lemah, Aji mendapat dorongan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Ia diketahui sempat bersekolah hingga kelas satu SMA sebelum memutuskan bekerja. “Saya sarankan Aji untuk sekolah lagi, minimal lulus SMA, supaya ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehat dulu, pendidikan juga penting,” pesan Egi.

Kisah pahit Aji bermula saat ia menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan iming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Setibanya di lokasi, gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal bekerja.

Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, Aji mengaku hanya menerima gaji di bulan pertama. Delapan bulan berikutnya, ia tidak lagi dibayar, meski tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat. “Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki jadi sakit karena terlalu lama berdiri, sampai sekarang belum bisa berdiri normal,” ungkap Aji.

Kini, di tengah proses pemulihan, rasa syukur tak henti diucapkan Aji dan keluarganya. Sang ayah, Ahmad Yunus (50), menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepulangan anaknya. “Terima kasih banyak atas bantuan Bupati, Dinas Sosial, dan semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ujarnya.

Aji sendiri berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. “Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan sampai ketipu omongan manis orang,” katanya. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah KabupatenLampung Selatan mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja fleksibel, yakni kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan akan mulai diterapkan pada 10 April 2026, dengan skema WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkab memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Mulai besok, ASN akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Sementara hari kerja lainnya tetap WFO. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujar Hendry, Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efektif.

Selain meningkatkan efisiensi kinerja, transformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. ASN didorong mengoptimalkan penggunaan berbagai platform elektronik seperti e-office, tanda tangan digital, aplikasi Srikandi, presensi digital, hingga sistem informasi kepegawaian.

Tak hanya itu, penerapan WFH juga diharapkan memberi dampak lebih luas, mulai dari efisiensi penggunaan energi, pengurangan mobilitas harian yang berkontribusi pada penurunan polusi, hingga mendorong pola hidup yang lebih sehat di kalangan ASN.

Dalam implementasinya, Pemkab Lampung Selatan menekankan sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang terukur. “Kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian agar transformasi ini berjalan efektif, termasuk dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing,” kata Hendry.

Meski demikian, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH. Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor (WFO).

Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah atau Kepala Desa, serta ASN yang bertugas di layanan kedaruratan dan ketertiban umum.

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Pemkab Lampung Selatan juga menetapkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, serta mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan secara hybrid atau daring.

Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Lampung Selatan memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan guna mengukur efektivitas sekaligus melakukan penyesuaian jika diperlukan. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Upaya menghidupkan kembali budaya ronda malam dan memperkuat sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat digaungkan oleh Polres Lampung Selatan melalui program Sabuk Kamtibmas 1.000 Kentongan.

Program ini diharapkan menjadi solusi komunikasi cepat warga dalam situasi darurat sekaligus menekan angka kriminalitas di wilayah tersebut.

Komitmen itu ditandai melalui Apel Sabuk Kamtibmas 1.000 Kentongan yang digelar di Lapangan Apel Mapolres Lampung Selatan, Rabu (8/4/2026), dan dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, bersama jajaran Polres, organisasi kemasyarakatan, dan elemen masyarakat.

Penyerahan kentongan secara simbolis dilakukan sebagai tanda dimulainya penguatan kembali sistem keamanan lingkungan.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri, menegaskan bahwa kentongan bukan sekadar simbol, tetapi alat komunikasi cepat yang efektif dalam kondisi darurat di tingkat masyarakat. “Kalau ada gangguan keamanan, pukul kentongan. Itu akan mengundang perhatian warga untuk bersama-sama bertindak, tentunya dalam hal positif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sejak Januari 2026 tercatat sebanyak 197 kasus kejahatan 3C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor), serta 99 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Lampung Selatan. “Angka ini tergolong tinggi. Karena itu, perlu sinergi semua pihak dalam menekan angka kriminalitas,” kata Toni.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang berpotensi berdampak pada kondisi dalam negeri, termasuk isu ekonomi dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Ia juga menyoroti agenda nasional dalam waktu dekat, seperti peringatan Hari Buruh (May Day), yang berpotensi melibatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar. “Apapun kebijakan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat harus bersama-sama mengamankan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Lebih jauh, Toni mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial serta terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Polri tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan TNI dan masyarakat. Mari kita jaga Lampung Selatan bersama-sama,” kata Toni Kasmiri. (ptm-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah. “Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, pada Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik. “Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data. “Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik. “Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tengah menyiapkan sebuah ruang edukasi sejarah berbasis visual modern bertajuk “Krakatau Historical Corner” di lingkungan kantor bupati.

