KALIANDA, (Ltc):
Warga Patriot Lingkungan 06 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak dan berlobang, selain di rasa tidak nyaman saat berkendara, jalan tersebut juga sering mengakibatkan kecelakaan tunggal, terpeleset, dan bahkan benturkan antar kendaraan karena sama sama menghindari jalan berlubang. “Jalan di Patriot ini yang paling parah di samping toko acaw di RT. 02 RW.01 terus kebelakang lagi yakni di RT.03 Rw.02, cukup parah kondisinya,” kata Ujang Yusmana, pada Rabu (25/2/2026).

Menurut Ujang, jalan dilingkungan patriot ini semestinya cepat direhab dijadikan planing (skala prioritas) karena jalan-jalan dilingkungan patriot terahir direhab di zaman kepemimpinan Bupati Hi Zulkifli Anwar. “Coba bisa anda hitung udah berapa tahun enggak disentuh oleh pembangunan/APBD Pemkab Lamsel. Ya, kami sebagai masyarakat biasa berharap di zaman kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Syaiful Anwar dapat bemproritaskan jalan ini, karena ini termasuk didalam kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,” tutur Ujang.

Ujang berharap kepada pihak yang terkait bisa memperhatikan untuk pembangunan/rehab jalan ini, karena jalan jalan di Patriot ini merupakan jalan utama alternatif jalur perekonomian kedesa-desa tetangga, seperti ke desa Kedaton dan akses ke desa Kesugihan serta sebaliknya akses masyarakat dari berbagai daerah yang akan/tujuan Pasar Inpres Kalianda sering menggunakan jalan Patriot tersebut. “Besar harapan kami kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk segera merealisasikan/rehab jalan di lingkungan 06 patriot ini,” tambah Ujang.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Hi Syaiful Bahri tokoh Lampung/sepuh Patriot mengatakan, dirinya bahkan pernah ikut mengukur jalan jalan yang ada di patriot, namun realisasinya belum terlihat. Malah, ada pembangunan jalan lingkungan hotmik panjang 200 Meter kurang lebih teralokasi di bulan Nopember tahun 2025 lalu yakni di Lorong 1 RT.03 LK.06 bersumber dana bukan dari Pemkab Lamsel, melainkan dari alokasi anggaran Fokir anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP yakni ibu Lesty Putri Utami. “Bisa kita bayangkan sudah lebih 15 tahun jalan jalan lingkungan Patriot ini belum di sentuh rehab, semesti dapat prioritas dari pemegang kebijakan. Kita berharap kepada pemimpin Lampung Selatan saat ini bisa merehab jalan yang tentu bukan warga Patriot saja yang mengaksesnya tapi masyarakat selamsel tentu,” terang Syaiful Bahri.

Sementara Ketua Pemuda Patriot Rudi Yanto mengatakan warga patriot sebenarnya sudah sedikit banyak bantu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal rehab jalan. “Seperti sebelum datang bulan Ramadhan, warga patriot dengan suka rela sumbangan untuk nambal jalan Patriot dengan corran semen, di mulai dari jalan tengah (jalan utama) di RT.01, RW. 02 LK.06 dan selanjutnya di RT.02 dan RT.03 bahu membahu nambal jalan seadanya, sungguh inginkan jalan lingkungan sedikit mulus, seluruh material, logistik, konsumsi, dari warga dan alhamdulilah kondisinya sudah sedikit baik dari sebelumnya yang hampir 65% berlobang. “Yang paling parah kondisinya saat ini yakni di samping toko acaw yakni di lingkup RT.02 RW.01 Patriot dan Kota Baru yang sangat ini perlu diprioritaskan karena disitu banyak pengendara jatuh karena hilang keseimbangan berkendara karena jalannya rusak berlubang,” jelas Rudi.

Rudi Yanto Ketua Pemuda Patriot berharap kepada pihak pihak yang berwenang bisa melihat langsung kondisi jalannya, Patriot merupakan salah satu lingkungan dari 10 Lingkungan yang ada di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, bila di lihat dari peta wilayahnya, Kelurahan Way Urang ini seluas/sama dengan luas peta Kecamatan Way Panji. “Ini Patriot daerah Way Urang yang sebagian kecilnya saja, kita yakin dilingkungan lain lingkup di wilayah Kelurahan Way Urang masih banyak jalan kondisinya pada berlubang, dan belum tersentuh oleh pembangunan, namun kami minta dengan hormat Patriot dapat diprioritaskan,” pungkasnya.

