KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai mematangkan pengembangan Kawasan Pertanian Anak Nusantara (Kawanara) seluas 1.335 hektare di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro.

Kawasan ini dirancang sebagai pusat pertanian terintegrasi berbasis agroeduwisata guna meningkatkan produktivitas gabah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Pemantapan rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan, Tri Umaryani, di ruang kerjanya, Kamis (19/2/2026).

Rapat dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun), Mugiyono, Kepala Bappeda Aryan Saruhian, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Kepala Dinas TPH-Bun Kabupaten Lampung Selatan, Mugiyono, menjelaskan bahwa pengembangan Kawanara merupakan respons atas program peningkatan produksi gabah kering yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kawasan Pertanian Anak Nusantara ini akan dikembangkan di atas lahan seluas 1.335 hektare dengan konsep agroeduwisata. Program ini merupakan respons terhadap arahan Presiden dalam peningkatan produksi gabah kering, dari yang semula panen dua kali setahun menjadi tiga kali panen dalam satu tahun,” ujar Mugiyono.

Menurutnya, optimalisasi lahan dan dukungan infrastruktur pertanian menjadi fokus utama agar produktivitas petani meningkat secara berkelanjutan.

Perbaikan irigasi, sarana produksi, hingga penguatan manajemen usaha tani menjadi bagian dari skema pengembangan kawasan tersebut. Sementara itu, Tri Umaryani menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar program berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ia meminta Dinas TPH-Bun mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan pertanian dengan dukungan infrastruktur dan penganggaran yang terukur.

“Untuk lingkup pertanian, program Kawanara perlu disinkronisasikan dan dikoordinasikan oleh Dinas TPH-Bun agar perencanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dengan dokumen perencanaan daerah,” kata Tri Umaryani.

Lebih jauh, Tri Umaryani menegaskan bahwa Kawanara tidak hanya dirancang sebagai kawasan produksi pangan, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang memadukan sektor pertanian dan pariwisata.

Konsep agroeduwisata dinilai mampu menciptakan nilai tambah melalui kunjungan edukatif, pemberdayaan UMKM desa, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kawanara tidak hanya menjadi kawasan pertanian, tetapi harus berkembang sebagai kawasan strategis yang memadukan sektor pertanian dan pariwisata. Ini dapat menjadi contoh bagaimana desa berbasis pertanian mampu meningkatkan nilai tambah dengan dukungan sektor lain, khususnya pariwisata,” tambahnya.

Selain infrastruktur dan integrasi sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Edukasi kepada masyarakat diharapkan mendorong lahirnya gerakan pertanian yang selaras dengan gerakan pariwisata desa, sehingga dampaknya tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan warga sekitar.

Pemkab Lampung Selatan pun berharap dukungan seluruh perangkat daerah agar pengembangan Kawanara berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Candipuro. (lmhr-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menghadirkan pelayanan terpadu keliling ke kecamatan dan desa secara rutin setiap hari Rabu mulai 1 April 2026. Program ini menjadi langkah konkret untuk memastikan layanan publik semakin dekat, cepat, dan terukur bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat persiapan tindak lanjut hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Rabu (18/2/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan dihadiri para staf ahli bupati, asisten, serta kepala perangkat daerah terkait.

Sekda Supriyanto menegaskan, pola pelayanan jemput bola sejatinya telah berjalan. Namun, mulai April mendatang, sistem tersebut diperkuat dengan jadwal rutin dan integrasi lintas perangkat daerah agar lebih efektif.

“Setiap hari Rabu kita akan turun ke kecamatan dan desa secara bergilir. Ini akan menjadi agenda rutin mingguan agar pelayanan semakin dekat, cepat, dan terukur. Saya yakin ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat, termasuk dalam capaian PBB,” ujar Supriyanto.

Titik pelayanan akan ditentukan masing-masing kecamatan, baik di aula kantor kecamatan maupun balai desa yang representatif. Saat ini, jadwal desa yang akan dikunjungi masih dalam tahap penyusunan dan akan segera diumumkan kepada publik. Pelayanan terpadu tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPPRD, Dinas Perizinan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi terkait lainnya.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan daerah, perizinan, layanan kesehatan, hingga pelayanan administrasi lainnya. Integrasi layanan ini diharapkan memangkas waktu, biaya, dan jarak yang selama ini menjadi kendala bagi warga di wilayah desa.

