KALIANDA, (Ltc):

Suara ombak yang berirama di Pantai Semukuk Indah, Desa Pauh Tanjung Iman, Kalianda, menjadi saksi penghormatan bagi 13 perempuan hebat Lampung Selatan yang telah mengabdikan diri di berbagai bidang.

Pada puncak peringatan Hari Kartini ke-147 tingkat Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (21/4/2025), mereka dinobatkan sebagai “Wanita Helau” sebuah penghargaan atas kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara khusus memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan terpilih yang dinilai mampu menghadirkan dampak konkret, mulai dari sektor pemerintahan, UMKM, pendidikan, hingga jurnalistik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Selatan, Nessi Yunita, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi acara di kawasan pantai bukan tanpa alasan. Selain memperingati semangat perjuangan R.A. Kartini, kegiatan ini juga menjadi strategi untuk mengangkat potensi pariwisata daerah.

Kami mengusung tema ‘Semangat Kartini: Inspirasi Lintas Generasi’. Dengan merayakan di alam terbuka, kami ingin semangat ini menyatu dengan upaya memajukan pariwisata Lampung Selatan menuju terwujudnya Desa Helau,” ujar Nessi.

Peringatan Hari Kartini kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, Muhammad Syaiful Anwar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah.

“Hari ini, kita merayakan napas perjuangan Ibu Bangsa, Raden Ajeng Kartini. Saya ucapkan Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat,” kata Syaiful.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turut menyapa melalui sambungan virtual. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak ekonomi, khususnya di tingkat keluarga dan komunitas.

“Jadikan Hari Kartini ini sebagai titik balik kemajuan ekonomi lokal. Saya mohon maaf tidak dapat hadir secara fisik, namun hati saya ada bersama kalian semua. Maju perempuannya, Helau desanya,” tegasnya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada 13 perempuan inspiratif dari berbagai bidang. Mereka menjadi representasi sosok Kartini masa kini yang berkiprah nyata di tengah masyarakat.

Di bidang pemerintahan, penghargaan diberikan kepada Camat Palas Ns. Rosalina, S.Kep., M.Kep. Sementara itu, di sektor jurnalistik, Diastuti, Fitriana, dan Roslaini mendapat sorotan atas kontribusi mereka dalam menyuarakan informasi publik.

Dari sektor UMKM, Yusmala Dewi, S.Sos., Rupiani, dan Iis Nurmayanti dinilai berhasil menggerakkan roda ekonomi lokal. Pada bidang akademisi, Mustika Wulandari, S.Pd., dan Nurrohmah Aini, S.Pd.Gr turut menerima penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Peran komunitas diwakili oleh Iis Friyanti Nengsih, S.Pd., dan Ina Yatti, S.Psi., M.Psi. Adapun di ranah digital, Putri Lailawati dan Rulia Irvana dinobatkan sebagai influencer yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain penghargaan individu, peringatan Hari Kartini tahun ini juga mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional. TK IT Al Mumtaza berhasil meraih penghargaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementerian PPPA RI, memperkuat komitmen Lampung Selatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada tiga pemenang terbaik dalam Parade Peserta serta tiga pemenang dengan penampilan Kebaya Nasional terbaik.

Pada kategori Parade terbaik, juara pertama diraih oleh Bappeda, disusul BPKAD di posisi kedua, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di posisi ketiga.

Untuk kategori Kebaya Nasional terbaik, juara pertama diraih Agus Restuni (Badan Pertanahan Nasional), juara kedua diraih Yuliana (Kecamatan Sidomulyo), dan juara ketiga diraih Eni Nurdiana (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan).

Lebih dari sekadar penghargaan, momentum ini menjadi refleksi bahwa semangat Kartini terus hidup dalam berbagai peran perempuan masa kini. Dari ruang kelas hingga pasar, dari layar digital hingga ruang birokrasi, mereka adalah penggerak perubahan yang membawa Lampung Selatan melangkah maju. (Kmf-Gil/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah melalui rapat koordinasi mingguan yang digelar sebagai instrumen utama menyelaraskan pelaksanaan program strategis pemerintah.

Rakor yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Senin (20/4/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Lamsel Supriyanto dan diikuti seluruh pejabat utama serta kepala perangkat daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan inovasi daerah, implementasi program Desa Helau, hingga kesiapan peluncuran layanan masyarakat “Halo Lamsel” yang ditujukan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga.

Sekda Supriyanto menegaskan, rakor mingguan bukan sekadar agenda rutin, melainkan menjadi ruang koordinasi penting untuk memastikan seluruh program berjalan selaras dengan arah kebijakan kepala daerah.

