JATI AGUNG, (Ltc):

Pemerintah Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan launching kegiatan Lapangan Olahraga Perekonomian Keluarga Kecamatan Jatiagung (LAPOR PAK) di lapangan kecamatan setempat, pada Minggu (16/1/2022).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Lamsel yang diwakili Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan Isro Abdi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Ariswandi, Kadis Kominfo Lamsel M. Sefri Masdian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sahlani, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Intji Indriati S.TTP, Sekretaris Pariwisata Nunun, Anggota DPRD Fraksi PDIP Rosdiana serta Kepala Desa se-Kecamatan Jatiagung.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan oleh Isro Abdi, bahwa kegiatan LAPOR PAK merupakan inovasi yang sangat penting dan harus bisa dicontoh oleh kecamatan lain. “Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program inovasi Lapor Pak yang diprakarsai oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Jati Agung ini. Saya berharap program inovasi lainnya dapat diikuti oleh kecamatan lainnya yang ada di Lampung Selatan,” ungkapnya dalam sambutannya.

“pada kesempatan ini saya mengajak pada kita semua untuk terus menciptakan terobosan-terobosan baru yang dikembangkan melalui inovasi. Melalui inovasi seperti ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya, sehingga ke depan akan ada berbagai bentuk terobosan baru yang bertujuan untuk menciptakan kreasi baru yang dapat menarik masyarakat, seperti mengangkat perekonomian bagi pelaku UMKM, sehingga pemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat,” Jelasnya.

Kegiatan dibuka dan dilaunching dengan dilakukan pemotongan pita oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Isro Abdi.

Disela kegiatan itu juga dibagikan Sembako dari pemerintah Lampung Selatan dan donasi dari Pengusaha Madu Srikandi.

Sementara itu, Camat Jatiagung Eko Irawan, S.STP., MM., mengungkapkan semoga dengan adanya program “Lapor Pak” ini UMKM di Kecamatan Jatiagung ini bisa bangkit kembali setelah lewat dari pandemi yang melanda selama ini,” ucapnya.

“Tapi kegiatan ini kita kembalikan kepada para pelaku UMKM itu sendiri, bagaimana mereka mau atau tidaknya menjalankannya jadi kegiatan ini harus besar dari mereka dan untuk mereka,” ujarnya.

Camat Jatiagung juga berharap agar kegiatan bazar UMKM seperti ini bisa dilaksanakan setiap Minggu yang bertempat di lapangan Kecamatan.

Dalam kegiatan tersebut ikut ditampilkan pula UMKM dari tiap desa. Dari desa Margorejo menampilkan Sulam dan kerajinan Tangan yaitu asbak dan kotak tisu dari pelepah pisang, Desa margodadi menampilkan Sulam Usus, Rengginang Dan kerupuk ikan serta dari desa fajar baru menampilkan usaha Brownies dan bolu dari daun kelor.

Apresiasi datang dari pengusaha Madu Srikandi dan Kades Margorejo Berto Julian yang sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. “Ini sangat mendukung masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM, sehingga dengan kegiatan seperti bazar ini hasil olahan dan kreativitas nya bisa dikenal dan terjual,” ucap Andi.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan karena ini merupakan terobosan yang bagus dan bisa memulihkan perekonomian para pelaku UMKM di desa,” ungkap Berto kades Margorejo. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparat pemerintah menjadi contoh dan pionir ditengah-tengah masyarakat dalam kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

Sebab kata Nanang, bahwa akhir-akhir ini dunia tidak terkecuali negara Indonesia sedang menghadapi ancaman penyebaran varian baru virus Corona yaitu Omicron.

Hal itu diungkapkan Nanang Ermanto saat memimpin apel bulanan perdana tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin pagi (17/01/2022).

Apel itu diikuti Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin beserta para Kepala OPD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nanang menegaskan, bahwa ASN harus menjadi contoh dan panutan ditengah-tengah masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. “Kalau ASN sendiri tidak bisa menjadi contoh dan panutan, bagaimana dengan masyarakat lainnya ? Maka disini saya harap kita terus menerapkan protokol kesehatan dan terus mengajak masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan,” imbuh Nanang.

Menurut Nanang, kunci keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan berada pada PPKM level 1 saat ini adalah berkat kebersamaan dan gotong-royong dari seluruh jajarannya.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajarannya terus membangun spirit gotong-royong bersama-sama berupaya memutus mata rantai virus COVID-19 di bumi Khagom Mufakat.