Untuk diketahui bersama, bahwa panjang jalan Patriot LK 06 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pasca di ukur oleh salah satu Konsultan sepanjang kurang lebih 2 KM.(Ltc)

KALIANDA, (Ltc):
Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat pemantapan dalam rangka gelaran kegiatan Safari Ramadhan partai Golkar Propinsi Lampung yang rencana akan di laksanakan/ tempatkan di sekretariat Partai Golkar Lamsel pada hari Jum’at sore tanggal 27 Februari 2026 mendatang.

Rapat pemantapan yang di pimpin langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Lamsel Hi Herman Hanafi’ah dan dihadiri oleh sejumlah panitia berlangsung di sekretariat Partai Golkar Lampung Selatan pada Selasa (24/02/2026).

Sekretaris Partai Golkar Lamsel Hi Herman Hanafi’ah mengatakan safari Ramadhan propinsi yang berketempatan di DPD Partai Golkar Lamsel akan di hadiri oleh kader dan simpatisan partai Golkar sekaligus di acara itu akan berlangsung juga menyantuni anak yatim piatu. “Kegiatan ini akan sukses terlaksana atas dukungan semua pengurus DPD Partai Golkar Lamsel, dan yang paling bersinergi yakni Himpunan Wanita Karya kerja sama bidang kerohanian, dan Pengurus Al-Hidayah Partai Golkar,” kata Hi Herman.

Menyinggung prihal jumlah anak yatim piatu yang akan di berikan santunan belum final, “tunggu instruksi dari ketua DPD Partai Golkar yang sedang berkordinasi dengan pengurus DPD Partai Golkar Propinsi Lampung”, ujar Hi Herman Hanafi’ah.

Intinya Lanjut Herman, di forum rapat pemantapan kepanitiaan partai Golkar Lamsel ini semua seksi sudah fixed, mudah-mudahan kegiatan yang akan dihadiri 250 pengurus tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan bersama,” tutupnya.(*)

KALIANDA, (Ltc):

Realisasi investasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Triwulan IV 2025, nilai investasi tercatat mencapai Rp3,040 triliun atau 115 persen dari target Rp2,64 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha di Bumi Khagom Mufakat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dilansir melalui laman resmi data.bkpm.go.id, target investasi 2025 Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp3,040 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan investasi di daerah. “Target investasi 2025 Rp2,64 triliun, realisasi tercapai Rp3,040 triliun atau over target 115 persen,” ujar Rio Gismara saat dikonfirmasi, pada Senin (23/2/2026).

Menurut Rio, komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan menjadi faktor utama meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Lampung Selatan.

Ia menjelaskan, promosi investasi juga dilakukan secara aktif dengan strategi jemput bola, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional. Fokus utama diarahkan pada pengembangan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibu kota kabupaten yang akan dibangun menjadi kawasan pariwisata premium.

“Fokus di tahun 2026 tetap mengarah ke sektor pariwisata untuk mengembangkan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibukota serta membranding sebagai kawasan pariwisata premium,” kata Rio.

Secara sektoral, realisasi investasi 2025 didominasi sektor listrik, gas dan air, industri makanan, serta perdagangan dan reparasi. Selain itu, potensi industri pengolahan dan sektor hospitality juga terus dipromosikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan capaian tersebut, Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Provinsi Lampung pada 2025, meski masih berada di bawah Kota Bandar Lampung yang membukukan nilai investasi sebesar Rp3,835 triliun.

Realisasi investasi tahun 2025 tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.209 orang. Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan peningkatan kualitas investasi yang tidak semata berorientasi pada nilai nominal, tetapi juga pada dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah, termasuk pengembangan agroeduwisata sebagai program prioritas kepala daerah. (MHR/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya jenazah perempuan tanpa identitas yang hingga kini belum diketahui pihak keluarganya. Informasi ini disebarluaskan sebagai upaya membantu proses identifikasi dan pencarian keluarga.

Perempuan tersebut pertama kali ditemukan dalam kondisi tergeletak di teras rumah warga dan kemudian diantarkan oleh petugas Puskesmas Penengahan ke RSUD pada 6 Februari 2026.

Sejak saat itu, pasien mendapatkan penanganan medis intensif, termasuk tindakan operasi. Namun setelah menjalani perawatan selama 11 hari, pasien dinyatakan meninggal dunia pada 17 Februari 2026.