“Rapat ini menjadi media koordinasi antar perangkat daerah. Selain menyampaikan arahan dari Bupati, forum ini juga menjadi ruang bagi kepala perangkat daerah untuk menyampaikan berbagai hal yang perlu segera ditindaklanjuti maupun dikoordinasikan,” ujarnya. Ia menjelaskan, melalui komunikasi yang intens dalam forum tersebut, berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan segera dicarikan solusi bersama.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah kesiapan peluncuran layanan “Halo Lamsel”, sebuah platform terpadu yang akan menampung layanan publik, aspirasi, hingga pengaduan masyarakat secara langsung.

Menurut Supriyanto, kehadiran layanan ini menuntut kesiapan seluruh perangkat daerah untuk memberikan respons yang cepat dan tepat.

“Melalui layanan ini masyarakat dapat menyampaikan berbagai aspirasi maupun pengaduan. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah harus siap memberikan respons yang cepat dan tepat,” tegasnya.

Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih dan tertata.

Melalui rakor mingguan ini, Pemkab Lampung Selatan berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin solid, sehingga pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Nsy/*/red)

JAKARTA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), pada Senin (20/4/2026).

Rakornas yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, ini menjadi forum strategis dalam merespons potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, khususnya wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap kekeringan lahan pertanian.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat bersama daerah membahas langkah konkret mitigasi menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah ancaman cuaca ekstrem.

Bupati Egi menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk aktif mengambil langkah antisipatif. “Hari ini saya menghadiri rapat koordinasi nasional yang membahas langkah-langkah mitigasi kekeringan lahan pertanian bersama pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah di Kementerian Pertanian,” ujar Egi.

Ia berharap Rakornas ini mampu menghasilkan kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur dalam menghadapi potensi kekeringan ekstrem, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Rakornas ini juga menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah lintas sektor guna memastikan sektor pertanian tetap tangguh di tengah tekanan iklim global yang kian tidak menentu. (Nsy-Kmf/*/red)

BANDAR LAMPUNG, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai memantapkan langkah menuju layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan melalui penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Upaya ini dinilai krusial mengingat posisi strategis daerah sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra yang menjadi wajah pertama bagi arus mobilitas dari Pulau Jawa.

Dalam rangka memperkuat implementasi program tersebut, Pemkab Lampung Selatan bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Lampung Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, menggelar Technical Meeting LLTT, di Aula Siger Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Lampung, Senin (20/4/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan II BPBPK Lampung, Miarka Risdawati, dan diikuti oleh 36 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, hingga Bagian Hukum.

Selain peserta luring, sejumlah instansi juga bergabung secara daring melalui Zoom Meeting, seperti Dinas PMD, Bappeda, UPTD SPALD Kabupaten Lampung Selatan, Direktorat Sanitasi Kementerian PU, serta tenaga pendukung dari BPBPK Lampung.

Technical meeting ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, sekaligus memastikan kesiapan teknis dan kelembagaan dalam penerapan LLTT. Berbagai aspek penting dibahas, mulai dari perencanaan operasional, skema layanan, hingga strategi sosialisasi kepada masyarakat.

Ketua panitia pelaksana, Verdina Bella Haqi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka penyiapan implementasi LLTT.

“Hal ini untuk mendukung optimalisasi fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik,” ujarnya.

Sementara itu, Miarka Risdawati menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra, dengan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pintu masuk utama dari Pulau Jawa.

“Karena itu, kualitas pembangunan, termasuk di bidang lingkungan dan sanitasi, menjadi cerminan penting bagi daerah,” katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penyiapan implementasi layanan LLTT guna mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tanjung Sari di Kecamatan Natar.

Selain itu, percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pokja Penerapan LLTT Lampung Selatan juga menjadi prioritas. SK tersebut saat ini masih dalam proses revisi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dengan Dinas PUPR sebagai leading sector, dan ditargetkan rampung pada minggu keempat April 2026.

Melalui pendampingan dan penguatan koordinasi ini, implementasi LLTT di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. (Kmf-lmhr/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, pada Senin (20/4/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti TPID Lampung Selatan melalui Zoom Meeting dari ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan. Forum ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat dan daerah dalam memantau perkembangan harga serta merumuskan strategi pengendalian inflasi.

Dalam pemaparan nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua April menunjukkan tren kenaikan di sejumlah wilayah.

Secara nasional, sekitar 15 provinsi mengalami kenaikan IPH dengan angka mencapai 3,81. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga beberapa komoditas pangan utama yang cukup signifikan.