Dengan begitu kata Nanang, Kabupaten Lampung Selatan bisa berada di zona hijau, perekonomian masyarakat bisa kembali tumbuh dan iklim investasi kembali membaik. “Kuncinya ada di kita semua. Bagaimana seluruh pejabat bisa menjaga situasi dan kondisi kabupaten yang kita cintai ini. Karena jika program vaksinasi kita terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik, harapannya pertumbuhan ekonomi kembali bangkit dan masyarakat bisa sejahtera. Dengan begitu investasi kembali masuk,” kata Nanang.

Selain itu, dalam apel bulanan itu, Nanang juga kembali mengingatkan seluruh pejabat dan ASN untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dengan lebih baik lagi. “Saya minta seluruh pejabat terus lakukan kerja sama dan gotong-royong untuk memajukan Kabupaten Lampung Selatan ini. Tingkatkan persatuan dan kesetuan kita untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan kedepan menjadi lebih baik lagi,” tandasnya.

Sementara itu, apel diawal tahun 2022 itu merupakan perdana dilaksanakan setelah dua tahun sebelumnya ditiadakan akibat pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia.

Namun seiring melandainya kasus COVID-19, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan yang saat ini berada di PPKM level 1, apel bulanan kembali dapat dilaksanakan. Meski demikian seluruh peserta apel tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. (AZ Kominfo/*/red)

Keterangan Poto: Mujianto DKK sedang menyerahkan berkas laporan dugaan Mark Up Kades Wonodadi Tanjung Sari kepada petugas piket Kejaksaan Negeri Kalianda.(Istimewa)

KALIANDA (Ltc):

Diduga melakukan mark-up kegiatan pembangunan di desa, warga masyarakat desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan melaporkan Kadesnya (SPN) Ke Inspektorat dan Kajari Kalianda. “Saya dan beberapa warga melaporkan Kades kami ke Kejaksaan dan inspektorat Lamsel, karena diduga kuat pekerjaan itu tidak sesuai bestek, serta pekerjaannya terkesan asal-asalan akibatnya umur fisik yang dikerjakan tidak lama dan akhirnya rusak,” kata Mujianto perwakilan warga yang dikonfirmasi Ltc pada Minggu  (16/1/2022) pagi.

Menurutnya, pihak melaporkan Kades Wonodadi itu karena pihaknya bersama masyarakat telah mendapatkan temuan di lapangan seperti; penyimpangan pembangunan fisik tahun 2020-2021 diantaranya, pekerjaan vaving blok yang di kerjakan dengan dicetak sendiri secara manual yang tidak sesuai dengan standar mutu K 225. Yang kedua yakni pekerjaan jalan lapen baru di dusun 3 terlihat sangat tipis struktur  batu andelagnya terlihat telanjang mata. Demikian juga pekerjaan rabat beton masih menggunakan campuran beton secara manual sehingga mutunya tidak sesuai dengan standar K 250 atau K 300.

Demikian juga dengan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Siring yang dalam mengerjakannya di bebankan kepada masyarakat secara bergotong-royong. Dan yang terakhir prihal pekerjaan jalan lapen masih didesa Wonodadi dusun 4 terdapat 2 (dua) titik yang kondisinya telah rusak, padahal dalam pengerjaannya baru selesai beberapa bulan. “Berkenaan dengan hal itu kami sebagai warga Wonodadi meminta kepada pihak inspektorat dan kejaksaan agar dapat insten melihat kondisi realisasi DD di desa Wonodadi tersebut,” terang Mujianto.

Mengapa demikian, karena dana desa itu adalah dana masyarakat yang telah dihimpun dari berbagai sumber baik dari pajak dan lain sebagainya. “Kalau realisasinya kita anggap tidak maksimal yang dirugikan adalah masyarakat itu sendirilah, untuk itu kami dari perwakilan Masyarakat Wonodadi yang sangat peduli dengan desa kami, meminta dengan sangat hormat agar pihak terkait dapat turun kelapangan, mengecek berapa kerugian Negara yang di duga telah merekan Negara dan Masyarakat tersebut,” tambahnya.

Sementara, saat dikonfirmasi oleh media, sejauh mana dalam penanganan perkara dugaan penyimpangan dana desa Wonodadi Tanjung Sari, pihak pemeriksa inspektorat Khairul menyatakan hal itu masih dalam proses penyelidikan pihaknya.