Selain mendekatkan pelayanan, program ini juga menjadi bagian dari percepatan misi Bupati Lampung Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inisiatif tersebut selaras dengan implementasi program Lampung Selatan BETIK (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi), yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dengan sistem yang lebih terjadwal dan terintegrasi, Pemkab Lampung Selatan berharap pelayanan publik tidak hanya semakin efektif, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa secara berkelanjutan. (Nsy-Kmf/*/red)

RAJABASA, (Ltc):

Langit senja di Pantai Canti, Kecamatan Rajabasa, pada Selasa (17/2/2026), menjadi saksi ikhtiar penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dari Pusat Observasi Bulan (POB) Bukit Gelumpai, para ahli falak memantau hilal, namun hasilnya belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan pemerintah.

Pemantauan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu menyatakan hilal tidak terlihat. Dengan demikian, keputusan resmi awal Ramadan menunggu sidang isbat pemerintah pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnaen, menjelaskan bahwa secara astronomis posisi hilal berada di bawah ufuk. Berdasarkan hasil hisab di titik POB Bukit Gelumpai, tinggi hilal tercatat minus 1 derajat 03 menit 0,021 detik dengan elongasi matahari-bulan 1 derajat 01 menit 0,008 detik.

“Merujuk kriteria Kementerian Agama dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, maka ketinggian hilal tersebut masih belum memenuhi syarat untuk teramati,” ujar Zulkarnaen.

Ia menambahkan, dalam pandangan empat mazhab fikih, awal Ramadan ditetapkan melalui rukyatul hilal atau observasi langsung. Apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyampaikan bahwa Bukit Gelumpai merupakan lokasi strategis untuk pemantauan hilal karena secara geografis menghadap laut lepas tanpa penghalang visual.

“Bukit Gelumpai adalah posisi pantau terbaik di Lampung Selatan. Secara geografis menghadap laut lepas, sehingga memberikan pandangan optimal bagi para ahli untuk melihat hilal,” ujarnya.

Anton menegaskan, Rukyatul Hilal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk ikhtiar yang memadukan pendekatan sains dan syariat.

Pengamatan dilakukan menggunakan teleskop modern dan perangkat astronomi presisi, namun tetap berlandaskan dalil agama.

“Kita menggunakan teknologi teleskop yang mutakhir, tetapi tetap bersandar pada dalil agama. Harapannya, masyarakat bisa menyambut Ramadan dengan penuh keyakinan dan kedamaian,” tambahnya.

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat di Jakarta. “Berdasarkan hasil hisab dan tidak ada laporan hilal terlihat, maka disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin.

Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Lampung Selatan dan seluruh Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan kepastian jadwal ibadah yang telah ditetapkan pemerintah. (ptm-Kmf/*/red)

NATAR, (Ltc):

Kunjungan kerja dilakukan Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, ke sentra pembuatan gerabah “ERRI ART” di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Senin (16/2/2026). Kehadiran Zita menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Lampung Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Zita didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto bersama Ketua DWP Ratna Yanuana, sejumlah pejabat pemerintah kabupaten, serta Camat Natar.

Tak sekadar meninjau, Zita juga berdialog langsung dengan para pengrajin dan mempraktikkan pembuatan gerabah. Ia menilai kualitas kerajinan yang dihasilkan ERRI ART memiliki standar yang baik serta berpotensi dikembangkan sebagai destinasi unggulan berbasis kerajinan tradisional.

“Hasil gerabahnya bagus sekali. Ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung Selatan sangat kreatif. Ke depan, kita akan upayakan agar tempat ini menjadi lokasi yang lebih layak dan representatif,” ujar Zita. Sebagai bentuk dukungan nyata, Zita langsung memesan 50 guci dengan desain dan motif khas budaya Lampung Selatan. Langkah tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi peningkatan produksi sekaligus promosi produk gerabah lokal ke pasar yang lebih luas.

Pemilik ERRI ART, Ujang, mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Menurutnya, perhatian langsung dari Ketua TP PKK Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin.