Bawang merah menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan hingga 4,85 persen dan telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp41.500. Selain itu, minyak goreng juga mengalami kenaikan 1,21 persen yang terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia atau sekitar 207 kabupaten/kota.

Kenaikan juga terjadi pada gula pasir sebesar 1,31 persen yang berada di atas HAP Rp17.500. Sementara itu, meski mengalami penurunan, harga cabai rawit masih tergolong tinggi di atas Rp57.000. Hal serupa terjadi pada cabai merah dan telur ayam ras yang turun tipis 1,03 persen, namun tetap berada di atas harga acuan Rp30.000.

Di sisi lain, daging ayam ras tercatat turun 2,10 persen, tetapi masih bertahan di atas Rp40.000. Sejumlah komoditas lain seperti beras, bawang putih, dan daging sapi juga terus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi.

Menanggapi dinamika tersebut, TPID Lampung Selatan mengintensifkan berbagai langkah stabilisasi harga di tingkat daerah. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program GPM rutin digelar setiap hari Kamis pukul 08.00 WIB di Lapangan Korpri, Kalianda. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menghadirkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau guna membantu masyarakat menghadapi tekanan kenaikan harga.

Selain menjaga keterjangkauan, GPM juga menjadi instrumen untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap stabil di tengah potensi gejolak harga yang masih berlangsung. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (15/4/2026), di ruang sidang DPRD setempat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Merik Havit, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Dari total 50 anggota dewan, sebanyak 37 anggota hadir, sementara sisanya tidak hadir dengan keterangan 12 izin dan 1 sakit.

Dalam sambutannya, Merik Havit menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan hasil pembahasan intensif panitia khusus (pansus) bersama organisasi perangkat daerah pada 1 hingga 9 April 2026.

Ia menekankan, rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, melainkan harus menjadi acuan nyata dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah.

“Rekomendasi ini bukan hanya untuk didengar, tetapi harus dijalankan. Salah satu yang masih menjadi catatan adalah Dermaga Bom yang hampir lima tahun terbengkalai dan hingga kini masih masuk dalam rekomendasi DPRD,” tegas Merik.

Sementara itu, juru bicara pansus dari Fraksi PKS, Imam Rohadi, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD memuat sejumlah catatan strategis, saran, serta pesan penting bagi arah pembangunan Lampung Selatan.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai telah menunjukkan berbagai kemajuan dan inovasi.

“Berbagai prestasi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar pembangunan ke depan semakin optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyatakan bahwa rapat paripurna tersebut menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, bukan sekadar agenda formal tahunan.

Menurutnya, rekomendasi DPRD merupakan bentuk energi korektif yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Ini adalah ruang kejujuran kinerja dan penguatan arah pembangunan ke depan. Rekomendasi DPRD menjadi energi korektif bagi pemerintah daerah,” kata Syaiful.

Ia menambahkan, Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian strategis dalam mewujudkan visi “Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Adapun fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Pembangunan tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan layanan hingga pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Syaiful juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius, terukur, dan tepat waktu. Ia sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kerja keras, disiplin, dan niat tulus, Lampung Selatan mampu menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” kata Syaiful. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan mutasi pejabat. Sebanyak 56 pejabat yang terdiri dari 12 pejabat administrator dan 44 pejabat pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, pada Rabu (15/4/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, di kawasan wisata Pemandian Air Panas Way Belerang, Kalianda. Pemilihan lokasi ini menjadi sorotan, karena sarat pesan simbolik terkait arah pembangunan daerah.

Supriyanto menegaskan, pelantikan di kawasan wisata bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa kekayaan alam daerah merupakan modal utama pembangunan yang harus dijaga melalui kinerja nyata.

Menurutnya, sektor pariwisata Lampung Selatan saat ini menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan tercatat meningkat sebesar 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tempat ini adalah bukti nyata potensi besar yang kita miliki. Namun pertanyaannya, ketika dulu ramai, seharusnya bisa lebih ramai lagi. Ketika sudah dikenal, seharusnya menjadi lebih baik. Ini yang harus kita jawab bersama,” ujar Supriyanto.

Ia menekankan, kehadiran para pejabat di posisi baru bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bagian dari upaya mendorong percepatan kinerja di setiap perangkat daerah.

Lebih lanjut, Supriyanto mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas dan hasil kerja yang nyata.

“Kepercayaan ini diberikan karena saudara dinilai mampu bekerja cepat. Maka harus dibayar dengan kinerja yang terukur dan berdampak,” tegasnya.