Sementara, dari hasil konfirmasi oleh wartawan, Kades Wonodadi Suparman menyatakan bahwa apa yang dilaporkan oleh warganya itu tidak benar. Menurut dia seluruh komponen pekerjaan yang dianggarkan oleh desa telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang ada. Dalam artian apa yang telah dianggarkan desa dikerjakan sesuai dengan realisasinya. Dan apa yang disangkakan oleh beberapa warganya itu tidak benar, Inspektorat juga menurut tidak mempersoalkan hal itu. “Mereka inspektorat sudah turun kelapangan untuk memeriksa dan tidak masalah,” terangnya.

Dan untuk diketahui bersama bahwa Kades Wonodadi Tanjung Sari Suparman tersebut telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri oleh warganya pada tanggal 12 Januari 2022 lalu, berkas laporan dan Poto sebagai laporan bukti telah diserahkan ke pihak Intel Kejari Kalianda. (*/Red)

KALIANDA, (Ltc):
Sejumlah pejabat eselon II atau kepala dinas serta kepala bagian dan camat absen dalam rapat koordinasi (rakor) perdana Pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diawal tahun 2022, pada Jumat (14/01/2022).

Gara-gara tak hadir itu, Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto berang banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya mengutus wakil untuk mengikuti rakor yang digelar di Aula Sebuku rumah dinas bupati Lampung Selatan itu.

Tidak hanya menjadi bahan evaluasi, Nanang bahkan mengusir perwakilan OPD atau pejabat yang datang terlambat mengikuti rakor bulanan pejabat Pemkab Lampung Selatan itu. “Saya tidak mau diwakil-wakilkan. Lebih baik keluar saja. Disinilah kita harus benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang sudah ditugaskan. Sebagai pejabat kita harus siap, sekarang eranya sudah berubah, disiplin ini harus kita tegakkan,” tukas Nanang.

Menurut Nanang, rakor itu penting sebagai sarana koordinasi dan evaluasi terkait program kerja di masing-masing OPD seiring berjalannya tahun anggaran 2022. “Ketika kalian diberi kepercayaan dijaga dengan baik. Kepercayaan ini suatu anugerah, mahal harganya. Jadi kerja yang baik, disiplin yang baik, kerja sama yang baik. Saya bukan cari orang pintar, tapi saya cari orang yang bisa bekerjasama memajukan daerah ini,” ucapnya.

Selain masalah disiplin, dalam rakor perdana itu, Bupati Nanang juga menyoroti soal percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran tahun anggaran 2022. “Saya minta semua lelang dan serapan anggaran ini dimulai dari awal tahun. Biasanya kerja diujung, akhirnya serapan anggarannya tidak tercapai. Kebiasaan lama ini harus kita buang, kita rubah mindset. Jika tidak mampu koordinasikan dengan tim,” kata Nanang.

Dalam rakor itu, Nanang Ermanto juga meminta seluruh pejabat senantiasa memegang kuat amanah yang diberikan dengan meningaktkan kinerja yang lebih baik. Sebab menurutnya, capaian kinerja yang tidak maksimal berpengaruh besar terkait kucuran dana dari pusat. “Saya juga terima kasih kepada kalian (OPD). Karena kita nomor satu terbaik serapan anggaran tahun 2021 se-Indonesia. Ini yang saya harapkan, mulai hari ini dan seterusnya saya minta kepada seluruh tim dan dinas serapan anggarannya diperhatikan,” imbuhnya.

Disamping itu, dalam arahannya Nanang juga menyoal tentang calendar event di masing-masing OPD, inovasi daerah, serta pelaksanaan Musrenbang tingat kecamatan yang dimulai akhir bulan Januari 2022. “Musrebang tahun ini menjadi pembelajaran untuk kita. Jangan hanya menggugurkan kewajian saja, tetapi isinya tidak ada,” tandasnya. (AZ/*/red)

KALIANDA, (Ltc):
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin melakukan peninjauan urusan wajib dan urusan pilihan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Peninjauan pertama yaitu di Dinas Perhubungan, kemudian dilanjutkan ke Dinas Perikanan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memberikan evaluasi dan masukan terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah disajikan oleh kedua OPD tersebut, pada Jum’at (14/1/2022).

