KALIANDA, (Ltc):
Juru Sembelih Halal (JULEHA) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan pelatihan bagi anggota baru yang diselenggarakan oleh pengurus DPD JULEHA di sekretariat PC NU Kabupaten Lampung Selatan di jalan Transumatera kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda pada Sabtu (24/01/2026).

Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 100 peserta dari berbagai kecamatan se-Lamsel itu di buka secara resmi oleh Hi Anton Carmana SE Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Selatan selaku mewakili Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama.

Ketua DPD JULEHA Lampung Selatan Hi Ahmad Al-Akhran, SS mengatakan pelatihan bagi anggota Juru Sembelih Halal tersebut dilaksanakan selama 1 hari penuh, dan pelatihan tersebut jilid2, karena sebelumnya juga pernah dilakukan dengan dihadiri 150 peserta. Dan dalam pelatihan yang dilaksanakan tersebut, penyajian materi materi akan disampaikan oleh pemateri berpengalaman baik dari provinsi Lampung dan Lamsel bahkan diluar Negeri dan tentunya pelatihan ini dengan berbasis Kompetensi sesuai SKKNI nomor 147 tahun 2022.

Menurut Ahmad Al-Akhran dengan ramainya peserta pelatihan, hal tersebut menandakan bahwa simpati warga akan sembelihan halal, sudah benar-benar di minati oleh masyarakat atau peserta yang datang dari berbagai kecamatan se-Lamsel, bahkan ada yang datang dari Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Cirebon Jabar.

“Peserta di pelatihan ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta materi materi lainnya. Dalam pelatihan Juleha ini ada 5 materi yang disampikan, meliputi yakni; Standar MKKMI pada Juleha dalam Standarisasi Halal. Fikih halal dalam penyembelihan. Cara cara mempersiapkan peralatan untuk penyembelihan. Materi Kesehatan & kesejahteraan hewan. Praktek tehnik & Taktik dalam penyembelihan halal, penyampainya orang orang berkopeten dalam bidangnya,” terang Ketua Juleha Lamsel yang akrab di panggil Hi Al-khan ini.

Sementara ketua DPW Juleha Propinsi Lampung Salahuddin SH, MH mengatakan ini pelatih Juleha Lamsel ini kerjasama dengan Juleha Propinsi Lampung. “Kita bisa mengenal Juleha ini dari Rosulullah. Alhamdulillah hal ini masih kita terapkan hingga lahir zaman,” kata Salahuddin yang juga kepala BPJH Propinsi Lampung.

Menurut Salahuddin satu-satunya DPW Juleha yang mengadakan pelatihan berbasis komputensi sesuai SKKNI. “Untuk itu saya menekankan kepada Juleha se-provinsi Lampung, agar menyembelih secara taqwa, anggota Juleha harus bertaqwa, menjalankan secara syariat Islam. Perlu diketahui bahwa berdirinya “JULEHA” awalnya menjawab prihal kerisauan penyembelihan qurban dan aqiqoh, maka lahirlah Juleha. Anggota Juleha lah yang menjadi onner/mengarahkan orang orang yang ikut bantu dalam proses penyembelihan hewan,” jelasnya.

Salahuddin yang juga sebagai BPJH Propinsi Lampung berharap kepada peserta agar dapat serius mengikuti materi materi yang disampikan atau saat berpraktek penyembelihan. “Dalam pelatihan ini bukan ajang mencari sertifikat tapi tapi mencari ilmu penyembelihan secara benar, bila anggota dianggap gagal dalam pelatihan ini tidak akan diberi sertifikat, bahkan peserta bisa mengulang hingga dinyatakan lulus dalam penyembelihan,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Tanfidziyah PC NU Lampung Selatan Hi Abdul Haris S.Ag mengatakan terkait dengan pelatihan sertifikat halal yang dilaksanakan kedepan hal ini sangat di perlukan. Selain bisa digunakan sebagai profesi, juga sekaligus sebagai peryataan diri sebagai penyembelih berkotensi. Untuk itu dia berharap peserta dapat serius mengikuti kegiatan tersebut. “ambil ilmunya dalam pelatihan ini, karena bidang penyembelihan merupakan hal Urgensi saat ini,” tutupnya.