Pihak rumah sakit menyampaikan, hingga saat ini belum ada keluarga maupun kerabat yang datang untuk mengonfirmasi identitas korban.

*Ciri-Ciri Jenazah*
Berdasarkan data medis dan hasil pemeriksaan, berikut ciri-ciri jenazah:

*Ciri Umum:*
– Terdapat luka memar dan luka lecet di bagian dahi
– Luka pada pinggang hingga paha sisi luar kiri
– Luka pada lutut kiri
– Patah tulang tertutup di bagian tulang dada bawah

*Ciri Khusus:*
– Tinggi badan sekitar 144 cm
– Bekas luka operasi (sikatrik) di bagian tengah perut sepanjang 15 cm berwarna pucat
– Hidung mancung
– Kulit sawo matang
– Mengenakan sepasang anting berbandul kipas berbentuk segitiga

Perkiraan usia korban antara 25 hingga 45 tahun dengan jenis kelamin perempuan dewasa.

Manajemen rumah sakit mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar segera menghubungi pihak RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Penyebarluasan informasi ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi serta memastikan jenazah dapat segera ditangani sesuai prosedur dan diserahkan kepada keluarga yang berhak. (*/*/*/Red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai mematangkan pengembangan Kawasan Pertanian Anak Nusantara (Kawanara) seluas 1.335 hektare di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro.

Kawasan ini dirancang sebagai pusat pertanian terintegrasi berbasis agroeduwisata guna meningkatkan produktivitas gabah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Pemantapan rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan, Tri Umaryani, di ruang kerjanya, Kamis (19/2/2026).

Rapat dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun), Mugiyono, Kepala Bappeda Aryan Saruhian, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Kepala Dinas TPH-Bun Kabupaten Lampung Selatan, Mugiyono, menjelaskan bahwa pengembangan Kawanara merupakan respons atas program peningkatan produksi gabah kering yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kawasan Pertanian Anak Nusantara ini akan dikembangkan di atas lahan seluas 1.335 hektare dengan konsep agroeduwisata. Program ini merupakan respons terhadap arahan Presiden dalam peningkatan produksi gabah kering, dari yang semula panen dua kali setahun menjadi tiga kali panen dalam satu tahun,” ujar Mugiyono.

Menurutnya, optimalisasi lahan dan dukungan infrastruktur pertanian menjadi fokus utama agar produktivitas petani meningkat secara berkelanjutan.

Perbaikan irigasi, sarana produksi, hingga penguatan manajemen usaha tani menjadi bagian dari skema pengembangan kawasan tersebut. Sementara itu, Tri Umaryani menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar program berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ia meminta Dinas TPH-Bun mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan pertanian dengan dukungan infrastruktur dan penganggaran yang terukur.

“Untuk lingkup pertanian, program Kawanara perlu disinkronisasikan dan dikoordinasikan oleh Dinas TPH-Bun agar perencanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dengan dokumen perencanaan daerah,” kata Tri Umaryani.

Lebih jauh, Tri Umaryani menegaskan bahwa Kawanara tidak hanya dirancang sebagai kawasan produksi pangan, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang memadukan sektor pertanian dan pariwisata.

Konsep agroeduwisata dinilai mampu menciptakan nilai tambah melalui kunjungan edukatif, pemberdayaan UMKM desa, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kawanara tidak hanya menjadi kawasan pertanian, tetapi harus berkembang sebagai kawasan strategis yang memadukan sektor pertanian dan pariwisata. Ini dapat menjadi contoh bagaimana desa berbasis pertanian mampu meningkatkan nilai tambah dengan dukungan sektor lain, khususnya pariwisata,” tambahnya.

Selain infrastruktur dan integrasi sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Edukasi kepada masyarakat diharapkan mendorong lahirnya gerakan pertanian yang selaras dengan gerakan pariwisata desa, sehingga dampaknya tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan warga sekitar.

Pemkab Lampung Selatan pun berharap dukungan seluruh perangkat daerah agar pengembangan Kawanara berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Candipuro. (lmhr-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menghadirkan pelayanan terpadu keliling ke kecamatan dan desa secara rutin setiap hari Rabu mulai 1 April 2026. Program ini menjadi langkah konkret untuk memastikan layanan publik semakin dekat, cepat, dan terukur bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat persiapan tindak lanjut hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Rabu (18/2/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan dihadiri para staf ahli bupati, asisten, serta kepala perangkat daerah terkait.