“Saya sangat bahagia Ibu Zita bersedia datang langsung ke lokasi. Harapan besar saya ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat edukasi dan wisata gerabah di Natar, Lampung Selatan,” ungkap Ujang optimistis.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan potensi Desa Negara Ratu sebagai salah satu sentra ekonomi kreatif di Kecamatan Natar yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukatif berbasis kerajinan tradisional. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi memulai rangkaian pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, pada Kamis (12/2/2026).

Dalam proses tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen agar setiap anggaran daerah dikelola transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Entry meeting yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lampung Selatan itu dihadiri Wakil Penanggung Jawab BPK Provinsi Lampung, Bambang Hery Andito, beserta tim pemeriksa dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Dalam paparannya, Bambang Hery Andito menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menilai kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebelum masuk tahap audit lanjutan.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 30 hari, mulai 11 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menilai penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan kami tuangkan dalam opini laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fokus pemeriksaan meliputi tindak lanjut hasil audit sebelumnya, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bambang menambahkan, capaian audit tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. Lampung Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara murni tanpa temuan yang memengaruhi opini.

“Tahun ini kami juga menargetkan standar tindak lanjut minimal 80 persen di masing-masing perangkat daerah. Kami mohon dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” katanya.

Selain itu, BPK RI juga mulai mengembangkan metode pemeriksaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan objektivitas serta ketepatan analisis dalam proses audit.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.

“Kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati Egi mengungkapkan, sejak awal menjabat dirinya telah menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk membelanjakan anggaran secara tepat sasaran dan melahirkan program berkelanjutan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penerangan jalan umum.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan yang menjadi keluhan warga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.

“Namun Pemkab Lampung Selatan tetap berupaya melakukan koordinasi agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi,” kata Egi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian dari penguatan sistem tata kelola.

“Jika ada catatan dari BPK, segera diperbaiki. Ini bukan sekadar evaluasi, tetapi pembelajaran untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kita,” ujarnya.

Ia optimistis, dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Prinsipnya kami terbuka dan kooperatif. Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan ini benar-benar menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” kata Bupati Egi. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Keberanian tiga siswa SMPN Satu Atap (Satap) 2 Kalianda menyampaikan aspirasi langsung di forum resmi pemerintah berbuah apresiasi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan tabungan pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka menyuarakan kebutuhan sekolah, khususnya terkait belum adanya perpustakaan dan kondisi jalan rusak menuju sekolah.

Ketiga siswa tersebut yakni Ridwan Saputra, putra Sahpri dan Asnawati; Putri Yanitasari, putri Kuswandi dan Dewi Haryati; serta Agil Jerfi Nugroho, putra Nurhadi dan Riyanti.

Mereka menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Kalianda yang digelar di Kantor Kecamatan Kalianda, pada Kamis (12/2/2026).

Aspirasi para pelajar ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Egi. Penyampaian mereka dinilai istimewa karena dilakukan dalam tiga bahasa sekaligus, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Lampung, dan Bahasa Inggris.

Bupati Egi mengaku bangga melihat keberanian generasi muda Lampung Selatan yang berani berbicara di ruang publik dan forum pemerintahan. Ia menilai partisipasi pelajar menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerah. “Jalannya rusak, nanti dicek dulu sama PU, jalan menuju SMPN Satap 2 Kalianda. Keren, saya senang melihat masyarakat Lampung Selatan sekarang ini. Nanti saya kasih tabungan pendidikan ya. Tolong diminta data-datanya, ini apresiasi karena berani berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Lampung,” ujar Egi.

Selain memberikan apresiasi, Bupati Egi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Pemberian tabungan pendidikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus berprestasi, berani menyampaikan gagasan secara santun, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya.

Momentum ini juga menjadi gambaran meningkatnya ruang partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pelajar, dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kodim 0421/Lampung Selatan menggelar karya bakti pembersihan fasilitas umum dan sungai di kawasan Dermaga Bom Kalianda, Rabu (11/2).

Kegiatan tersebut menjadi implementasi instruksi Presiden Republik Indonesia terkait pelaksanaan Korve pembersihan lingkungan sekaligus penguatan Gerakan Lingkungan Hidup Bebas Sampah (Zero Waste) di daerah setempat.

Aksi gotong royong diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Polres Lampung Selatan, Satpol PP, Damkar, perangkat daerah, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.

