BOGOR, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas yang dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, sekaligus memastikan program nasional dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat daerah.

Selain kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Selatan turut hadir sesuai undangan Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Ketua DPRD Erma Yusneli, Dandim 0421/LS Letkol Kav M. Nuril Ambiyah, Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, serta Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti. Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aparatur pemerintahan di semua tingkatan harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat, dengan mengedepankan kepemimpinan yang jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Menurut Presiden, stabilitas nasional dan percepatan pembangunan hanya dapat tercapai apabila pemerintah bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Rakyat kita adalah rakyat yang baik. Mereka mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir orang,” tegas Presiden Prabowo.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyambut positif pelaksanaan Rakornas tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengimplementasikan berbagai program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas pemerintahan. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Anak Cabang ke-VI sebagai upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan regenerasi kepemimpinan partai di tingkat kecamatan, yang berlangsung di Gedung Olahraga Way Handak, Kalianda, pada Minggu (1/2/2026).

Musancab ke-VI diikuti seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC), serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) Ranting se-Kabupaten Lampung Selatan. Agenda utama musyawarah ini adalah pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara PAC sebagai bagian dari penataan struktur organisasi partai yang lebih solid dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Selatan, serta sejumlah pejabat daerah.

Hadir pula Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Winarti, Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan Lesty Putri Utami beserta jajaran pengurus, serta pimpinan partai politik lainnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, Lesty Putri Utami, menegaskan bahwa Musancab merupakan momentum strategis untuk memperkuat soliditas internal partai sekaligus memperbarui kepemimpinan di tingkat kecamatan.

“Musancab ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi partai, sekaligus menggerakkan kader PDI Perjuangan agar semakin aktif dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Lesty Putri Utami. Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen, termasuk organisasi politik, dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurutnya, Musancab tidak sekadar menjadi agenda internal partai, melainkan mencerminkan kedewasaan organisasi politik dalam mengelola dinamika internal serta berkontribusi nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan tidak lahir dari satu tangan. Ia merupakan hasil kebersamaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga arah pembangunan tetap inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bupati Egi.

Ia berharap Musancab ke-VI PDI Perjuangan Lampung Selatan dapat berlangsung lancar, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan, sehingga menghasilkan keputusan yang visioner dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap elemen masyarakat, termasuk organisasi politik, memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan daerah,” kata Bupati Egi. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar.

Terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan nasional dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sekaligus menembus peringkat 12 besar nasional dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Lampung Selatan meraih skor 41,80 dan dikategorikan sebagai “The Exciter”, sebuah predikat yang diberikan kepada daerah dengan kinerja progresif dan akseleratif dalam pencapaian indikator SDGs di tingkat pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

Program I-SIM 2025 diikuti oleh 105 kabupaten dari total 415 kabupaten se-Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan tingkat pengisian data indikator SDGs sebesar 100 persen, dengan mengusung program unggulan bertajuk “Tangguh Bersama Menuju Sejahtera” sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs Indonesia, berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia melalui program I-SIM for Cities. Program ini mengangkat tema “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan.”

Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan, mengingat ini merupakan partisipasi perdana dalam ajang SDGs Action Awards, namun mampu langsung menembus jajaran peringkat atas nasional dan meraih kategori “The Exciter.”

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah daerah.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pencapaian indikator SDGs secara menyeluruh. “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, dengan prinsip no one left behind,” ujar Bupati Egi, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, pencapaian SDGs tidak hanya diukur dari peringkat dan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

“Pembangunan berkelanjutan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar capaian administratif, tetapi hadir melalui program nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Penghargaan I-SIM 2025 ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):
Juru Sembelih Halal (JULEHA) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan pelatihan bagi anggota baru yang diselenggarakan oleh pengurus DPD JULEHA di sekretariat PC NU Kabupaten Lampung Selatan di jalan Transumatera kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda pada Sabtu (24/01/2026).

Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 100 peserta dari berbagai kecamatan se-Lamsel itu di buka secara resmi oleh Hi Anton Carmana SE Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Selatan selaku mewakili Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama.

Ketua DPD JULEHA Lampung Selatan Hi Ahmad Al-Akhran, SS mengatakan pelatihan bagi anggota Juru Sembelih Halal tersebut dilaksanakan selama 1 hari penuh, dan pelatihan tersebut jilid2, karena sebelumnya juga pernah dilakukan dengan dihadiri 150 peserta. Dan dalam pelatihan yang dilaksanakan tersebut, penyajian materi materi akan disampaikan oleh pemateri berpengalaman baik dari provinsi Lampung dan Lamsel bahkan diluar Negeri dan tentunya pelatihan ini dengan berbasis Kompetensi sesuai SKKNI nomor 147 tahun 2022.