Program ini tidak sekadar menghadirkan informasi, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap Krakatau, dari simbol bencana menjadi identitas dan kekuatan daerah.

Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dengan Rektor Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Rustono Farady Marta, di ruang kerja Sekda setempat,  pada Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan itu, pihak UIM memaparkan konsep Krakatau Historical Corner sebagai mini museum modern yang mengedepankan pendekatan storytelling visual.

Narasi sejarah disusun secara kronologis dan terstruktur, mulai dari peristiwa letusan Krakatau hingga perkembangan wilayah serta perjalanan kepemimpinan di Lampung Selatan dari masa ke masa.

Tak berhenti pada penyajian informasi statis, konsep tersebut dirancang interaktif dan komunikatif. Pengunjung nantinya dapat menikmati panduan narasi melalui voice over, animasi visual, hingga akses informasi digital berbasis QR code yang memungkinkan eksplorasi lebih mendalam.

Selain itu, ruang tersebut juga akan dilengkapi video pembuka, peta perkembangan wilayah, serta dokumentasi perjalanan para bupati sebagai bagian dari penguatan identitas daerah yang dikemas secara modern.

Rektor UIM, Rustono Farady Marta, menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan membangun perspektif baru terhadap Krakatau.

Menurutnya, Krakatau tidak hanya identik dengan bencana, tetapi juga menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat Lampung Selatan. Sementara itu, Sekda Supriyanto menilai konsep tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas daerah, sekaligus meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung. “Konsepnya sudah sangat jelas dan bagus. Ini akan memberikan nilai tambah, terutama saat ada tamu yang datang, sehingga bisa melihat dan memahami Kabupaten Lampung Selatan dengan lebih bermakna,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Krakatau Historical Corner tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengangkat citra daerah melalui penyajian sejarah yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. “Ini bukan sekadar memperkenalkan sejarah, tetapi bagaimana kita mengangkat Kabupaten Lampung Selatan agar lebih dikenal. Dampaknya bisa sangat besar bagi daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan untuk mendapatkan arahan lanjutan sebelum masuk tahap pengembangan.

Dengan konsep ini, Pemkab Lampung Selatan diharapkan mampu menghadirkan ruang edukasi sejarah yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang kuat, sekaligus mempertegas identitas daerah di mata publik. (Nsy-Kmf/*/red)

JAKARTA, (Ltc):

Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat kian diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah ini ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI, Wisma Thamrin, Jakarta Pusat itu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas.

Selain Bupati Egi, agenda tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Sumatra Barat, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Bupati Lahat, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dalam forum tersebut, sejumlah program strategis di sektor perumahan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kawasan kumuh. Bupati Egi menegaskan, pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perumahan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.

“Hari ini kami melakukan pertemuan strategis bersama Menteri PKP RI. Kami membahas penguatan sinergi program KUR Perumahan, rumah subsidi FLPP, serta BSPS untuk penanganan kawasan kumuh,” ujar Egi.

Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi program, melainkan upaya nyata untuk memastikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

“Semoga ke depan semakin banyak masyarakat Lampung Selatan yang dapat merasakan hunian yang layak dan nyaman,” tambahnya.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan percepatan program perumahan nasional, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, manfaat program tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah. (Nsy/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Upaya mendorong petani beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satunya melalui keterlibatan langsung Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, yang menjadi narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengarusutamaan Teknologi Digital di Sektor Pertanian, pada Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung tersebut digelar di D’Sas Kafe & Resto, Kalianda, dan menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk mendorong transformasi pertanian berbasis digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Hendry menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai tantangan di sektor pertanian, terutama dalam memutus hambatan rantai nilai yang selama ini membatasi kesejahteraan petani.

