KALIANDA, (Ltc):

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, Senin (15/5/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari.

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, dihadiri 29 anggota DPRD Lampung Selatan dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 anggota.

Mengawali penyampaian hasil rekomendasi, Ketua Tim Pansus LKPJ Bupati Lampung Selatan, Rosdiana menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Pada kesempatan itu, Rosdiana juga menyampaikan catatan stregis yang berupa saran dan masukan terhadap LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

“Pada tahun 2022 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp.2,139 triliun dari target Rp.2,213 triliun atau tingkat realisasi sebesar 95,63 persen. Kemudian, realisasi belanja sebesar Rp.2.265 triliun dari target Rp.2369 triliun atau 95,63 persen,” ujar Rosdiana.

Selain itu, Rosdiana juga menyampaikan saran dan masukan berkenaan dengan pelaksanaan Jumbara ke-IX PMI Nasional 2023.

“Sehubungan akan diselenggarakannya Jumbara 2023 yang dipusatkan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlunya memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM lokal,” kata Rosdiana.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Tim Pansus LKPJ yang telah membahas LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran, pimpinan DPRD dan seluruh anggota, khususnya Tim Pansus yang telah menyelesaikan semua agenda-agenda kegiatan kita ini,” ujar Nanang.

Nanang juga menyatakan akan segera menindaklanjuti berbagai masukan, saran dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada Pemkab Lampung Selatan.

Sehingga dapat menyempurnakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita semua berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan melalui program-program yang telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dalam pelaporan pertanggungjawabannya,” kata Nanang. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto menyampaikan empat paket Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Selatan dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pada Senin (15/5/2023) siang.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Hendry Rosyadi dihadiri 40 anggota DPRD Lampung Selatan. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang sidang utama gedung DPRD setempat.

Adapun empat paket Raperda Kabupaten Lampung Selatan tersebut yakni Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian Raperda tentang Pemerintah Desa serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.

Terkait Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nanang menjelaskan bahwa perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset Daerah. “Tujuan penyusunan peraturan daerah ini adalah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna,” kata Nanang.

Lebih lanjut Nanang memaparkan, terkait dengan Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bertujuan agar terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kabupaten Lampung Selatan.

“Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan kualitas dan kuantitas lahan pertanian pangan semakin berkurang. Dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian,” tutur Nanang.

Selanjutnya secara berturut-turut Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memaparkan Raperda tentang Pemerintah Desa dan Raperda mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.

“Peraturan Daerah tentang Perumda Tirta Jasa didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan,” kata Nanang.

Sementara, dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing juru bicara 8 Fraksi yang ada di DPRD Lampung Selatan, seluruh Fraksi menyatakan menerima dan siap untuk membahas Raperda tersebut ditingkat komisi.

Sedangkan, terkait pandangan umum yang disampaikan, baik berupa masukan, arahan, dan saran, Nanang mengatakan, pihaknya selaku eksekutif senantiasa menerima dan terbuka menanggapi hal tersebut.

“Semoga  empat paket Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah kami sampaikan dapat segera dibahas bersama dengan pihak legislatif, dan dapat terbit menjadi produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang  tersusun secara sempurna, sistematis dan dapat dilaksanakan dalam menunjang pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Nanang mengakhiri. (kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Selatan secara resmi mendaftarkan 50 Bacaleg pada Pileg 2024 di Kantor KPU pada Sabtu, (13/05/2023).

Rombongan Bacaleg yang didampingi Jajaran pengurus serta sayap Partai Golkar dipimpin langsung oleh Ketua DPD Golkar Lamsel A Benny Raharjo dan Sekretaris Syiful Azumar tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan pada pukul 10.45 WIB sesuai jadwal pendaftaran pada pukul 11.00 WIB.

Sesampainya di KPU Lampung Selatan mereka disambut langsung oleh Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak dan Anggota Komisioner KPU lainnya. Setelah itu pihak DPD Golkar Lamsel langsung menyerahkan berkas 50 Bacaleg ke Ketua KPU.

Usai Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak menyatakan Menerima dan Berkas Bacaleg Partai Golkar Lamsel dinyatakan Lengkap.

Dihadapan Awak Media saat gelar Konfrensi Pers Ketua DPD Partai Golkar Lamsel, Benny Raharjo mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas dinyatakan lengkapnya berkas oleh pihak KPU Lamsel. “Kami ucapkan terimakasih atas dinyatakan lengkapnya berkas kami untuk mengikuti kontestasi politik di tahun 2024,” ungkapnya.