Sementara Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum & politik Hi Anton Carmana, SE membacakan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan, Keamanan dan kehalalan pangan merupakan hal yang mendasar bagi setiap konsumen, khususnya umat muslim. Dalam syari’at Islam masalah penyembelihan bukanlah sekedar urusan tehnismematikan hewan, melainkan sebagai ibadah yang menentukan status ‘halal’ dan ‘Thoyyib’ baik sepotong daging untuk dikonsumsi. Untuk penyembelihan hewan yang bik dan halal tentunya kita harus merujuk kepada syari’at Islam, sebgimana Allah berfirman dalam surat al-ma’idah ayat 3. Artinya diharamkan bagimu memakan daging bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oleh karena itu, standarisasi penyembelihan sesuai syarat menjadi krusial. Seorang juru Sembelih Halal tidak hanya dituntut mahir secara tehnis, tapi juga harus memiliki pemahaman fikih yang mendalam untuk memastikan keabsahan ibadah tersebut.

“Didalam pelatihan ini saya berharap kepada peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga amanah umat. Juru Sembelih harus mampu memastikan bahwa hewan yang disembelih memenuhi kriteria; pertama sehat fisik tidak keadaan sakit atau gila. Yang kedua sempurna secara syariat terutama untuk keperluan qurban dan aqiqoh yakni cukup umur dan tidak cacat,” terangnya.

Anton Carmana menegaskan atas nama pemerintah Kabupaten Lampung mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPD JULEHA Lampung Selatan atas inisiasi kegiatan ini. Dan langkah ini sangat tepat momentumnya, karena mengingat sesaat lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Pada masa tersebut permintaan akan daging meningkat tajam. Kehadiran juru sembelih halal yng tersertifikasi dan kompeten sangat di butuhkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Kita ingin memastikan bahwa daging yang beredar dipasaran maupun yang dikonsumsi keluarga di Lampung Selatan adalah daging yang benar-halal dan bersih,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa pelatihan Penyembelihan hewan halal yang diselenggarakan oleh DPD JULEHA Lamsel itu berjalan dengan baik, terlihat hadir Katib Syuriyah PC NU Hi Nur Mahfudz SE, Kepala Dinas Peternakan Lamsel Dwi Djatmiko, Ketua LDII Lamsel, Camat Kalianda Ruris Apgani, dan lurah Way Lubuk Heru.(Ltc*/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar kembali menorehkan capaian strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, sekaligus menempatkan Lampung Selatan sebagai kabupaten terbaik se-Provinsi Lampung dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Pemkab Lampung Selatan memperoleh skor 93,15 dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian tersebut melampaui nilai Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih predikat “Baik” dengan skor 80,33, sehingga mempertegas posisi Lampung Selatan sebagai daerah dengan kinerja tata kelola pengadaan terbaik di tingkat kabupaten se-Lampung.

Hasil penilaian itu tertuang dalam Surat Resmi LKPP RI Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026 tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. ITKP sendiri merupakan bagian dari indikator Meso dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

Predikat “Sangat Baik” ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar dalam membangun tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, efektif, serta berlandaskan prinsip good governance, sekaligus mendukung peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah dan efisiensi pembangunan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Gunawan, menjelaskan bahwa ITKP merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB, serta menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) area Pengadaan Barang/Jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Menurut Gunawan, skor ITKP Lampung Selatan sebesar 93,15 dengan predikat “Sangat Baik” diperoleh dari tiga indikator utama penilaian. Pertama, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, meliputi SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing (Toko Daring), non e-Tendering, non e-Purchasing, hingga e-Kontrak, dengan skor 29,15 dari maksimal 30.

Kedua, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui pemenuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dengan skor 24 dari maksimal 30.

Ketiga, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang meraih skor sempurna 40 dari maksimal 40, atau level kematangan 9 dari 9.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari tren peningkatan kinerja yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, ITKP Lampung Selatan masih berada di angka 19,68, meningkat menjadi 39,3 pada 2022 dan 47,75 pada 2023, seluruhnya dengan predikat “Kurang”.