Sekda Supriyanto menegaskan, pola pelayanan jemput bola sejatinya telah berjalan. Namun, mulai April mendatang, sistem tersebut diperkuat dengan jadwal rutin dan integrasi lintas perangkat daerah agar lebih efektif.

“Setiap hari Rabu kita akan turun ke kecamatan dan desa secara bergilir. Ini akan menjadi agenda rutin mingguan agar pelayanan semakin dekat, cepat, dan terukur. Saya yakin ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat, termasuk dalam capaian PBB,” ujar Supriyanto.

Titik pelayanan akan ditentukan masing-masing kecamatan, baik di aula kantor kecamatan maupun balai desa yang representatif. Saat ini, jadwal desa yang akan dikunjungi masih dalam tahap penyusunan dan akan segera diumumkan kepada publik. Pelayanan terpadu tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPPRD, Dinas Perizinan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi terkait lainnya.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan daerah, perizinan, layanan kesehatan, hingga pelayanan administrasi lainnya. Integrasi layanan ini diharapkan memangkas waktu, biaya, dan jarak yang selama ini menjadi kendala bagi warga di wilayah desa.

Selain mendekatkan pelayanan, program ini juga menjadi bagian dari percepatan misi Bupati Lampung Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inisiatif tersebut selaras dengan implementasi program Lampung Selatan BETIK (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi), yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dengan sistem yang lebih terjadwal dan terintegrasi, Pemkab Lampung Selatan berharap pelayanan publik tidak hanya semakin efektif, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa secara berkelanjutan. (Nsy-Kmf/*/red)

RAJABASA, (Ltc):

Langit senja di Pantai Canti, Kecamatan Rajabasa, pada Selasa (17/2/2026), menjadi saksi ikhtiar penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dari Pusat Observasi Bulan (POB) Bukit Gelumpai, para ahli falak memantau hilal, namun hasilnya belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan pemerintah.

Pemantauan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu menyatakan hilal tidak terlihat. Dengan demikian, keputusan resmi awal Ramadan menunggu sidang isbat pemerintah pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnaen, menjelaskan bahwa secara astronomis posisi hilal berada di bawah ufuk. Berdasarkan hasil hisab di titik POB Bukit Gelumpai, tinggi hilal tercatat minus 1 derajat 03 menit 0,021 detik dengan elongasi matahari-bulan 1 derajat 01 menit 0,008 detik.

“Merujuk kriteria Kementerian Agama dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, maka ketinggian hilal tersebut masih belum memenuhi syarat untuk teramati,” ujar Zulkarnaen.

Ia menambahkan, dalam pandangan empat mazhab fikih, awal Ramadan ditetapkan melalui rukyatul hilal atau observasi langsung. Apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyampaikan bahwa Bukit Gelumpai merupakan lokasi strategis untuk pemantauan hilal karena secara geografis menghadap laut lepas tanpa penghalang visual.

“Bukit Gelumpai adalah posisi pantau terbaik di Lampung Selatan. Secara geografis menghadap laut lepas, sehingga memberikan pandangan optimal bagi para ahli untuk melihat hilal,” ujarnya.

Anton menegaskan, Rukyatul Hilal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk ikhtiar yang memadukan pendekatan sains dan syariat.

Pengamatan dilakukan menggunakan teleskop modern dan perangkat astronomi presisi, namun tetap berlandaskan dalil agama.

“Kita menggunakan teknologi teleskop yang mutakhir, tetapi tetap bersandar pada dalil agama. Harapannya, masyarakat bisa menyambut Ramadan dengan penuh keyakinan dan kedamaian,” tambahnya.

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat di Jakarta. “Berdasarkan hasil hisab dan tidak ada laporan hilal terlihat, maka disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin.

Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Lampung Selatan dan seluruh Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan kepastian jadwal ibadah yang telah ditetapkan pemerintah. (ptm-Kmf/*/red)

NATAR, (Ltc):

Kunjungan kerja dilakukan Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, ke sentra pembuatan gerabah “ERRI ART” di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Senin (16/2/2026). Kehadiran Zita menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Lampung Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Zita didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto bersama Ketua DWP Ratna Yanuana, sejumlah pejabat pemerintah kabupaten, serta Camat Natar.

Tak sekadar meninjau, Zita juga berdialog langsung dengan para pengrajin dan mempraktikkan pembuatan gerabah. Ia menilai kualitas kerajinan yang dihasilkan ERRI ART memiliki standar yang baik serta berpotensi dikembangkan sebagai destinasi unggulan berbasis kerajinan tradisional.