“Kita berharap nantinya jika menang dapat terwujudnya pemerintahan Lamsel yang lebih baik dan betul-betul melakukan pembangunan dan berpihak kepada masyarakat,” terangnya.

Dirinya menjelaskan bahwa bacalon legislatif merupakan 100% kader partai dan target yang dikejar sebanyak 10 kursi. “Partai golkar tidak muluk-muluk, hari ini di DPRD Lamsel ada 7 Kursi, dan target kita nantinya 10 Kursi,” jelasnya.

“Caleg di ajang Pileg 2024 mendatang prosesnya mesti percaya diri. Hal itu harus dan wajib dalam jiwa seorang pemimpin, namun jangan terlalu kepedean juga (ambisius_red),” tukasnya.

Lanjutnya, untuk diketahui bahwa organisasi sayap partai akan kita kerahkan seluruhnya mulai dari AMPG, AMPI, MKGR untuk kemenangan Golkar di Lamsel maupun Nasional,” tutupnya.(rilis Golkar/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumatera secara serentak.

Empat MPP yang diresmikan yakni Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara Provinsi Lampung, Kota Dumai Provinsi Riau serta Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

Peresmian Mal Pelayanan Publik yang dipusatkan di MPP Kabupaten Lampung Selatan ditandai penandatanganan prasasti oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Jumat (12/5/2023).

Turut hadir di acara itu, sejumlah pejabat utama Kementerian PAN-RB, Gubernur Lampung H. Arinal Djunaidi, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, Bupati Ashan H. Surya, dan Wali Kota Dumai H. Paisal.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, kehadiran MPP merupakan suatu terobosan untuk menjembatani melipat semua layanan dalam satu tempat.

“Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendorong pelayanan publik kita semakin baik dan terutama sumber daya manusia-nya menjadi lebih baik,” kata Abdullah Azwar Anas.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyampaikan, dengan telah diresmikannya MPP di empat kabupaten/kota, diharapkan pelayanan akan semakin baik, terintegrasi dan dapat menjadi salah satu solusi dari bentuk pelayanan terpadu yang bisa dijangkau dalam satu tempat.

“Pelayanan akan terus mencari bentuk terbaiknya. Kepuasaan masyarakat menjadi tujuan utamanya,” tutur Nanang mewakili bupati/wali kota yang hadir.

Nanang juga berharap, keberadaan Mal Pelayanan Publik di empat kabupaten/kota semakin menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman semakin menjadi kebutuhan utama.

“Karena masyarakat harus mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai jenis pelayanan,” imbuh Nanang. (DUL/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu kunjungi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Lampung Selatan pada pada Kamis (11/5/2023).

Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, Razilu didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sorta Delima Lumban Tobing bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata dengan disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Sargiyono beserta para Pejabat Struktural.

Sesampainya di gedung Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda, Inspektur Jenderal dan rombongan langsung meninjau sarana dan prasaranan pelayanan publik serta menyapa pemohon paspor yang sedang berada di ruang tunggu Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda tersebut.

Disitupun, Inspektur Jenderal memberikan pengarahan mengenai GERBANG TRANSISI (Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi dan Motivasi) kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.

Tak hanya disitu, Razilu juga memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kalianda untuk yakin bisa mewujudkan impian menjadikan Kantor Imigrasi Kalianda mejadi Kantor Imigrasi Kelas II.

Sementara itu, Kepala kantor Imigrasi Kalianda, Sargiyono menyampaikan gambaran singkat tentang Kantor Imigrasi Kalianda, baik wilayah kerja, jumlah pegawai, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta proses pengajuan kenaikan kelas. “Secara keseluruhan kinerja pegawai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus berjalan baik pada saat ini,” katanya.

Kegiatan kunjungan ini, ditutup dengan penandatanganan 10 Pesan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ke-16. Razilu berharap 10 pesan ini untuk diteladani dan diresapi oleh seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda khususnya dan di propinsi Lampung umumnya.(Humas Imigrasi/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, pada Jumat (12/5/2023) pagi.

Peresmian MPP itu bersamaan dengan peresmian MPP di Lampung Utara Provinsi Lampung, Kota Dumai Provinsi Riau serta Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

Turut hadir di acara itu, sejumlah pejabat utama Kementerian PAN-RB, Gubernur Lampung H. Arinal Djunaidi, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, Bupati Ashan H. Surya, dan Wali Kota Dumai H. Paisal.

