KALIANDA, (Ltc):

Upaya mendorong petani beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satunya melalui keterlibatan langsung Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, yang menjadi narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengarusutamaan Teknologi Digital di Sektor Pertanian, pada Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung tersebut digelar di D’Sas Kafe & Resto, Kalianda, dan menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk mendorong transformasi pertanian berbasis digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Hendry menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai tantangan di sektor pertanian, terutama dalam memutus hambatan rantai nilai yang selama ini membatasi kesejahteraan petani.

“Peran strategis Diskominfo tidak hanya sebagai penyedia infrastruktur, tetapi juga dalam penguatan literasi digital serta penyedia platform yang mendukung produktivitas petani secara langsung,” ujar Hendry.

Ia menjelaskan, Diskominfo memiliki fungsi penting dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengelola sistem informasi, hingga memperluas diseminasi informasi publik yang mudah diakses petani dan pelaku usaha tani.

Lebih jauh, Hendry memaparkan berbagai contoh konkret pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian. Dalam tahap budidaya, misalnya, petani kini dapat memanfaatkan aplikasi seperti Plantix untuk memantau kondisi tanaman hanya melalui foto daun.

Aplikasi tersebut mampu memberikan diagnosis penyakit tanaman, informasi cuaca, hingga rekomendasi kebutuhan pupuk dan estimasi biaya produksi.

Tak hanya itu, teknologi digital juga membuka akses pasar yang lebih luas. Melalui platform marketplace pertanian seperti PakTaniDigital, petani dapat menjual hasil panen, membeli sarana produksi, sekaligus memantau harga pasar secara real time tanpa harus bergantung pada rantai distribusi konvensional.

Sementara itu, penerapan teknologi Internet of Things (IOT) dalam pertanian dinilai mampu menjadi game changer. Dengan sistem sensor dan monitoring berbasis digital, kondisi tanaman dapat dipantau secara langsung, bahkan memungkinkan perawatan jarak jauh yang lebih efisien dan presisi.

FGD tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, koperasi, petani, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pertanian tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Mengakhiri paparannya, Hendry mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam mendorong digitalisasi pertanian yang berdampak langsung bagi petani.

“Mari kita rumuskan bersama fokus digitalisasi pertanian yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi para pelaku di lapangan,” kata Hendry Kurniawan. (lmhr-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan menuntut kinerja aparatur yang lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan dalam apel mingguan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan, di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (6/4/2026).

Apel yang diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh jajaran PNS, PPPK, hingga PPPK Waktu tersebut menjadi momentum konsolidasi awal April 2026.

Dalam amanatnya, Darmawan menyampaikan pesan Bupati Lampung Selatan agar apel tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial, melainkan ruang menyatukan arah dan memperkuat komitmen sebagai pelayan publik. “Ke depan, kinerja kita harus semakin cepat, tepat, dan berdampak nyata,” ujar Darmawan.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang langsung dinilai masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta membangun sistem pelayanan yang responsif, memanfaatkan teknologi, serta menyederhanakan prosedur agar lebih mudah diakses.

Menurutnya, integritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan pelayanan. “Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Darmawan juga mengingatkan pentingnya disiplin dan etos kerja sebagai fondasi utama birokrasi. Ia menegaskan bahwa disiplin tidak hanya soal kehadiran, tetapi juga komitmen terhadap kualitas hasil kerja.

ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan diminta mengedepankan budaya kerja yang proaktif, solutif, dan kolaboratif, sekaligus memastikan setiap program memiliki arah jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tidak boleh ada kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Ego sektoral dinilai harus dihilangkan agar program pembangunan berjalan efektif dan terintegrasi. “Kita adalah satu tim yang bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu kemajuan Lampung Selatan,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Darmawan mengajak seluruh ASN memperkuat komitmen dan semangat kerja bersama dalam mewujudkan daerah yang lebih maju.

“Mari kita satukan komitmen, kita kuatkan semangat, dan kita bergerak bersama untuk mewujudkan Lampung Selatan Maju. Bismillah Bisa!” katanya. (Mhr/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Sabtu (4/4/2026). Ia sekaligus memimpin penanaman pohon sebagai langkah cepat mitigasi bencana guna mencegah longsor susulan.