“Peran strategis Diskominfo tidak hanya sebagai penyedia infrastruktur, tetapi juga dalam penguatan literasi digital serta penyedia platform yang mendukung produktivitas petani secara langsung,” ujar Hendry.

Ia menjelaskan, Diskominfo memiliki fungsi penting dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengelola sistem informasi, hingga memperluas diseminasi informasi publik yang mudah diakses petani dan pelaku usaha tani.

Lebih jauh, Hendry memaparkan berbagai contoh konkret pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian. Dalam tahap budidaya, misalnya, petani kini dapat memanfaatkan aplikasi seperti Plantix untuk memantau kondisi tanaman hanya melalui foto daun.

Aplikasi tersebut mampu memberikan diagnosis penyakit tanaman, informasi cuaca, hingga rekomendasi kebutuhan pupuk dan estimasi biaya produksi.

Tak hanya itu, teknologi digital juga membuka akses pasar yang lebih luas. Melalui platform marketplace pertanian seperti PakTaniDigital, petani dapat menjual hasil panen, membeli sarana produksi, sekaligus memantau harga pasar secara real time tanpa harus bergantung pada rantai distribusi konvensional.

Sementara itu, penerapan teknologi Internet of Things (IOT) dalam pertanian dinilai mampu menjadi game changer. Dengan sistem sensor dan monitoring berbasis digital, kondisi tanaman dapat dipantau secara langsung, bahkan memungkinkan perawatan jarak jauh yang lebih efisien dan presisi.

FGD tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, koperasi, petani, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pertanian tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Mengakhiri paparannya, Hendry mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam mendorong digitalisasi pertanian yang berdampak langsung bagi petani.

“Mari kita rumuskan bersama fokus digitalisasi pertanian yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi para pelaku di lapangan,” kata Hendry Kurniawan. (lmhr-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan menuntut kinerja aparatur yang lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan dalam apel mingguan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan, di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (6/4/2026).

Apel yang diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh jajaran PNS, PPPK, hingga PPPK Waktu tersebut menjadi momentum konsolidasi awal April 2026.

Dalam amanatnya, Darmawan menyampaikan pesan Bupati Lampung Selatan agar apel tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial, melainkan ruang menyatukan arah dan memperkuat komitmen sebagai pelayan publik. “Ke depan, kinerja kita harus semakin cepat, tepat, dan berdampak nyata,” ujar Darmawan.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang langsung dinilai masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta membangun sistem pelayanan yang responsif, memanfaatkan teknologi, serta menyederhanakan prosedur agar lebih mudah diakses.

Menurutnya, integritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan pelayanan. “Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Darmawan juga mengingatkan pentingnya disiplin dan etos kerja sebagai fondasi utama birokrasi. Ia menegaskan bahwa disiplin tidak hanya soal kehadiran, tetapi juga komitmen terhadap kualitas hasil kerja.

ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan diminta mengedepankan budaya kerja yang proaktif, solutif, dan kolaboratif, sekaligus memastikan setiap program memiliki arah jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tidak boleh ada kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Ego sektoral dinilai harus dihilangkan agar program pembangunan berjalan efektif dan terintegrasi. “Kita adalah satu tim yang bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu kemajuan Lampung Selatan,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Darmawan mengajak seluruh ASN memperkuat komitmen dan semangat kerja bersama dalam mewujudkan daerah yang lebih maju.

“Mari kita satukan komitmen, kita kuatkan semangat, dan kita bergerak bersama untuk mewujudkan Lampung Selatan Maju. Bismillah Bisa!” katanya. (Mhr/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Sabtu (4/4/2026). Ia sekaligus memimpin penanaman pohon sebagai langkah cepat mitigasi bencana guna mencegah longsor susulan.