“Pada 2024, skor melonjak signifikan menjadi 87,52 dengan predikat ‘Baik’, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 93,15 dengan predikat ‘Sangat Baik’,” ujar Gunawan.

Atas capaian tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi berkala, penguatan sistem, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM pengadaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 sekaligus persiapan tugas Satuan Tugas MBG Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara daring, pada Selasa (20/1/2026).

Rapat tersebut diikuti Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, bersama unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lampung Selatan dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan Program MBG sepanjang 2025. Ia menegaskan, MBG merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan dan pengawalan bersama hingga ke tingkat daerah.

“Ini merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia yang menjadi kewajiban kita bersama untuk mendukung dan mengawal pelaksanaannya,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berdampak strategis terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan ekonomi masyarakat.

Saat ini, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan pelaksanaan MBG terbesar secara nasional, dengan 919 dapur aktif dan penerima manfaat sekitar 2,3 juta jiwa. Dampak program tersebut dirasakan luas, tidak hanya oleh peserta didik, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitar melalui perputaran ekonomi lokal. Memasuki tahun 2026, Gubernur Lampung menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur. Ia meminta agar dapur yang belum memenuhi standar nasional segera ditingkatkan kualitasnya.

Selain itu, pengawasan pelaksanaan MBG diminta untuk terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk antara SPPG, TNI, dan unsur terkait lainnya, guna memastikan kualitas makanan, kebersihan, serta tata kelola dapur tetap terjaga.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa MBG diharapkan mampu mendorong ekonomi inklusif dengan membuka peluang kerja yang luas.

Setiap dapur MBG dinilai berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga turut menekan angka kemiskinan dan menggerakkan perekonomian daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat evaluasi ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia di daerah. (Nsy-Kmf/*/red)

NATAR, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, meninjau langsung lokasi rehabilitasi darurat dan normalisasi gorong-gorong di bawah Fly Over Natar, Kecamatan Natar, pada Sabtu (17/01/2026).

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas banjir yang sempat merendam kawasan tersebut dan mengganggu aktivitas masyarakat selama hampir lima hari.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agnatius Syahrizal, Camat Natar Eko Irawan, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Diketahui, banjir terjadi pada 10 Januari 2026 akibat tersumbatnya aliran air menuju sungai, sehingga menyebabkan genangan cukup tinggi dan bertahan lama di bawah Fly Over Natar. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di salah satu jalur strategis tersebut.

Bupati Egi menjelaskan bahwa penanganan cepat harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Normalisasi gorong-gorong menjadi langkah awal yang krusial untuk memulihkan aliran air yang selama ini tersumbat.

“Hari ini saya berada di Desa Natar, Kecamatan Natar, di lokasi yang sebelumnya terjadi banjir akibat sumbatan aliran air ke sungai. Alhamdulillah, langkah cepat sudah dilakukan oleh Dinas PUPR. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPR, camat, dan kepala desa yang telah bergerak cepat,” ujar Bupati Egi.

Ia menegaskan bahwa penanganan yang saat ini dilakukan bersifat darurat, namun pemerintah daerah tidak berhenti pada solusi sementara. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa penanganan permanen untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut.

“Insyaallah ini bukan penanganan sementara saja. Hari ini kita lakukan secara darurat, dan ke depan sudah ada solusi permanen agar masalah banjir ini tidak kembali terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, normalisasi gorong-gorong dan perbaikan sistem drainase menjadi kunci penting untuk mencegah genangan berulang, sekaligus menjaga fungsi infrastruktur di sekitar Fly Over Natar agar tetap optimal.

Di sela-sela peninjauan, Bupati Egi juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar turut berperan aktif menjaga lingkungan. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kepedulian bersama.

“Setelah pekerjaan ini selesai, mari kita jaga bersama. Jangan buang sampah sembarangan. Kepedulian lingkungan adalah kunci agar upaya pemerintah ini memberi dampak jangka panjang,” ujarnya.

Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, kecamatan, dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen menangani persoalan banjir secara cepat, tepat, dan berkelanjutan, demi menciptakan rasa aman, nyaman, serta kelancaran aktivitas warga di kawasan Fly Over Natar. (Nsy-Kmf/*/red)

TANJUNG SARI, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan peran strategis pondok pesantren dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul dan berakhlak sebagai fondasi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Egi saat menghadiri kegiatan Tahtiman Al-Qur’an Bin Nazdri dan Bil Ghoib yang dirangkaikan dengan Khitanan Massal serta Pengajian Akbar dalam rangka peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Baitul Kirom, Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari,  pada Sabtu (17/1/2025), itu menjadi momentum yang memadukan nilai keagamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial, sekaligus mencerminkan peran pesantren dalam membangun karakter generasi muda Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada para pengasuh pondok pesantren dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia menilai, rangkaian acara yang menggabungkan pendidikan Al-Qur’an, kegiatan sosial, dan penguatan nilai keislaman merupakan cerminan Islam yang memberi manfaat nyata bagi umat. “Kegiatan hari ini menunjukkan Islam yang menghadirkan ilmu, kepedulian sosial, serta kebermanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” ujar Bupati Egi.

Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW tidak semata-mata menjadi peristiwa spiritual, tetapi sarat dengan pesan perubahan dan perbaikan diri yang berkelanjutan. “Isra Mikraj mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keimanan yang kuat dan disiplin ibadah yang kokoh. Dari sanalah akan lahir pribadi-pribadi yang tangguh dan berakhlak mulia,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Egi turut memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan, mulai dari keindahan alam, keragaman budaya dan suku, kesuburan tanah, hingga posisi geografis yang strategis dengan keberadaan pelabuhan dan bandara.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa pengelolaan yang tepat, terutama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. “Lampung Selatan memiliki begitu banyak anugerah. Tetapi semua potensi itu tidak akan menjadi manfaat yang luar biasa apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Kuncinya satu, yaitu sumber daya manusia,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bupati Egi menekankan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan kualitas generasi muda sebagai penerus pembangunan daerah. “Pesantren adalah pilar pembentukan karakter dan akhlak. Anak-anakku di pesantren ini adalah generasi penerus Lampung Selatan ke depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial terus tumbuh dan menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berdaya saing. (Nsy-Kmf/*/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meraih Piagam Penghargaan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal atas capaian penyelesaian 100 persen tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, kepada Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 15 Januari 2026.

Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, tuntas, dan akuntabel.

“Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh,” ujar Badruzzaman.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan Pemkab Lampung Selatan dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Badruzzaman, penghargaan ini tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Ke depan, prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas, kinerja, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Badruzzaman. (Kmf/*/red)

RAJABASA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan nasional sektor kelautan dan perikanan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, pada Kamis (15/1/2026).

Pembangunan KNMP di Desa Kunjir merupakan bagian dari program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI). Program tersebut saat ini memasuki pembangunan tahap kedua di 35 titik pesisir Indonesia, sebelum diperluas hingga mencakup 1.000 lokasi pembangunan di seluruh wilayah pesisir nasional pada 2029.

Sebelumnya, Kabupaten Lampung Selatan telah menjadi bagian dari pembangunan tahap pertama KNMP di dua lokasi, yakni Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, dan Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, yang termasuk dalam 65 lokasi awal pembangunan di Indonesia.

PPK Pembangunan KNMP KKP RI, Yusuf Santoso, menyampaikan bahwa pada Januari 2026 ini pihaknya menargetkan penyelesaian persiapan material pembangunan. Dengan demikian, pekerjaan fisik diharapkan dapat dimulai pada awal Februari 2026. “Untuk pembangunan KNMP tahap kedua ini, setelah pekerjaan selesai, aset akan diserahterimakan kepada dinas terkait selaku pemilik lahan,” ujar Yusuf Santoso.

Ia menjelaskan, pengelolaan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya akan diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih, dengan pengawasan dari Dinas Perikanan, pemerintah daerah, serta kepala desa setempat.

Menurut Yusuf, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kelancaran pengelolaan koperasi serta dukungan semua pihak selama proses pembangunan berlangsung.