Langkah tersebut menjadi respons konkret Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap ancaman longsor di kaki Gunung Rajabasa, sekaligus bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung.

Didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto serta jajaran pejabat utama, Bupati Egi memulai perjalanan dari Desa Sumur Kumbang. Rombongan menempuh pendakian sejauh kurang lebih tiga kilometer menuju titik longsor yang berada di zona inti kawasan hutan lindung.

Setibanya di lokasi, Bupati Egi bersama jajaran langsung melakukan penanaman pohon sebagai upaya memperkuat struktur tanah. Sebanyak 50 batang pohon ditanam di titik-titik yang dinilai paling rawan.

“Hari ini kita melakukan penanaman pohon sebagai upaya penguatan tanah di area longsor. Ada sekitar 50 bibit pohon yang kita tanam, di antaranya jenis beringin dan aren,” ujar Egi di lokasi.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi medan yang cukup ekstrem dan faktor keselamatan tim di lapangan.

“Tadinya kita targetkan 200 pohon, namun melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, kita maksimalkan 50 pohon terlebih dahulu di titik-titik yang paling krusial,” tambahnya.

Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Gunung Rajabasa merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah penyangga, untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Kita harus sadar bahwa mencegah itu jauh lebih baik. Lebih baik kita antisipasi dengan menanam dan merawat pohon sekarang, daripada kita menyesal di kemudian hari saat bencana terjadi,” tegasnya.

Di lokasi longsor Bupati Radityo Egi Pratama menanam bibit pohon beringin, terlihat didampingi oleh Budi Setiawan tokoh Pemuda Partai Amanat Nasional Bersama Sekda Supriyanto, Forkopimda, OKP, Ormas dan unsur terkait lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor di kawasan tersebut dipicu oleh faktor alam, bukan akibat aktivitas manusia. Hal ini terlihat dari kondisi lokasi yang mulai ditumbuhi vegetasi alami, menandakan kejadian longsor telah terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, titik longsor berada di zona inti Hutan Lindung Gunung Rajabasa yang tidak terdapat aktivitas pertanian maupun pembukaan lahan oleh masyarakat.

Langkah penanaman pohon ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di wilayah tersebut. (Gil-Kmf/*/red)

JAKARTA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru di sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pembahasan lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama perwakilan Danantara, InJourney, PTPN, serta sejumlah BUMN lainnya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan (FSP), Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lampung Selatan dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah pada periode 2026-2027.

Bupati Egi menegaskan, pengembangan pariwisata ke depan akan difokuskan pada konsep berkelanjutan berbasis potensi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Kami ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Keindahan alam Lampung Selatan adalah potensi besar yang belum sepenuhnya dikenal luas,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, posisi geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra menjadi keunggulan tersendiri dalam menarik arus wisatawan, terutama dari Pulau Jawa. “Lampung Selatan adalah beranda Sumatra. Ini peluang besar untuk mengembangkan pariwisata yang mampu menarik lebih banyak kunjungan,” katanya.

Menurut Egi, kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan memiliki kekuatan pada bentang alam, mulai dari garis pantai hingga panorama alami yang berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas menengah ke atas.

Segmentasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata. “Kami melihat potensi ini sangat besar. Jika dikelola optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengembangan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong peningkatan infrastruktur, mulai dari akses jalan menuju destinasi wisata, konektivitas antar kawasan, hingga penguatan layanan digital.

Selain itu, kemudahan investasi menjadi fokus utama melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang transparan dan kondusif.

Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menilai potensi kerja sama pengembangan kawasan wisata di Lampung Selatan cukup besar, meski masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Dari hasil pemaparan, kawasan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih detail untuk menentukan skema kerja sama yang tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah mendorong penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan awal kolaborasi antar pihak.

