KATIBUNG, (Ltc):

Begawi Festival 2026 sukses menjadi panggung kolaborasi generasi muda dalam mengangkat potensi budaya, lingkungan, dan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan.

Festival yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) di Radin Inten Beach (eks Pantai Pasir Putih), Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, itu mengusung tema “Akselerasi Generasi Muda dalam Harmonisasi dan Kreativitas terhadap Kelestarian Lingkungan di Bumi Siger Lampung”. Berlangsung dan di gelar di Pantai Pasir Putih desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Lampung Selatan pada Sabtu (11/7/2026)

Melibatkan ratusan mahasiswa, pelajar, dan relawan dari berbagai daerah, Begawi Festival 2026 tidak hanya menjadi bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang promosi potensi daerah kepada khalayak yang lebih luas.

Beragam kegiatan lingkungan dan atraksi budaya turut memeriahkan festival. Kekayaan adat Lampung, baik Sai Batin maupun Pepadun, ditampilkan sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda.

Begawi Festival 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya Lampung sebagai fondasi dalam membangun karakter generasi muda di tengah pesatnya perkembangan zaman.

Menurutnya, kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. “Kemajuan harus berjalan beriringan dengan pelestarian identitas daerah melalui penguatan falsafah hidup masyarakat Lampung, khususnya nilai-nilai Piil Pesenggiri, agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya,” kata Gubernur Mirza.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk terus menjaga persatuan melalui pelestarian adat dan budaya.

Ia menegaskan, kekayaan adat dan budaya harus menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat sekaligus diwariskan kepada generasi mendatang. “Tokoh-tokoh adat adalah pemersatu. Kekayaan adat dan budaya jangan sampai menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk mempersatukan masyarakat. Saya ingin masyarakat Lampung hidup setara, sejahtera, dan berkeadilan,” ujar Zulhas.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan sektor pariwisata dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemerintah, termasuk pengembangan kawasan wisata dan koperasi desa.

Melalui penyelenggaraan Begawi Festival 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya, pengembangan kreativitas generasi muda, serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus memperluas promosi potensi wisata dan budaya Lampung Selatan.

Begawi Festival 2026 pun menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam merawat warisan budaya, menjaga lingkungan, dan memperkenalkan pesona daerah kepada masyarakat yang lebih luas. (Kmf-lmhr/*/red)

PALAS, (Ltc):

Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Dusun Blora, Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, pada Jumat malam (10/7/2026), tidak hanya diwarnai kemeriahan pagelaran wayang kulit dan Suroan dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.

Di tengah ratusan warga yang hadir, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengajak masyarakat merenungkan satu pertanyaan penting: warisan apa yang akan dikenang anak cucu dari generasi saat ini lima puluh tahun mendatang.

Pertanyaan tersebut disampaikan Bupati Egi sebagai bentuk refleksi atas perjalanan panjang Dusun Blora yang telah berkembang selama lebih dari lima dekade berkat perjuangan para pendahulu. “Hari ini kita menikmati hasil perjuangan para pendahulu yang membuka lahan dengan alat seadanya. Pertanyaannya, lima puluh tahun dari sekarang, apa yang akan dikenang oleh anak cucu kita tentang generasi hari ini? Apakah kita mampu mewariskan persatuan, kepedulian, dan kemajuan? Ataukah justru meninggalkan perpecahan?” ujar Bupati Egi.

Menurut Bupati Egi, jawaban atas pertanyaan tersebut bergantung pada langkah yang dilakukan masyarakat mulai hari ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai fondasi pembangunan desa.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, jajaran pejabat pemerintah daerah, Camat Palas, unsur Forkopimcam, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat tersebut, Egi mengajak seluruh hadirin memberikan penghormatan kepada para sesepuh Dusun Blora yang menjadi saksi sejarah berdirinya dusun sejak tahun 1974.

Menurutnya, jasa para pendahulu menjadi fondasi penting bagi kemajuan yang saat ini dinikmati masyarakat dan patut menjadi teladan bagi generasi penerus.

Selain itu, Bupati Egi juga menyampaikan apresiasi kepada para petani, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sukamulya yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi menegaskan komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk terus memperkuat pembangunan dari tingkat desa melalui Program Desa HELAU.