Menurut Ahmad Al-Akhran dengan ramainya peserta pelatihan, hal tersebut menandakan bahwa simpati warga akan sembelihan halal, sudah benar-benar di minati oleh masyarakat atau peserta yang datang dari berbagai kecamatan se-Lamsel, bahkan ada yang datang dari Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Cirebon Jabar.

“Peserta di pelatihan ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta materi materi lainnya. Dalam pelatihan Juleha ini ada 5 materi yang disampikan, meliputi yakni; Standar MKKMI pada Juleha dalam Standarisasi Halal. Fikih halal dalam penyembelihan. Cara cara mempersiapkan peralatan untuk penyembelihan. Materi Kesehatan & kesejahteraan hewan. Praktek tehnik & Taktik dalam penyembelihan halal, penyampainya orang orang berkopeten dalam bidangnya,” terang Ketua Juleha Lamsel yang akrab di panggil Hi Al-khan ini.

Sementara ketua DPW Juleha Propinsi Lampung Salahuddin SH, MH mengatakan ini pelatih Juleha Lamsel ini kerjasama dengan Juleha Propinsi Lampung. “Kita bisa mengenal Juleha ini dari Rosulullah. Alhamdulillah hal ini masih kita terapkan hingga lahir zaman,” kata Salahuddin yang juga kepala BPJH Propinsi Lampung.

Menurut Salahuddin satu-satunya DPW Juleha yang mengadakan pelatihan berbasis komputensi sesuai SKKNI. “Untuk itu saya menekankan kepada Juleha se-provinsi Lampung, agar menyembelih secara taqwa, anggota Juleha harus bertaqwa, menjalankan secara syariat Islam. Perlu diketahui bahwa berdirinya “JULEHA” awalnya menjawab prihal kerisauan penyembelihan qurban dan aqiqoh, maka lahirlah Juleha. Anggota Juleha lah yang menjadi onner/mengarahkan orang orang yang ikut bantu dalam proses penyembelihan hewan,” jelasnya.

Salahuddin yang juga sebagai BPJH Propinsi Lampung berharap kepada peserta agar dapat serius mengikuti materi materi yang disampikan atau saat berpraktek penyembelihan. “Dalam pelatihan ini bukan ajang mencari sertifikat tapi tapi mencari ilmu penyembelihan secara benar, bila anggota dianggap gagal dalam pelatihan ini tidak akan diberi sertifikat, bahkan peserta bisa mengulang hingga dinyatakan lulus dalam penyembelihan,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Tanfidziyah PC NU Lampung Selatan Hi Abdul Haris S.Ag mengatakan terkait dengan pelatihan sertifikat halal yang dilaksanakan kedepan hal ini sangat di perlukan. Selain bisa digunakan sebagai profesi, juga sekaligus sebagai peryataan diri sebagai penyembelih berkotensi. Untuk itu dia berharap peserta dapat serius mengikuti kegiatan tersebut. “ambil ilmunya dalam pelatihan ini, karena bidang penyembelihan merupakan hal Urgensi saat ini,” tutupnya.

Sementara Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum & politik Hi Anton Carmana, SE membacakan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan, Keamanan dan kehalalan pangan merupakan hal yang mendasar bagi setiap konsumen, khususnya umat muslim. Dalam syari’at Islam masalah penyembelihan bukanlah sekedar urusan tehnismematikan hewan, melainkan sebagai ibadah yang menentukan status ‘halal’ dan ‘Thoyyib’ baik sepotong daging untuk dikonsumsi. Untuk penyembelihan hewan yang bik dan halal tentunya kita harus merujuk kepada syari’at Islam, sebgimana Allah berfirman dalam surat al-ma’idah ayat 3. Artinya diharamkan bagimu memakan daging bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oleh karena itu, standarisasi penyembelihan sesuai syarat menjadi krusial. Seorang juru Sembelih Halal tidak hanya dituntut mahir secara tehnis, tapi juga harus memiliki pemahaman fikih yang mendalam untuk memastikan keabsahan ibadah tersebut.

“Didalam pelatihan ini saya berharap kepada peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga amanah umat. Juru Sembelih harus mampu memastikan bahwa hewan yang disembelih memenuhi kriteria; pertama sehat fisik tidak keadaan sakit atau gila. Yang kedua sempurna secara syariat terutama untuk keperluan qurban dan aqiqoh yakni cukup umur dan tidak cacat,” terangnya.