Dengan pembahasan lanjutan ini, kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan BUMN diharapkan segera terealisasi, sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru yang kompetitif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersiap meluncurkan layanan pengaduan digital “Hallo Lamsel” yang dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa dengan teknologi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan layanan tersebut harus benar-benar sederhana dan ramah pengguna (user-friendly) agar tidak menyulitkan masyarakat saat menyampaikan keluhan maupun aspirasi.

Rencana peluncuran “Hallo Lamsel” dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Egi bersama jajaran pemerintah kabupaten secara hybrid, pada Kamis (4/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Egi secara khusus meminta para camat memberikan masukan terkait kemudahan penggunaan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kecamatan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital. “Para camat perhatikan, saya minta tanggapan. Kira-kira masyarakat di kecamatan, khususnya yang mungkin kurang paham teknologi, apakah mudah menggunakan layanan ini,” ujarnya.

Egi juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sebelum layanan resmi diluncurkan.

Menurutnya, uji coba perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung guna memastikan sistem berjalan optimal dan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.

“Sebelum launching, harus dipastikan sekali kalau layanan digital Hallo Lamsel ini bisa berjalan dan mudah diakses oleh masyarakat. Rancang seuser-friendly mungkin,” tegasnya.

Melalui “Hallo Lamsel”, Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan sistem pengaduan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi.

Salah satu keunggulan layanan ini adalah kemudahan akses melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat cukup mengirimkan pesan “Hallo” ke nomor layanan, kemudian sistem akan merespons secara otomatis dan memandu pengguna dalam menyampaikan laporan.

Alur pengaduan dirancang sederhana. Pengguna hanya perlu memilih jenis layanan, mengisi nama, menjelaskan kejadian, serta mengirimkan bukti foto jika tersedia. Setelah itu, sistem akan menampilkan ringkasan laporan untuk dikonfirmasi sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah laporan dikirim, masyarakat akan menerima nomor tiket dan tautan untuk memantau perkembangan penanganan secara berkala. Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa sistem ini terhubung langsung dengan masing-masing perangkat daerah, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.

Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan instansi terkait berlangsung lebih cepat dan efektif.

Selain itu, seluruh laporan akan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau secara menyeluruh oleh pihak terkait.

“Data laporan, baik yang telah selesai, sedang diproses, maupun yang mengalami kendala, dapat diakses untuk memastikan transparansi dan efektivitas penanganan,” jelas Hendry.

Bahkan, dalam tahap lanjutan, Bupati Lampung Selatan juga dapat berkomunikasi langsung dengan pelapor untuk memperoleh umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.

Saat ini, fitur pengaduan telah ditempatkan di halaman utama agar mudah diakses masyarakat. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi fitur tambahan, seperti informasi harga bahan pokok di enam pasar yang terintegrasi melalui aplikasi Go Track.

Dengan berbagai fitur tersebut, “Hallo Lamsel” diharapkan menjadi pusat layanan digital yang mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. (ptm-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan Bank Lampung guna memperkuat sistem pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan dua perjanjian antara Pemkab Lampung Selatan bersama Bank Lampung Cabang Kalianda dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah setempat, Kamis (2/4/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Bank Lampung Cabang Kalianda, Andi Dani Afrizal, bersama Pelaksana tugas Kepala BPPRD Iwan Chandra Gautama dan Kepala BPKAD Rini Ariasih. Kegiatan itu turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, beserta pejabat daerah terkait lainnya.

Melalui kerja sama dengan BPPRD, Pemkab Lampung Selatan mendorong sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital agar semakin efisien dan mudah diakses masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat proses transaksi. Sementara itu, kerja sama dengan BPKAD difokuskan pada penguatan pengelolaan kas daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance).

Sekretaris Daerah Supriyanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. “Kerja sama ini tidak hanya melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang pengembangan layanan yang lebih luas. Ini bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan zaman,” ujar Supriyanto.

Ia menegaskan, pemanfaatan teknologi, khususnya dalam sistem pembayaran non-tunai, menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meminimalisir potensi kebocoran. “Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Dengan kerja sama tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap sistem pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah dapat berjalan lebih modern dan terintegrasi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah serta kualitas pelayanan publik. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bantuan pangan berupa 700 ton beras segera disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, dengan prioritas bagi warga berpenghasilan rendah di sejumlah kecamatan.