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan desa yang semakin maju dengan masyarakat yang rukun, ekonomi yang terus tumbuh, lingkungan yang terjaga, pelayanan publik yang semakin baik, serta budaya lokal yang tetap lestari. “Semangat membangun ini kami wujudkan melalui Program Desa HELAU, yaitu mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang rukun, ekonomi tumbuh, lingkungan terjaga, pelayanan publik yang semakin baik, serta budaya lokal yang tetap lestari,” jelasnya.

Melalui Program Desa HELAU, Pemkab Lampung Selatan terus mendorong peningkatan infrastruktur desa, penguatan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Menjelang dimulainya pagelaran wayang kulit, Bupati Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian seni budaya sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Menurutnya, wayang kulit tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga sarana pembelajaran yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan keberanian dalam membela kebenaran. “Ketika masyarakat bersatu, pemerintah dan rakyat berjalan seiring, saya yakin tidak ada cita-cita yang terlalu besar untuk diwujudkan. Selamat HUT ke-52 Dusun Blora, dan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari bersama-sama kita jadikan Kabupaten Lampung Selatan semakin maju dan HELAU,” tutup Bupati Egi. (Kmf-Gil/*/red)

CANDIPURO, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadikan peringatan Hari Jadi ke-53 Desa Beringin Kencana sebagai momentum untuk memperkuat persatuan masyarakat, menghidupkan kembali budaya gotong royong, serta mendorong terwujudnya Desa HELAU yang maju, mandiri, berbudaya, dan sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-53 Desa Beringin Kencana di Dusun II, Kecamatan Candipuro, pada Jumat malam (10/7/2026).

Perayaan berlangsung meriah dengan pagelaran wayang kulit bertajuk “Srikandi Mbangun Taman Maerokoco” yang dibawakan oleh Dalang Ki Wisnu Mudho Joko Asmoro.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Lampung Selatan Daerah Pemilihan 7, Camat Candipuro Sumiyati beserta unsur Forkopimcam, Kepala Desa Beringin Kencana Larasati bersama jajaran perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wabup Syaiful menyampaikan bahwa usia ke-53 Desa Beringin Kencana merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui kerja keras para pendahulu dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap kemajuan desa.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus sebagai fondasi dalam membangun desa yang semakin maju.

Selain itu, Syaiful Anwar mengajak masyarakat untuk terus melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa sekaligus memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa.

Ia menilai, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, generasi muda perlu dikenalkan kembali dengan kekayaan budaya bangsa agar tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memahami serta mencintai warisan budaya yang dimiliki. “Pagelaran wayang kulit seperti malam ini memiliki makna yang sangat penting. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali akar budayanya sekaligus mempelajari nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Syaiful Anwar.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, kembali mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi ke-53 Desa Beringin Kencana sebagai momentum untuk mempererat persatuan, menghidupkan kembali semangat gotong royong, serta bersama-sama membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. “Mari kita jadikan Hari Jadi ke-53 Desa Beringin Kencana sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menghidupkan kembali budaya gotong royong, serta bersama-sama mewujudkan Desa HELAU yang maju, mandiri, berbudaya, dan sejahtera,” ujar M. Syaiful Anwar. (Kmf-lmhr/*/red)

KATIBUNG, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Radin Inten Asri yang diinisiasi Kodam XXI/Radin Inten sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan melalui aksi bersih pesisir, perairan, dan permukiman.

Gerakan yang diluncurkan di kawasan Pantai Pasir Putih atau Radin Inten Beach, Kecamatan Katibung, pada Jumat (10/7/2026), tersebut dinilai selaras dengan semangat Gema HELAU (Gerakan Bersama Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), program unggulan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan memperkuat budaya gotong royong sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

Mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Pemkab Lampung Selatan, Anasrullah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kodam XXI/Radin Inten yang menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. “Gerakan ini memiliki semangat yang sama dengan Gema HELAU yang sedang kami dorong di Kabupaten Lampung Selatan, yakni membangun budaya gotong royong, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, serta mewujudkan daerah yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Anasrullah disela kegiatan.

Gerakan Radin Inten Asri merupakan inisiatif Kodam XXI/Radin Inten yang dilaksanakan secara serentak di Provinsi Lampung dan Bengkulu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat dalam aksi membersihkan kawasan pesisir, perairan, permukiman, serta berbagai fasilitas umum.