Anton Carmana menegaskan atas nama pemerintah Kabupaten Lampung mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPD JULEHA Lampung Selatan atas inisiasi kegiatan ini. Dan langkah ini sangat tepat momentumnya, karena mengingat sesaat lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Pada masa tersebut permintaan akan daging meningkat tajam. Kehadiran juru sembelih halal yng tersertifikasi dan kompeten sangat di butuhkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Kita ingin memastikan bahwa daging yang beredar dipasaran maupun yang dikonsumsi keluarga di Lampung Selatan adalah daging yang benar-halal dan bersih,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa pelatihan Penyembelihan hewan halal yang diselenggarakan oleh DPD JULEHA Lamsel itu berjalan dengan baik, terlihat hadir Katib Syuriyah PC NU Hi Nur Mahfudz SE, Kepala Dinas Peternakan Lamsel Dwi Djatmiko, Ketua LDII Lamsel, Camat Kalianda Ruris Apgani, dan lurah Way Lubuk Heru.(Ltc*/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar kembali menorehkan capaian strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, sekaligus menempatkan Lampung Selatan sebagai kabupaten terbaik se-Provinsi Lampung dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Pemkab Lampung Selatan memperoleh skor 93,15 dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian tersebut melampaui nilai Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih predikat “Baik” dengan skor 80,33, sehingga mempertegas posisi Lampung Selatan sebagai daerah dengan kinerja tata kelola pengadaan terbaik di tingkat kabupaten se-Lampung.

Hasil penilaian itu tertuang dalam Surat Resmi LKPP RI Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026 tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. ITKP sendiri merupakan bagian dari indikator Meso dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

Predikat “Sangat Baik” ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar dalam membangun tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, efektif, serta berlandaskan prinsip good governance, sekaligus mendukung peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah dan efisiensi pembangunan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Gunawan, menjelaskan bahwa ITKP merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB, serta menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) area Pengadaan Barang/Jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Menurut Gunawan, skor ITKP Lampung Selatan sebesar 93,15 dengan predikat “Sangat Baik” diperoleh dari tiga indikator utama penilaian. Pertama, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, meliputi SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing (Toko Daring), non e-Tendering, non e-Purchasing, hingga e-Kontrak, dengan skor 29,15 dari maksimal 30.

Kedua, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui pemenuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dengan skor 24 dari maksimal 30.

Ketiga, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang meraih skor sempurna 40 dari maksimal 40, atau level kematangan 9 dari 9.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari tren peningkatan kinerja yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, ITKP Lampung Selatan masih berada di angka 19,68, meningkat menjadi 39,3 pada 2022 dan 47,75 pada 2023, seluruhnya dengan predikat “Kurang”.

“Pada 2024, skor melonjak signifikan menjadi 87,52 dengan predikat ‘Baik’, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 93,15 dengan predikat ‘Sangat Baik’,” ujar Gunawan.

Atas capaian tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi berkala, penguatan sistem, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM pengadaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 sekaligus persiapan tugas Satuan Tugas MBG Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara daring, pada Selasa (20/1/2026).

Rapat tersebut diikuti Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, bersama unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lampung Selatan dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan Program MBG sepanjang 2025. Ia menegaskan, MBG merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan dan pengawalan bersama hingga ke tingkat daerah.

“Ini merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia yang menjadi kewajiban kita bersama untuk mendukung dan mengawal pelaksanaannya,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berdampak strategis terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan ekonomi masyarakat.

Saat ini, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan pelaksanaan MBG terbesar secara nasional, dengan 919 dapur aktif dan penerima manfaat sekitar 2,3 juta jiwa. Dampak program tersebut dirasakan luas, tidak hanya oleh peserta didik, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitar melalui perputaran ekonomi lokal. Memasuki tahun 2026, Gubernur Lampung menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur. Ia meminta agar dapur yang belum memenuhi standar nasional segera ditingkatkan kualitasnya.

Selain itu, pengawasan pelaksanaan MBG diminta untuk terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk antara SPPG, TNI, dan unsur terkait lainnya, guna memastikan kualitas makanan, kebersihan, serta tata kelola dapur tetap terjaga.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa MBG diharapkan mampu mendorong ekonomi inklusif dengan membuka peluang kerja yang luas.

Setiap dapur MBG dinilai berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga turut menekan angka kemiskinan dan menggerakkan perekonomian daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat evaluasi ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia di daerah. (Nsy-Kmf/*/red)

NATAR, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, meninjau langsung lokasi rehabilitasi darurat dan normalisasi gorong-gorong di bawah Fly Over Natar, Kecamatan Natar, pada Sabtu (17/01/2026).