Dalam arahannya, Supriyanto juga menyampaikan filosofi kepemimpinan yang terinspirasi dari alam. Ia mengajak para pejabat untuk memiliki prinsip yang kokoh seperti gunung, pelayanan yang mengalir seperti air, serta kepemimpinan yang meneduhkan layaknya pepohonan.

Selain itu, ia meminta para pejabat untuk tidak menunggu perintah dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Inovasi dan inisiatif, menurutnya, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adaptif.

Di tengah tantangan perubahan yang semakin cepat, tingginya ekspektasi masyarakat, serta isu lingkungan yang semakin krusial, Supriyanto menegaskan pentingnya kolaborasi dan kerja berbasis hati.

“Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan hati, menghadirkan inovasi, dan membangun kolaborasi yang kuat demi terwujudnya Lampung Selatan yang berkelanjutan,” ujar. (Mhr/*/red)

JAKARTA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025-2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangkaian acara pelantikan dewan pengurus dan seminar nelayan yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan atas kapasitas kepemimpinan Egi dalam mengelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah pesisir Lampung Selatan. Posisi ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi daerahnya untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat nasional.

Dalam keterangannya, Egi menyebut jabatan yang diembannya sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memperkuat sinergi antar daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

“Hari ini saya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2030. Ini menjadi amanah sekaligus kepercayaan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah pesisir dan kepulauan di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, melalui peran tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dalam mendorong pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap melalui peran ini, Lampung Selatan dapat terus mendorong pengelolaan potensi kelautan dan pesisir secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi, advokasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi pembangunan wilayah maritim nasional. (Nsy-Kmf/*/red)

CANDIPURO, (Ltc):

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar dialog multipihak guna mendorong pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan ini berlangsung di Sanggar Paguyuban Budaya Bangsa (PBB), Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa (14/4/2026).

Dialog tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menjamin kesetaraan layanan publik serta perlindungan hak konstitusional bagi para penghayat kepercayaan.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan RI, Sjamsul Hadi, serta Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, organisasi penghayat kepercayaan, hingga jajaran pemerintah daerah.

Direktur Sjamsul Hadi menegaskan bahwa pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Prioritas kami menempatkan masyarakat sebagai subjek sebagaimana tercantum dalam konstitusi,” ujarnya.

Menurutnya, dialog multipihak menjadi salah satu langkah konkret untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi penghayat kepercayaan di lapangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa penghayat kepercayaan merupakan bagian sah dan tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia yang hak-haknya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

“Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian yang sah dan utuh dari bangsa ini, yang hak-haknya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945,” kata Syaiful.

menambahkan, dialog ini menjadi momentum penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi.

“Dialog hari ini adalah ruang untuk mendengar, memahami, dan bertindak. Kita ingin memastikan pelayanan publik di Lampung Selatan berjalan secara inklusif, adil, dan tanpa diskriminasi,” lanjutnya.

Lebih jauh, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, termasuk bagi generasi muda, dalam pembangunan daerah sekaligus pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat.

Syaiful berharap, dialog ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret, mulai dari pemetaan persoalan, penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, hingga komitmen bersama untuk tindak lanjut.

“Mari kita bangun Lampung Selatan sebagai daerah yang tidak hanya maju, tetapi juga berkeadilan. Karena keadilan sosial bukan slogan, tetapi harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemenuhan hak penghayat kepercayaan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan perlindungan mereka di Indonesia. (Kmf-lmhr/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti ajang penilaian Creative Financing 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya kepala daerah berjiwa wirausaha dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan konsep Entrepreneur Government, yakni pendekatan inovatif dalam menggali dan mengelola sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan yang digelar secara virtual pada Selasa (14/4/2026), Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan berbagai strategi pembiayaan kreatif yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah.

Menurut Egi, pihaknya terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan terobosan dalam pembiayaan daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Supriyanto bersama jajaran pejabat terkait dari ruang rapat BPKAD, sementara Bupati Egi mengikuti paparan secara daring dari Jakarta.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi dan pemenuhan data dukung sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya inovasi pembiayaan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi tonggak penting yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Daerah harus terus melakukan terobosan dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi aktif mencari sumber pembiayaan alternatif,” kata Agus.

Adapun indikator penilaian Creative Financing mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, hingga penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, aspek digitalisasi seperti implementasi SIPD, KKPD, ETPD, SPBE, serta capaian opini laporan keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian.

Rencananya, penganugerahan Creative Financing 2026 untuk regional Sumatra akan digelar di Palembang pada 22 April 2026, dengan kategori penghargaan bagi satu gubernur, tiga bupati, dan tiga wali kota terbaik. (Kmf-lmhr/*/red)