Peluncuran gerakan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, serta berbagai unsur masyarakat.

Sebagai penanda dimulainya Gerakan Radin Inten Asri, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara simbolis melepas para perenang yang melakukan aksi pembersihan sampah di kawasan laut sekitar Radin Inten Beach.

Dalam kesempatan itu, Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi langkah Pangdam XXI/Radin Inten yang menjadikan kawasan Pantai Pasir Putih atau Radin Inten Beach sebagai titik awal gerakan menjaga kebersihan lingkungan.

Menurutnya, kawasan pantai merupakan salah satu identitas Provinsi Lampung yang harus dijaga bersama agar tetap bersih, indah, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan sektor pariwisata. “Kami mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan, budaya untuk terus bergotong-royong. Gerakan Radin Inten Asri ini tentu bisa diteruskan menjadi salah satu gerakan yang masif yang terus berkelanjutan. Apalagi, di tempat wisata yang indah seperti ini, masyarakat akan merasakan langsung dampaknya,” kata Gubernur Mirza.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan, Gerakan Radin Inten Asri merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Menurut Kristomei, kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan pada pembersihan kawasan pantai dan laut, tetapi juga lingkungan perkantoran, permukiman, serta fasilitas umum lainnya. Melalui gerakan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari.

“Sesuai tugas pokok TNI membantu pemerintah daerah, kami siap menjadi penggerak bersama seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Gerakan ini kami harapkan terus berlanjut sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kristomei.

Melalui Gerakan Radin Inten Asri, Pemkab Lampung Selatan berharap sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kawasan pesisir yang bersih dan lestari sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung. (ptm-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas di Bumi Khagom Mufakat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu ditandai dengan visitasi Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Ahmad Najib Burhani, ke calon lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat (10/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tahapan penilaian awal untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda. Selain meninjau kondisi lapangan, visitasi juga dilakukan guna mengidentifikasi berbagai aspek teknis yang menjadi syarat dalam proses penetapan lokasi.

Dalam kunjungannya, Ahmad Najib Burhani disambut langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten, Supriyanto, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selama peninjauan, rombongan meninjau sejumlah titik di area calon lokasi Pembangunan SMA Unggul Garuda. Berbagai kondisi lapangan menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk sejumlah catatan teknis yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan dikoordinasikan sebelum proses berikutnya dapat dilanjutkan. “Masih ada catatan teknis yang perlu ditindaklanjuti dan dikaji lebih lanjut. Kami berharap seluruh prosesnya dapat berjalan lancar,” ujar Ahmad Najib.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan selama proses visitasi.

Menurutnya, setiap rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius sebagai bagian dari upaya memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam penyiapan calon lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda.

“Berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan tentu menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti. Harapannya, seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Bupati Egi.

Bupati Egi meyakini, kehadiran SMA Unggul Garuda di Kabupaten Lampung Selatan akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga berharap seluruh tahapan penyiapan calon lokasi dapat berjalan sesuai ketentuan, sehingga membuka peluang bagi daerah ini menjadi salah satu lokasi pengembangan SMA Unggul Garuda sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam momentum tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai telah menjalankan fungsi konstitusional secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab hingga tercapainya persetujuan bersama.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, pada Kamis (9/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, serta dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah beserta kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Egi juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan.

Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang telah menjalankan fungsi konstitusionalnya secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab, mulai dari pembahasan di Badan Anggaran hingga tercapainya persetujuan bersama pada hari ini,” ujar Bupati Egi.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan melalui juru bicaranya, Jenggis Khan Haikal, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda yang telah dilaksanakan sejak 25 Juni hingga 7 Juli 2026.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2.367.043.944.669,85.

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.307.942.656.797,93 sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp59.101.287.871,92.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp154.720.678.433,26, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp23.232.556.954. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 tercatat sebesar Rp190.581.435.381,18.

“Banggar DPRD menilai penyusunan Raperda telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga dinilai berjalan dengan baik sehingga layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Jenggis Khan Haikal.