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas banjir yang sempat merendam kawasan tersebut dan mengganggu aktivitas masyarakat selama hampir lima hari.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agnatius Syahrizal, Camat Natar Eko Irawan, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Diketahui, banjir terjadi pada 10 Januari 2026 akibat tersumbatnya aliran air menuju sungai, sehingga menyebabkan genangan cukup tinggi dan bertahan lama di bawah Fly Over Natar. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di salah satu jalur strategis tersebut.

Bupati Egi menjelaskan bahwa penanganan cepat harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Normalisasi gorong-gorong menjadi langkah awal yang krusial untuk memulihkan aliran air yang selama ini tersumbat.

“Hari ini saya berada di Desa Natar, Kecamatan Natar, di lokasi yang sebelumnya terjadi banjir akibat sumbatan aliran air ke sungai. Alhamdulillah, langkah cepat sudah dilakukan oleh Dinas PUPR. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPR, camat, dan kepala desa yang telah bergerak cepat,” ujar Bupati Egi.

Ia menegaskan bahwa penanganan yang saat ini dilakukan bersifat darurat, namun pemerintah daerah tidak berhenti pada solusi sementara. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa penanganan permanen untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut.

“Insyaallah ini bukan penanganan sementara saja. Hari ini kita lakukan secara darurat, dan ke depan sudah ada solusi permanen agar masalah banjir ini tidak kembali terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, normalisasi gorong-gorong dan perbaikan sistem drainase menjadi kunci penting untuk mencegah genangan berulang, sekaligus menjaga fungsi infrastruktur di sekitar Fly Over Natar agar tetap optimal.

Di sela-sela peninjauan, Bupati Egi juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar turut berperan aktif menjaga lingkungan. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kepedulian bersama.

“Setelah pekerjaan ini selesai, mari kita jaga bersama. Jangan buang sampah sembarangan. Kepedulian lingkungan adalah kunci agar upaya pemerintah ini memberi dampak jangka panjang,” ujarnya.

Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, kecamatan, dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen menangani persoalan banjir secara cepat, tepat, dan berkelanjutan, demi menciptakan rasa aman, nyaman, serta kelancaran aktivitas warga di kawasan Fly Over Natar. (Nsy-Kmf/*/red)

TANJUNG SARI, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan peran strategis pondok pesantren dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul dan berakhlak sebagai fondasi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Egi saat menghadiri kegiatan Tahtiman Al-Qur’an Bin Nazdri dan Bil Ghoib yang dirangkaikan dengan Khitanan Massal serta Pengajian Akbar dalam rangka peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Baitul Kirom, Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari,  pada Sabtu (17/1/2025), itu menjadi momentum yang memadukan nilai keagamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial, sekaligus mencerminkan peran pesantren dalam membangun karakter generasi muda Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada para pengasuh pondok pesantren dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia menilai, rangkaian acara yang menggabungkan pendidikan Al-Qur’an, kegiatan sosial, dan penguatan nilai keislaman merupakan cerminan Islam yang memberi manfaat nyata bagi umat. “Kegiatan hari ini menunjukkan Islam yang menghadirkan ilmu, kepedulian sosial, serta kebermanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” ujar Bupati Egi.

Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW tidak semata-mata menjadi peristiwa spiritual, tetapi sarat dengan pesan perubahan dan perbaikan diri yang berkelanjutan. “Isra Mikraj mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keimanan yang kuat dan disiplin ibadah yang kokoh. Dari sanalah akan lahir pribadi-pribadi yang tangguh dan berakhlak mulia,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Egi turut memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan, mulai dari keindahan alam, keragaman budaya dan suku, kesuburan tanah, hingga posisi geografis yang strategis dengan keberadaan pelabuhan dan bandara.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa pengelolaan yang tepat, terutama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. “Lampung Selatan memiliki begitu banyak anugerah. Tetapi semua potensi itu tidak akan menjadi manfaat yang luar biasa apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Kuncinya satu, yaitu sumber daya manusia,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bupati Egi menekankan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan kualitas generasi muda sebagai penerus pembangunan daerah. “Pesantren adalah pilar pembentukan karakter dan akhlak. Anak-anakku di pesantren ini adalah generasi penerus Lampung Selatan ke depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial terus tumbuh dan menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berdaya saing. (Nsy-Kmf/*/*/red)