Ia berharap tidak ada kendala yang dapat menghambat pekerjaan dan merugikan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Selatan, Sekda Supriyanto menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kunjir sebagai langkah strategis dan visioner dalam mendorong transformasi kawasan pesisir. Supriyanto menyebutkan, KNMP di Desa Kunjir merupakan lokasi ketiga di Kabupaten Lampung Selatan dari 100 lokasi KNMP yang direncanakan secara nasional. “Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar yang harus kita jaga bersama,” kata Supriyanto dalam sambutannya.

Ia berharap pembangunan KNMP dapat menjadi tonggak perubahan kehidupan nelayan, mulai dari penyediaan hunian yang lebih layak, peningkatan produktivitas aktivitas perikanan, hingga penguatan ekonomi keluarga nelayan secara berkelanjutan.

Menurut Supriyanto, kawasan pesisir bukanlah wilayah pinggiran, melainkan beranda depan ekonomi maritim Indonesia. Nelayan memiliki peran strategis sebagai penjaga ketahanan pangan laut dan kedaulatan sumber daya kelautan nasional.

“Oleh karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Supriyanto juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran atas komitmen mendorong pembangunan masyarakat nelayan, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Kunjir.

Selain itu, Ia menegaskan kepada PT Nara selaku pelaksana kegiatan agar melaksanakan pembangunan secara profesional, tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jaga kualitas pekerjaan, utamakan keselamatan kerja, serta libatkan masyarakat lokal agar pembangunan ini memberikan manfaat sejak hari pertama,” pesannya.

Ke depan, Supriyanto juga mendorong pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui koperasi nelayan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan yang memberi nilai tambah bagi nelayan. “Saya yakin, dengan terbangunnya Kampung Nelayan Merah Putih ini akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir. Lapangan kerja terbuka, usaha perikanan meningkat, dan kesejahteraan nelayan di Desa Kunjir serta Kecamatan Rajabasa akan bergerak naik secara nyata,” kata Supriyanto. (KMF/*/red)

JATI AGUNG, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik menjadi kunci utama untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Egi saat meresmikan pembangunan ruas jalan Kota Baru-Sinar Rejeki di Kecamatan Jati Agung, pada Kamis (15/1/2026).

Ruas jalan ini merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Sinar Rejeki dengan kawasan Kota Baru. Keberadaannya diharapkan mampu menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Pembangunan tersebut mencakup rekonstruksi Jalan Ruas Kota Baru-Sinar Rejeki (R.190) dengan total panjang penanganan mencapai 2.967 meter. Jalan dibangun dengan lebar bervariasi antara 4 hingga 5,5 meter menggunakan perkerasan beton Fc.20 setebal 20 sentimeter.

Proyek pembangunan jalan ini menelan anggaran sebesar Rp8.986.270.350,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, disaksikan jajaran pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Camat Jati Agung beserta unsur Forkopimcam, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Jati Agung.

Turut hadir Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung, Dr. H. Andi Warisno, M.MPd., Dekan Fakultas Ilmu Syariah Universitas An-Nur, Dr. KH. Abdul Adib, M.Pd., tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung. Dalam sambutannya, Bupati Egi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada proses fisik, tetapi juga menuntut komitmen bersama dalam menjaga dan merawat aset yang telah dibangun.

Ia meminta seluruh pihak, mulai dari aparat hingga masyarakat, aktif mengawasi penggunaan jalan, khususnya terkait kendaraan yang melintas melebihi kapasitas.

“Jalan ini adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya menitipkan pesan kepada Pak Camat dan Kapolsek agar memastikan kendaraan yang melintas sesuai tonase. Jangan sampai melebihi kapasitas sehingga jalan cepat rusak dan akhirnya Dinas PUPR kembali disalahkan,” tegas Bupati Egi.

Bupati Egi juga mengaku terkesan dengan perubahan wajah Kecamatan Jati Agung setelah dilakukan perbaikan infrastruktur. Menurutnya, jalan yang baik membawa dampak langsung terhadap suasana wilayah, menjadikannya lebih terang, hidup, dan nyaman bagi masyarakat.