Banggar DPRD turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Meski demikian, DPRD Kabupaten Lampung Selatan juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Salah satunya adalah perlunya mempertahankan bahkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak daerah, serta memperkuat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“DPRD menekankan pentingnya penyusunan perencanaan anggaran yang lebih matang, terukur, dan tepat sasaran agar tidak menghasilkan SiLPA dalam jumlah besar. Dengan perencanaan yang lebih optimal, sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jenggis Khan Haikal. (Kmf-ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan tata kelola lahan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Indonesia Mandiri (UIM).

Melalui skema kemitraan produktif, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga memberikan kepastian penghasilan yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat penggarap.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyelesaian lahan KHDTK UIM yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Kamis (9/7/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, serta dihadiri jajaran kementerian, akademisi, dan mitra strategis.

Hadir dalam rapat tersebut jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di antaranya Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Sugeng Harmono, dan Tenaga Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Hadi Daryanto, Akademisi UIM Sigit Apriyanto,, perwakilan Kementerian Pertanian Nelson Pomalingo, serta pimpinan PT Sinergi Agrikultur (PT SIAP).

Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa penyelesaian penguasaan lahan di kawasan KHDTK UIM akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru.

“Kita harus bergerak secara bertahap dimulai dari skala kecil, yaitu fokus pada hamparan 5 hektar awal sebelum nantinya berkembang ke area 20 hektar hingga total 100 hektar. Melalui ruang diskusi bersama masyarakat, kita ingin menawarkan skema kemitraan yang mampu memberikan kepastian pendapatan yang lebih baik dibandingkan yang mereka peroleh selama ini,” ujar Supriyanto.

Supriyanto menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga masyarakat.

Para petani penggarap, lanjutnya, merupakan warga Lampung Selatan yang harus dirangkul melalui solusi yang memberikan kepastian ruang usaha secara legal dan berkeadilan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Hadi Daryanto, menilai pendekatan sosial dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa lahan yang selama ini dikelola merupakan kawasan hutan negara, namun penyelesaiannya lebih diutamakan melalui kemitraan daripada penegakan hukum.

“Yang kita lakukan adalah mengajak dan merangkul masyarakat. Mereka diberikan pemahaman mengenai status kawasan hutan, kemudian ditawarkan peluang memperoleh pekerjaan yang legal melalui kemitraan penyiapan Kebun Sumber Benih bersama UIM. Dengan pendekatan dari hati ke hati, masyarakat akan lebih mudah menerima program ini,” kata Hadi.

Ia menjelaskan, skema kemitraan akan dijalankan melalui kolaborasi antara UIM dan PT SIAP. Dalam program tersebut, masyarakat akan dilibatkan sebagai tenaga kerja resmi di kegiatan persemaian sekaligus mengembangkan pola tanam tumpang sari antara tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan, seperti kelapa, dengan jagung sebagai tanaman sela.

Melalui pola tersebut, fungsi ekologis kawasan KHDTK dapat dipulihkan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Model kemitraan ini diharapkan menjadi solusi yang mampu mengharmoniskan kepentingan konservasi hutan dengan peningkatan kesejahteraan warga.

Di sisi lain, perwakilan Kementerian Pertanian, Prof. Nelson Pomalingo, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian lahan prioritas seluas 5 hektare sebagai lokasi pembibitan yang ditargetkan mulai berjalan pada bulan ini.

Ia berharap proses tersebut dapat dituntaskan dalam satu hingga dua minggu sehingga implementasi program tidak mengalami keterlambatan.

Menurut Nelson, model kemitraan di KHDTK UIM tidak hanya mendukung pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pembibitan, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lampung Selatan.

Melalui komitmen bersama yang dibangun antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan mitra swasta, Pemkab Lampung Selatan optimistis penyelesaian tata kelola lahan KHDTK UIM dapat menjadi contoh kolaborasi yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. (Ech-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau melalui koordinasi lintas sektor dan langkah mitigasi yang terukur.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, sekaligus menjaga agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kepanikan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis (9/7/2026).

Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Andi Suwardi, menjelaskan bahwa kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada kategori aman bagi masyarakat di wilayah pesisir Lampung Selatan.