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto dalam acara tersebut menyampaikan bahwa untuk aktivitas MPP Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan uji coba pelayanan sejak 2 Januari 2023 lalu.

Nanang menyebut, MPP Kabupaten Lampung Selatan dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang 229 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan 14 instansi vertikal/BUMN/BUMD. “Tercatat sudah ada 103.629 perizinan atau layanan yang telah diberikan selama masa uji coba MPP mulai tanggal 2 Januari  hingga 9  Mei 2023,” ujar Nanang Ermanto.

Nanang mengatakan, Mal Pelayanan Publik hadir sebagai salah satu terobosan bagi pemerintah daerah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tepat serta efisiensi waktu pengurusan cepat. “Karena Mal Pelayanan Publik ini didukung oleh Sistem Digitalisasi Pelayanan (SDP), seperti antrean elektronik, baik online maupun offline,” kata Nanang.

Menurut Nanang, kehadiran Mal Pelayanan Publik di daerah, tentunya akan berdampak terhadap kemudahan berusaha dan investasi. Sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hal ini karena penyediaan layanan perizinan dan non perizinan yang telah terpadu dan tersistem digital,” kata Nanang.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, selaras dengan program pemerintah pusat, pada tahun 2024 Mal Pelayanan Publik dapat merata diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Maka suatu kebanggaan bagi saya, di Provinsi Lampung ini sudah ada beberapa Mal Pelayanan Publik yang terbesar di kabupaten/kota. Termasuk yang diresmikan pak menteri hari ini, Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara,” kata Arinal.

Lebih lanjut Arinal menyampaikan, keberadaan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan dalam mengurus layanan administrasi maupun layanan perizinan dan non perizinan dari berbagai instansi pemerintah dalam satu tempat.

“Dengan demikian integrasi pelayanan harus dibangun melalui Mal Pelayanan Publik. Kita harus mampu berkolaborasi, tidak boleh ada ego sektoral, ego ilmu, apalagi ego daerah. Sebab ini kepentingan bangsa,” tukas Arinal.

Sementara itu, peresmian empat Mal Pelayanan Publik yang dipusatkan di MPP Kabupaten Lampung Selatan ditandai penandatanganan prasasti oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas bersama Gubernur Lampung dan empat bupati/wali kota.

Usai penandatanganan prasasti, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas beserta rombongan melakukan pengguntingan pita dilanjutkan dengan meninjau pelayanan di dalam MPP Kabupaten Lampung Selatan. (MUN/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pengurus Muhammadiyah Lampung Selatan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar pada 13-14 Mei 2023 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Muhammadiyah Lampung Selatan H. Mukhlisin H Ilyas saat melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto di ruang kerja bupati setempat, Selasa (9/5/2023).

Ketua Umum Muhammadiyah Lampung Selatan H. Muklisiin H Ilyas mengatakan, Musda merupakan forum musyawarah tertinggi bagi organisasi Muhammadiyah disetiap tingkatan.

“Audiensi ini juga dalam rangka silaturahmi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terutama dengan pak bupati. Pada kegiatan Musda itu nanti kami berharap kehadiran bapak bupati,” kata Mukhlisin yang hadir bersama Ketua Aisyiyah Lampung Selatan.

Mukhlisin juga menyampaikan, Muhammadiyah Lampung Selatan memiliki cabang. Dimana saat ini sudah terbentuk 16 cabang baik dari tingkat kabupaten hingga ke desa.

“Nanti pada hadir pak. Dengan harapan Musda ini dapat menciptakan dan menghasilkan inovasi untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto sangat mengapresiasi kegiatan Musda yang akan dilaksanakan oleh Muhammadiyah Lampung Selatan.

“Musda ini kegiatan yang membawa hal positif untuk kedepannya. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti akan terjadi sinergi dalam memajukan Lampung Selatan,” kata Nanang.

Nanang juga berharap, dengan adanya kegiatan Musda ini nanti, akan timbul inovasi-inovasi baru yang sangat luar biasa untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan. “Kami (pemerintah daerah) juga membutuhkan seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat untuk membangun Lampung Selatan. Saya harap kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan sukses sehingga menghasilkan manfaat yang positif untuk kita semua,” tutur Nanang. (Nsy/*/red)