Langkah tersebut menjadi respons konkret Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap ancaman longsor di kaki Gunung Rajabasa, sekaligus bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung.

Didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto serta jajaran pejabat utama, Bupati Egi memulai perjalanan dari Desa Sumur Kumbang. Rombongan menempuh pendakian sejauh kurang lebih tiga kilometer menuju titik longsor yang berada di zona inti kawasan hutan lindung.

Setibanya di lokasi, Bupati Egi bersama jajaran langsung melakukan penanaman pohon sebagai upaya memperkuat struktur tanah. Sebanyak 50 batang pohon ditanam di titik-titik yang dinilai paling rawan.

“Hari ini kita melakukan penanaman pohon sebagai upaya penguatan tanah di area longsor. Ada sekitar 50 bibit pohon yang kita tanam, di antaranya jenis beringin dan aren,” ujar Egi di lokasi.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi medan yang cukup ekstrem dan faktor keselamatan tim di lapangan.

“Tadinya kita targetkan 200 pohon, namun melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, kita maksimalkan 50 pohon terlebih dahulu di titik-titik yang paling krusial,” tambahnya.

Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Gunung Rajabasa merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah penyangga, untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Kita harus sadar bahwa mencegah itu jauh lebih baik. Lebih baik kita antisipasi dengan menanam dan merawat pohon sekarang, daripada kita menyesal di kemudian hari saat bencana terjadi,” tegasnya.

Di lokasi longsor Bupati Radityo Egi Pratama menanam bibit pohon beringin, terlihat didampingi oleh Budi Setiawan tokoh Pemuda Partai Amanat Nasional Bersama Sekda Supriyanto, Forkopimda, OKP, Ormas dan unsur terkait lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor di kawasan tersebut dipicu oleh faktor alam, bukan akibat aktivitas manusia. Hal ini terlihat dari kondisi lokasi yang mulai ditumbuhi vegetasi alami, menandakan kejadian longsor telah terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, titik longsor berada di zona inti Hutan Lindung Gunung Rajabasa yang tidak terdapat aktivitas pertanian maupun pembukaan lahan oleh masyarakat.

Langkah penanaman pohon ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di wilayah tersebut. (Gil-Kmf/*/red)

JAKARTA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru di sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pembahasan lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama perwakilan Danantara, InJourney, PTPN, serta sejumlah BUMN lainnya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan (FSP), Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lampung Selatan dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah pada periode 2026-2027.

Bupati Egi menegaskan, pengembangan pariwisata ke depan akan difokuskan pada konsep berkelanjutan berbasis potensi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Kami ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Keindahan alam Lampung Selatan adalah potensi besar yang belum sepenuhnya dikenal luas,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, posisi geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra menjadi keunggulan tersendiri dalam menarik arus wisatawan, terutama dari Pulau Jawa. “Lampung Selatan adalah beranda Sumatra. Ini peluang besar untuk mengembangkan pariwisata yang mampu menarik lebih banyak kunjungan,” katanya.

Menurut Egi, kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan memiliki kekuatan pada bentang alam, mulai dari garis pantai hingga panorama alami yang berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas menengah ke atas.

Segmentasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata. “Kami melihat potensi ini sangat besar. Jika dikelola optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengembangan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong peningkatan infrastruktur, mulai dari akses jalan menuju destinasi wisata, konektivitas antar kawasan, hingga penguatan layanan digital.

Selain itu, kemudahan investasi menjadi fokus utama melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang transparan dan kondusif.

Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menilai potensi kerja sama pengembangan kawasan wisata di Lampung Selatan cukup besar, meski masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Dari hasil pemaparan, kawasan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih detail untuk menentukan skema kerja sama yang tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah mendorong penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan awal kolaborasi antar pihak.

Dengan pembahasan lanjutan ini, kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan BUMN diharapkan segera terealisasi, sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru yang kompetitif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Nsy-Kmf/*/red)