Menurutnya, tinggi Gunung Anak Krakatau saat ini sekitar 157 meter di atas permukaan laut (mdpl), jauh lebih rendah dibandingkan saat peristiwa longsoran yang memicu tsunami pada 2018. “Pada saat itu ketinggian gunung sekitar 338 mdpl sehingga beban di puncaknya jauh lebih besar dan mampu mendorong air laut hingga ke daratan. Saat ini ketinggiannya sekitar 157 mdpl. Mudah-mudahan apabila terjadi longsoran, dampaknya tidak akan sebesar yang pernah terjadi,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, ancaman yang paling berpotensi dirasakan masyarakat selama aktivitas vulkanik berlangsung adalah hujan abu apabila arah angin mengarah ke daratan Lampung.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat cukup menggunakan masker untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik. Hingga saat ini, belum terdapat dampak langsung yang membahayakan masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta memperoleh informasi dari BPBD maupun instansi berwenang agar tidak menimbulkan keresahan. “Pada 8 Juli kemarin memang tercatat terjadi tujuh kali erupsi sejak tengah malam hingga pukul 12.00 siang. Setelah itu aktivitas kembali menurun. Karakter Gunung Anak Krakatau memang seperti itu. Ketika energinya habis, aktivitas akan kembali tenang sampai energi baru kembali terbentuk. Tetap waspada, tetapi masyarakat tidak perlu panik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan bahwa aktivitas erupsi yang terjadi saat ini merupakan proses pelepasan energi dari dalam gunung, sehingga berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya ledakan yang lebih besar. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan Langkah-langkah mitigasi sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan.

Maturidi meminta seluruh camat di wilayah pesisir bersama kepala desa untuk kembali memeriksa kondisi rambu-rambu jalur evakuasi, memastikan titik kumpul siap digunakan, serta melakukan pengecekan secara berkala terhadap seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Selain itu, Maturidi menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga kesiapsiagaan masyarakat.

“Kita tentu tidak menginginkan musibah terjadi. Namun kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan. Jangan sampai kita lengah. Mitigasi harus terus dilakukan agar apabila terjadi kondisi darurat, seluruh unsur sudah siap bertindak dengan cepat dan tepat,” tegas Maturidi.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Lampung Selatan memastikan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara intensif bersama instansi terkait.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti arahan pemerintah dan petugas pemantau gunung api sebagai upaya menjaga keselamatan bersama. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai 99,91 persen, sekaligus memastikan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tetap terjaga.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan capaian tersebut telah melampaui indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan untuk kategori UHC Prioritas, yakni cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

“Periode Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 99,91 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,18 persen. Capaian tersebut telah memenuhi parameter UHC Prioritas,” ujar Hendry dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebanyak 1.146.074 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.145.098 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN, sedangkan jumlah peserta aktif mencapai 930.390 jiwa.

Hendry menjelaskan, status UHC Prioritas memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap dapat memperoleh perlindungan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Melalui program UHC Prioritas, kepesertaan JKN dapat diaktifkan saat masyarakat membutuhkan layanan di fasilitas Kesehatan, baik yang telah menjalani perawatan di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Hendry.

Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, Pemkab Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran pembayaran iuran JKN bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp49,62 miliar.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data kepesertaan, jumlah peserta PBPU Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hingga Juni 2026 mencapai 197.208 jiwa.

Selain itu, sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan jumlah peserta dan kebutuhan pembayaran iuran, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyiapkan tambahan alokasi anggaran yang akan ditetapkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga total anggaran menjadi Rp87,62 miliar.

Pengalokasian anggaran tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang ditandatangani pada 26 Juni 2026. Kerja sama itu menjadi landasan penyelenggaraan JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dalam rangka mempertahankan status UHC Prioritas di Kabupaten Lampung Selatan.

Hendry menambahkan, penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah agar seluruh masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan.

“Dengan tetap terjaganya status UHC Prioritas, masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan. Kepesertaan JKN dapat diaktifkan sesuai ketentuan saat dibutuhkan, sementara keberlangsungan pelayanan kesehatan serta pendanaan kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga tetap terjamin,” kata Hendry.

Secara nasional, pemerintah menetapkan target cakupan kepesertaan JKN sebesar 98,6 persen pada tahun 2027 dan meningkat menjadi 99 persen pada tahun 2029. Dengan capaian saat ini, Kabupaten Lampung Selatan telah melampaui target nasional tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (Kmf/*/red)