Nampak mendampingi dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Keuangan Yusri, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Asisten Bidang Administrasi Umum Badruzzaman, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aryan Saruhian dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dulkahar.

Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan menjelaskan, penyusunan LPPD pada dasarnya tidak terlepas dari pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dimana, hal itu juga dituangkan dalam RPJMD dan diimplementasikan dalam program kegiatan setiap tahun. “Karena visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan didalam RPJMD, kemudian diimplementasikan didalam program kegiatan setiap tahun didalam LKPD. Nah, tugas kita adalah memastikan visi misi itu dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil maksimal,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, selain sebagai laporan kepada pemerintah pusat mengenai capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun. Ringkasan dari LPPD tersebut sangat penting dan wajib untuk disampaikan kepada masyarakat. “Ringkasan dari LPPD tersebut akan disampaikan kepada masyarakat, itu juga hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib itu juga menjadi tugas kita semua, seluruh perangkat daerah di Pemkab Lampung Selatan untuk memberikan data yang benar, menginput dengan benar,” katanya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan M. Dharmawan dan Plt. Kepala Dinas Perikanan Dwi Jatmiko, turut memaparkan isi dari LPPD masing-masing instansi yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). (ptm/*/red).

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Pedoman Teknis Penyampaian Data-Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni Hari pertama dilaksanakan, Kamis (13/1/2022) di aula Sebuku, rumah dinas bupati Lampung Selatan. Sementara, hari kedua akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 14 Januari 2022 di aula Rajabasa, kantor bupati Lampung Selatan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Muhammad Ali mengatakan, tujuan diselenggarakannya sosialisasi tersebut yaitu untuk memberikan pemahaman kepada seluruh penyusun LPPD di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), tentang penyusunan LPPD dan Pedoman Teknis Penyampaian Data-Data Pendukung IKK pada sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. “Peserta kegiatan ini adalah seluruh kepala OPD serta Kasubag Perencanaan atau Perencana. Harapannya dengan diselenggarakannya sosialisasi ini dapat menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, mengatakan LPPD merupakan raport Kepala Daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat. Dimana, didalamnya memuat capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. “LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal serta laporan penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Seluruh OPD,” jelas Thamrin mewakili Bupati Lampung Selatan.

Oleh karena itu, Thamrin berharap, seluruh Kepala dan Perencana OPD agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi dengan baik, sehingga dalam pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan IKK. “Saya berharap, Pasca mengikuti kegiatan sosialisasi ini, para OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  dapat menyampaikan Laporan Kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan mengatakan, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dilaksanakan dalam bentuk reviu.

Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. “Hasil reviu dokumen dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan APIP Inspektorat Daerah bersangkutan untuk menjadi dasar penyusunan Rancangan LPPD,” jelasnya. (ptm/*/red).

NATAR (Ltc):
Ketua TP PKK Lampung Selatan Hj Winarni Nanang Ermanto menghadiri acara Sedekah Akbar bersama 1000 anak Yatim, Dhuafa dan Penghafal Al – Quran di Desa Sukadamai Kecamatan Natar, pada Kamis(13/01/2022).

Kegiatan ini di selenggarakan oleh Forum Pemuda Peduli Kesehatan Lampung (FPPKL) yang diketuai oleh Ns. Ardiyansyah, S. Kep. Dan kegiatan yang diselenggarakan itu merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh FPPKL dalam rangka Milad FPPKL yang ke – 7.

Hj. Winarni Nanang Ermanto yang juga sebagai Pembina dari FPPKL menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan sedekah akbar tersebut.

Selaku pembina FPPKL winarni akan terus mensuport serta membantu FPPKL dalam melaksanakan program-program yang tujuannya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.“Terus berjuang dan jangan mengenal lelah dalam membantu masyarakat mendapatkan kesehatan,” kata Winarni.

Winarni berharap kegiatan yang digerakan FPPKL ini bisa dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Lampung Selatan. ”Ini merupakan contoh kegiatan yang digagas oleh para pemuda Lampung Selatan, semoga akan ada lebih banyak Pemuda Lampung Selatan yang selalu perduli kepada masyarakat,“ terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi PDIP Rosdiana, Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin, Kepala OPD Kabupaten Lampung Selatan, Camat Natar Rendy Eko, S.S.STP, Kepala Desa Sukadamai Eko Setyabudi.