“Hasil gerabahnya bagus sekali. Ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung Selatan sangat kreatif. Ke depan, kita akan upayakan agar tempat ini menjadi lokasi yang lebih layak dan representatif,” ujar Zita. Sebagai bentuk dukungan nyata, Zita langsung memesan 50 guci dengan desain dan motif khas budaya Lampung Selatan. Langkah tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi peningkatan produksi sekaligus promosi produk gerabah lokal ke pasar yang lebih luas.

Pemilik ERRI ART, Ujang, mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Menurutnya, perhatian langsung dari Ketua TP PKK Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin.

“Saya sangat bahagia Ibu Zita bersedia datang langsung ke lokasi. Harapan besar saya ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat edukasi dan wisata gerabah di Natar, Lampung Selatan,” ungkap Ujang optimistis.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan potensi Desa Negara Ratu sebagai salah satu sentra ekonomi kreatif di Kecamatan Natar yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukatif berbasis kerajinan tradisional. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi memulai rangkaian pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, pada Kamis (12/2/2026).

Dalam proses tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen agar setiap anggaran daerah dikelola transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Entry meeting yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lampung Selatan itu dihadiri Wakil Penanggung Jawab BPK Provinsi Lampung, Bambang Hery Andito, beserta tim pemeriksa dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Dalam paparannya, Bambang Hery Andito menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menilai kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebelum masuk tahap audit lanjutan.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 30 hari, mulai 11 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menilai penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan kami tuangkan dalam opini laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fokus pemeriksaan meliputi tindak lanjut hasil audit sebelumnya, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bambang menambahkan, capaian audit tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. Lampung Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara murni tanpa temuan yang memengaruhi opini.

“Tahun ini kami juga menargetkan standar tindak lanjut minimal 80 persen di masing-masing perangkat daerah. Kami mohon dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” katanya.

Selain itu, BPK RI juga mulai mengembangkan metode pemeriksaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan objektivitas serta ketepatan analisis dalam proses audit.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.

“Kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati Egi mengungkapkan, sejak awal menjabat dirinya telah menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk membelanjakan anggaran secara tepat sasaran dan melahirkan program berkelanjutan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penerangan jalan umum.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan yang menjadi keluhan warga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.

“Namun Pemkab Lampung Selatan tetap berupaya melakukan koordinasi agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi,” kata Egi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian dari penguatan sistem tata kelola.

“Jika ada catatan dari BPK, segera diperbaiki. Ini bukan sekadar evaluasi, tetapi pembelajaran untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kita,” ujarnya.

Ia optimistis, dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Prinsipnya kami terbuka dan kooperatif. Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan ini benar-benar menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” kata Bupati Egi. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Keberanian tiga siswa SMPN Satu Atap (Satap) 2 Kalianda menyampaikan aspirasi langsung di forum resmi pemerintah berbuah apresiasi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan tabungan pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka menyuarakan kebutuhan sekolah, khususnya terkait belum adanya perpustakaan dan kondisi jalan rusak menuju sekolah.

Ketiga siswa tersebut yakni Ridwan Saputra, putra Sahpri dan Asnawati; Putri Yanitasari, putri Kuswandi dan Dewi Haryati; serta Agil Jerfi Nugroho, putra Nurhadi dan Riyanti.

Mereka menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Kalianda yang digelar di Kantor Kecamatan Kalianda, pada Kamis (12/2/2026).

Aspirasi para pelajar ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Egi. Penyampaian mereka dinilai istimewa karena dilakukan dalam tiga bahasa sekaligus, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Lampung, dan Bahasa Inggris.

Bupati Egi mengaku bangga melihat keberanian generasi muda Lampung Selatan yang berani berbicara di ruang publik dan forum pemerintahan. Ia menilai partisipasi pelajar menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerah. “Jalannya rusak, nanti dicek dulu sama PU, jalan menuju SMPN Satap 2 Kalianda. Keren, saya senang melihat masyarakat Lampung Selatan sekarang ini. Nanti saya kasih tabungan pendidikan ya. Tolong diminta data-datanya, ini apresiasi karena berani berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Lampung,” ujar Egi.

Selain memberikan apresiasi, Bupati Egi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Pemberian tabungan pendidikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus berprestasi, berani menyampaikan gagasan secara santun, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya.

Momentum ini juga menjadi gambaran meningkatnya ruang partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pelajar, dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. (Kmf/*/red)