“Saya merasakan Jati Agung sebagai kecamatan yang penuh berkah. Banyak ulama berkumpul di sini. Bahkan saat Ijtima, suasananya terasa sejuk, mengingatkan saya pada suasana di Mekkah,” ujarnya. Lebih lanjut, Bupati Egi berharap pembangunan jalan tersebut mampu meningkatkan semangat produktivitas warga. Ia juga meminta masyarakat bersabar terhadap ruas-ruas jalan lain yang belum tersentuh perbaikan, karena pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas secara bertahap dan terukur.

“Kami tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur dalam waktu singkat. Semua sudah kami pertimbangkan. Insyaallah, pembangunan jalan di Lampung Selatan akan terus berlanjut secara bertahap dan merata,” kata Bupati Egi.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung, Andi Warisno, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ia mengaku baru kali ini merasakan kualitas jalan yang begitu baik.

“Saya sudah hampir 50 tahun tinggal di kampung ini. Baru sekarang saya melihat jalan sebagus ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Lampung Selatan,” ujarnya dengan penuh haru. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah berhasil meraih Juara Favorit Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2025 Tematik Ramah Lingkungan Kategori II: Desa Maju/Mandiri.

Capaian tersebut dinilai sebagai buah dari arahan, pembinaan, dan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Desa Suak, Juli Wahyudin, didampingi Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan, pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis (15/1/2026).

Dalam ajang bergengsi tersebut, Desa Suak mewakili Provinsi Lampung dan bersaing di Regional I dengan desa-desa wisata unggulan dari berbagai daerah di Sumatra. Persaingan ketat tidak menyurutkan langkah Desa Suak untuk tampil menonjol melalui konsep pengelolaan desa wisata berbasis ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Selatan yang terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan daerah.

Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, pembinaan desa diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.

Prestasi Desa Suak juga mencerminkan efektivitas pengelolaan sektor pariwisata desa yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Desa wisata diposisikan bukan semata sebagai destinasi, melainkan sebagai ruang hidup masyarakat yang tumbuh seiring dengan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan kearifan lokal.

Penerapan konsep ramah lingkungan dilakukan secara konsisten, mulai dari pelestarian alam, penataan kawasan wisata berbasis budaya lokal, hingga pelibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata.

Inovasi tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian dewan juri, sehingga mengantarkan Desa Suak meraih predikat Juara Favorit di tingkat nasional. Kepala Desa Suak, Juli Wahyudin, mengatakan penghargaan tersebut merupakan buah dari kebersamaan dan konsistensi seluruh warga desa dalam menerapkan konsep ABRI melalui program Asri, Bersih, Rapi, dan Indah. Program ini dijalankan secara berkelanjutan sebagai upaya membangun lingkungan desa yang tertata dan berdaya saing.

Program ABRI bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan tertib, baik di kawasan perkantoran desa maupun ruang publik. Implementasinya juga terintegrasi dengan program BKW (Bersih, Kering, dan Wangi) pada fasilitas toilet umum sebagai bagian dari peningkatan standar pelayanan publik.

Juli menjelaskan, program yang digaungkan oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, membangun budaya kerja yang baik, sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kebersihan dan keindahan lingkungan.

Upaya tersebut dijalankan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan lintas perangkat daerah.

Menurutnya, pengembangan desa wisata tidak akan berjalan optimal tanpa peran serta masyarakat dan sinergi yang kuat dengan perangkat daerah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah desa, tetapi milik seluruh masyarakat Desa Suak. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menjaga keberlanjutan desa wisata yang ramah lingkungan,” ujar Juli.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, menambahkan bahwa keberhasilan Desa Suak meraih Juara Desa Wisata Nusantara 2025 bukanlah suatu kebetulan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil keselarasan antara kebijakan desa dengan Program ABRI BKW yang diterapkan secara konsisten.

Ia menyebutkan, sejak awal kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa selalu didorong untuk menjadikan kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai pintu masuk penguatan sektor pariwisata.

“Hal tersebut akhirnya membuahkan hasil dan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Desa wisata yang ramah lingkungan ini sejalan dengan tagline impactful dan sustainable, terutama dalam aspek keberlanjutan lingkungan,” ujar Erdiyansyah.

Pemkab Lampung Selatan berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. (Kmf)