Acara Sedekah Akbar ini juga di ikuti oleh anak anak yatim, Dhuafa, Penghafal Al-Qur’an dan para Janda serta para disibalitas.

Selaku ketua FPPKL Ardiyansyah mengucapkan terima kasih kepada Hj. Winarni yang telah menyempatkan hadir di acara ini dan selalu memberikan semangat dan suport untuk FPPKL dalam menjalani program. “Di tahun 2021 FPPKL telah menjalankan program pembagian beras dan sembako kepada Pondok Pesantren, anak Yatim, Dhuafa. Dan juga melakasanakan sunat gratis yang diikuti 200 anak,” kata Ardy.

“Harapan kami di tahun 2022 ini akan lebih banyak program yang kami jalankan yang bermanfaat dalam membantu masyarakat,” tambahnya.

Sementara, Kepala desa Sukadamai mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan yang selalu memperhatikan dan selalu dekat dengan rakyatnya. “Saya berterima kasih atas dipilihnya Desa Sukadamai menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan ini, semoga apa yang di selenggarakan dapat bermanfaat untuk semua masyarakat yang hadir,” ucap Eko.

Di dalam agenda kegiatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan sosial oleh Winarni kepada anak yatim, dhuafa, penghafal Al Quran dan para janda secara simbolis. (Kmf/*/red)

KALIANDA (Ltc):

Lampung Selatan (AMHLS) yang digelar di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada  Kamis (13/1/2022) dengan mengatasnamakan masyarakat adat Lamsel menuai bantahan.

Secara tegas, bantahan tersebut dinyatakan oleh Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki. Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan.

Kemudian, Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison, Pangikhan Naga Bringsang V Sai Batin Makhga Dantaran, Ahmad Fajirin dan Panglima Sindang Kunyaiyan Batin Jaksa Zamroni.

Secara kompak mereka membantah, bahwa aksi demo yang dilakukan didepan kantor KPK tersebut merupakan murni sebuah gerakan dari lembaga-lembaga tertentu, tidak ada campur tangan masyarakat adat. “Terkait aksi unjukrasa (di depan Kantor KPk, red) tersebut tidak ada keterlibatan ataupun mengutus perwakilan secara adat khususnya adat di Lampung Selatan. Justru, kami warga adat sangat mendukung penuh program pembangunan Buati Lampung Selatan,” tegas Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki, kepada sejumlah wartawan di Lamban Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, petang tadi.

Senada juga dikatakan Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan.

Menurutnya, jika ada segelintir orang yang termasuk warga adat yang mengikuti aksi itu, dipastikan seseorang itu bergerak atas inisiatif personal. “Dari aksi tersebut, kami juga tidak dapat intervensi kepada rekan-rekan yang ada disana. Sebab, menyatakan hak dimuka umum memang dilindungi oleh undang-undang. Tapi, jika ada potensi gejolak di masyarakat dengan adanya aksi tersebut, maka kami berhak ambil tindakan,” imbuhnya.

Setali tiga uang, pernyatan itu juga disampaikan oleh Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison. Ia juga memastikan, dari pihak Sai Batin Marga Rajabasa tidak merasa mengirim utusan untuk mengikuti aksi itu. “Saya tidak merasa mewakilkan atapun mengutus masyarakat adat saya untuk mengikuti aksi di Jakarta,” sambungnya.

Ditambah lagi, Panglima Sindang Kunyaiyan Batin Jaksa Zamroni menjelaskan, mengenai tindaklanjut pengembangan kasus fee proyek di Lamsel, semestinya masyarakat dapat mempercayakan kerja tersebut kepada KPK. “Saya rasa, didalam tubuh KPK adalah orang-orang pilihan. Kalau memang dalam kasus itu menurut KPK perlu ada yang harus dikembangkan, maka pasti akan dikembangkan. Kita tidak perlu melakukan intervensi,” katanya.

Zamroni juga menambahkan, semestinya para pengunjuk rasa di KPK dapat memahami terlebih dahulu mengenai bagaimana kinerja penanganan dan pengembangan kasus yang telah disidangkan. Agar, mereka tidak kebablasan untuk memberikan presur terhadap kerja KPK. “Harapannya, agar Lampung Selatan tetap kondusif dan seluruh masyarakat dapat mendukung program pembangunan Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto,” pungkasnya. (Doy/*/red)