Rencana penyaluran tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Perum Bulog di ruang kerja Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (1/4/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan beban ekonomi masyarakat.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung, Rindo Safutra, mengatakan ketersediaan beras sebenarnya dalam kondisi aman, seiring capaian serapan gabah yang cukup tinggi selama musim panen.

Hingga 1 April 2026, Bulog mencatat serapan di Lampung Selatan mencapai 80.000 ton gabah atau setara 41.000 ton beras. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena April menjadi puncak panen raya.

“Serapan masih terus berjalan. Momentum panen raya ini kami optimalkan untuk memenuhi target,” kata Rindo dalam audiensi tersebut.

Tak hanya beras, penyerapan jagung juga menunjukkan tren positif. Dari total 2.700 ton jagung yang diserap di Provinsi Lampung sepanjang 2026, sekitar 1.000 ton berasal dari Kabupaten Lampung Selatan.

Ke depan, Bulog menargetkan penyerapan jagung mencapai 120.000 ton, dengan kontribusi utama diharapkan datang dari Lampung Timur dan Lampung Selatan.

“Kami berharap kerja sama semua pihak dapat meningkatkan penyerapan jagung agar hasil petani terserap maksimal,” ujarnya.

Terkait bantuan pangan periode Februari-Maret, Rindo memastikan penyaluran di sejumlah wilayah di Lampung telah mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan.

Ia juga menegaskan, ketersediaan komoditas utama seperti beras dan minyak saat ini berada dalam kondisi aman. Kendati demikian, proses distribusi bantuan pangan masih menghadapi kendala teknis, khususnya pada ketersediaan kemasan atau karung yang sebagian masih bergantung pada impor. Sebagai langkah antisipasi, Bulog melakukan pengemasan ulang (repack) beras ke dalam ukuran 10 kilogram agar distribusi tetap berjalan. “Komoditas aman, tetapi kemasan menjadi kendala. Kami upayakan dalam waktu dekat penyaluran di Lampung Selatan bisa segera terealisasi,” jelas Rindo.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Lampung Selatan, Fadrial Farhan, mengungkapkan total kebutuhan beras untuk distribusi mencapai 3.800 ton. Namun, hingga saat ini baru tersedia 700 ton yang siap disalurkan.

Menurutnya, jumlah tersebut sementara cukup untuk memenuhi kebutuhan di empat kecamatan, meski masih dalam tahap distribusi awal. “Masih dalam proses, dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mekanisme penyaluran yang baru,” kata Fadrial.

Dari sisi pemerintah daerah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, menilai kebutuhan jagung di daerah tersebut masih cukup tinggi, meskipun stok beras relatif mencukupi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga di tingkat petani agar produksi yang melimpah tidak justru merugikan mereka.

Selain itu, Tri mengingatkan bahwa kendala kemasan berdampak langsung pada keterlambatan distribusi bantuan pangan, terutama bagi wilayah prioritas. “Kita memiliki tujuh kecamatan lokus prioritas. Penyaluran harus tepat sasaran dan berbasis data, apalagi tingkat kemiskinan masih perlu ditekan,” ujarnya.

Pemkab juga mendorong agar operasi pasar Bulog dilakukan secara kolaboratif guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan berbagai upaya tersebut, penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat segera terealisasi dan memberi dampak nyata bagi warga Lampung Selatan, khususnya kelompok rentan. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan menggelar kegiatan open house dan halal bihalal dalam rangka mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, yang dipusatkan di halaman Rumah Dinas Ketau DPRD setempat pada Rabu (1/4/2026)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, Forkopimda, unsur pimpinan Daerah dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, Parpol, Ormas, OKP, serta berbagai elemen masyarakat.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak mewarnai acara yang menjadi momentum untuk saling bermaafan pasca perayaan hari raya idul Fitri 1447 H tahun 2026 serta memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi juga menjadi ruang mempererat kebersamaan. “Momentum Idulfitri ini harus kita jadikan sebagai ajang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Dengan silaturahmi yang terjaga, sinergi dalam membangun Lampung Selatan akan semakin solid,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli menegaskan bahwa kegiatan open house ini merupakan bentuk keterbukaan lembaga legislatif kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga hubungan harmonis antar pemangku kepentingan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat hubungan baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Semangat kebersamaan ini penting dalam mendukung pembangunan daerah ke depan,” ungkapnya.

Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah dan saling bersalaman antar tamu undangan, mencerminkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi nilai utama dalam perayaan Idulfitri (hms/dprd Ls)

KALIANDA, (Ltc):

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, di ruang sidang utama DPRD setempat, pada Selasa (31/3/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menegaskan pentingnya regulasi yang jelas untuk mengatasi persoalan PSU yang selama ini kerap terjadi di lapangan. “Ranperda ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Kita tidak ingin ada lagi perumahan yang infrastrukturnya terbengkalai karena belum diserahkan,” tegas Syaiful Anwar.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pengembang agar taat terhadap kewajiban penyerahan PSU. “Kami akan dorong pengembang untuk patuh. Ke depan, penyerahan PSU harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perumahan. Ini penting agar pemerintah bisa masuk melakukan pemeliharaan dan pelayanan secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, pihak eksekutif menyampaikan bahwa Ranperda ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terkait penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Diketahui, masih terdapat sejumlah perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah, sehingga berdampak pada pengelolaan fasilitas umum yang belum maksimal.

DPRD Lampung Selatan menyambut baik penyampaian Ranperda tersebut dan akan segera membahasnya bersama pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD sebagai tahapan awal pembahasan.(Rilis HMS DPRD Ls/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan kepada DPRD.

Raperda tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan pembangunan perumahan tidak berhenti pada aspek fisik semata, tetapi berlanjut pada pengelolaan yang berkelanjutan.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa Raperda PSU tersebut dirancang sebagai instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan, kepastian hukum, serta ketersediaan fasilitas bagi masyarakat di lingkungan perumahan. “Raperda PSU ini hadir sebagai instrumen agar pembangunan perumahan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada pengelolaan yang berkelanjutan. Tujuannya jelas, yaitu menjamin keberlanjutan pemeliharaan, kepastian hukum, serta ketersediaan fasilitas bagi masyarakat,” ujar Syaiful dalam rapat paripurna DPRD, pada Selasa (31/3/2026).

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lampung Selatan itu dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo, serta dihadiri 39 dari total 50 anggota dewan.

Wabup Syaiful mengungkapkan bahwa persoalan PSU masih menjadi tantangan di lapangan. Ia menyebut masih banyak prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang belum diserahkan dan belum dikelola secara optimal.

Menurutnya, kualitas perumahan tidak hanya diukur dari bangunan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan martabat hidup, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.

Untuk itu, mekanisme dalam Raperda tersebut dirancang dengan prinsip kehati-hatian, mulai dari proses verifikasi hingga pencatatan sebagai aset daerah. Selain itu, regulasi juga memuat sanksi administratif bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban penyerahan PSU. “Kami menegaskan, ketentuan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk membangun disiplin dalam tata kelola pembangunan perumahan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang, masyarakat, dan pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut. “Ini adalah langkah menuju transformasi tata kelola perumahan di Kabupaten Lampung Selatan, menghadirkan negara secara nyata di lingkungan tempat tinggal masyarakat,” kata Syaiful.

Sementara, dalam forum tersebut, Ketua DPRD Erma Yusneli menyampaikan bahwa Raperda telah disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan pengelolaan fasilitas di kawasan perumahan. “Penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas di lingkungan perumahan dan permukiman,” kata Erma.

Raperda PSU ini merupakan bagian dari program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026, sekaligus mendukung kebijakan pembangunan perumahan nasional yang sejalan dengan visi pembangunan pemerintah pusat.

DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama pemerintah daerah selanjutnya akan membahas Raperda tersebut secara konstruktif untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas lingkungan perumahan di daerah itu. (lmhr-Kmf/*/red)