Ratusan peserta kemudian bergerak membersihkan sampah di area fasilitas umum dan aliran sungai di sekitar Dermaga Bom, yang dikenal sebagai salah satu titik aktivitas masyarakat pesisir Kalianda.

Dalam arahannya, Bupati Egi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan daerah. “Pagi ini kita tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi menegaskan komitmen menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, dan menjaga masa depan Lampung Selatan. Kepedulian tidak menunggu perintah, dan aksi nyata lebih kuat daripada sekadar wacana,” ujarnya. Bupati Egi juga menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0421/LS dan Polres Lampung Selatan yang dinilai konsisten hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan serta kepedulian terhadap lingkungan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan Forkopimda merupakan kekuatan strategis dalam membangun disiplin kolektif terhadap kebersihan serta memperkuat budaya gotong royong di masyarakat.

Ia menambahkan, kawasan sungai dan dermaga memiliki peran vital sebagai urat nadi kehidupan masyarakat pesisir. Lingkungan yang bersih, kata dia, akan berdampak langsung pada kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga citra daerah.

“Kalau lingkungannya bersih, ekonomi bergerak, kesehatan terjaga, dan martabat daerah meningkat. Zero waste bukan sekadar slogan, tetapi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Egi berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan budaya baru di tengah masyarakat, yakni budaya tidak membuang sampah sembarangan, budaya peduli lingkungan, serta semangat gotong royong yang berkelanjutan.

Kegiatan karya bakti ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran bersama untuk mewujudkan Lampung Selatan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui gerakan Zero Waste yang konsisten serta terintegrasi di berbagai sektor. (Nsy-Kmf/*/red)

KETAPANG, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berencana menggelar lomba Desa Helau dengan hadiah pembangunan infrastruktur bagi desa yang berhasil menciptakan lingkungan indah, hijau, inovatif, dan berdaya saing.

Program tersebut digagas sebagai stimulus percepatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Ketapang yang berlangsung di Desa Sri Pendowo, pada Rabu (11/2/2026).

Dalam forum perencanaan pembangunan tersebut, Bupati Egi mengajak seluruh kepala desa bersama masyarakat untuk berkompetisi secara positif dengan menghadirkan desa yang lebih maju, asri, inovatif, dan berdaya saing.

Menurutnya, lomba Desa Helau akan menjadi pemicu agar desa-desa terus berbenah dan menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh warga. “Saya ingin bapak ibu semua bikin desa helau. Kita akan launching, setiap desa nanti kita lombakan, hadiahnya infrastruktur. Bikin desanya jadi cantik, hijau, lestari, elok, aman, dan SDM-nya unggul,” ujar Egi.

Ia menegaskan, program tersebut bukan sekadar kompetisi seremonial, melainkan gerakan kolektif yang mendorong pembangunan desa berbasis kreativitas dan partisipasi masyarakat. Desa didorong menghadirkan karya inovatif yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesejahteraan warganya. “Kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Bikin karya-karya inovatif, karya-karya yang berdampak untuk masyarakat,” tambahnya.

Selain memaparkan program strategis desa, Bupati Egi juga mengingatkan para kepala desa agar menjalankan amanah jabatan secara profesional serta tidak mempersulit masyarakat dalam pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan, disertai pengawasan ketat dari pemerintah daerah melalui inspektorat. “Jangan dengan jabatan kepala desa mempersulit diri sendiri dan masyarakat. Saya tidak main-main, saya tidak bisa lindungi. Mau itu tim sukses saya sekalipun, kalau melanggar hukum ya saya angkat tangan,” tegasnya.

Dalam Musrenbang kecamatan yang menjadi titik ke-11 tersebut, Egi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat.

Namun, setiap laporan harus disertai identitas serta bukti yang jelas agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

“Saya tidak anti kritik, tapi kalau laporan akun bodong tanpa identitas saya tidak bisa tanggapi karena tidak tahu benar atau tidak. Ada yang tanya kenapa aduannya lama ditanggapi, karena kita harus cari bukti dulu. Satu aduan saja bisa seminggu, karena harus mengumpulkan alat bukti,” jelasnya.

Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat semakin kuat, sehingga program pembangunan, termasuk lomba Desa Helau, mampu mendorong perubahan nyata menuju desa yang lebih maju, hijau, dan berdaya saing. (Kmf/*/red)