KALIANDA, (Ltc):

Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah, pada Senin (24/10/2022).

Rakor tersebut membahas mengenai evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah, yang diikuti Gubernur, Bupati/Walikota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rakor dari aula Rajabasa Kantor Bupati setempat secara virtual melalui zoom meeting.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi. “Kolaborasi ini dilakukan dengan membuat sistem penggunaan energi yang tepat sasaran serta mencukupi ketersediaan bahan pangan di daerah,” arahnya.

Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah. “Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memonitor harga bahan pokok di pasar-pasar tiap hari,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menerangkan sejalan dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi/deflasi, serta sesuai dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID. “Untuk pangan kita perlu berkonsentrasi pada 20 komunitas pangan yang trennya naik seperti beras, bawang dibeberapa daerah dan ini bisa menjadi catatan kita sebagai data mingguan dalam pencegahan inflasi,” jelasnya.

Dirinya juga menerangkan peran BPS dalam monitoring perkembangan harga mingguan dengan pengumpulan perkembangan harga pada pasar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. “Selain itu, Inflasi bahan makanan dan juga energi perlu menjadi perhatian. Komoditas cabai merah dan bawang merah perlu dipantau perkembangan harganya agar dibulan-bulan berikutnya tidak memberikan dorongan inflasi,”tandasnya. (Hy/*/red)

YOGYAKARTA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten yang diundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) pada acara Grand Launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah.

Acara yang dilaksanakan pada Jumat, 21 Oktober 2022 bertempat di Balai Senat Universitas Gajahmada itu, di hadiri Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian.

Pasalnya dari 514 Kabupaten/kota yang tersebar di 34 Provinsi, terdapat 11 Provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diundang pada acara tersebut, dan akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi birokrasi tematik kemiskinan tahap 2.

Adapun Kabupaten/kota tersebut diantaranya, Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya,Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin,Teluk Wondama, Kota Pariaman dan kota Surabaya.

Laporan Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PanRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto melaporkan, Grand Launching RB tematik penanggulangan kemiskinan bertujuan menginformasikan program kepada mitra strategis Kementerian Pan RB.

Selain itu, mengekspose contoh pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap 1, dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB Tematik penanggulangan kemiskinan tahap 2.

Pada acara tersebut, Menteri PanRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kemenpan-RB telah menetapkan empat fokus birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan yakni peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas presiden. “Sebagai komitmen menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat Kementerian PanRB menggagas reformasi birokrasi tematik,” jelas Menpan RB.

Dirinya menerangkan, reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang menjadi prioritas presiden.

Sementara, Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Ova Emilia dalam sambutannya berharap, terselengaranya acara tersebut dapat menjadi forum desiminasi pengetahuan publik dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta medium penjaringan aspirasi dari akademisi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

“Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dan visi kebijakan serta tata kelola kelembagaan birokrasi bisa diibaratkan sebagai instrumen atau alat angkut utama yang secara ideal diharapkan bisa melaksanakan, menjaga sekaligus menjamin terwujudnya cita-cita kesejahteraan,”tuturnya.

Ia menambahkan, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya persoalan perubahan teknis instrumentalis dan normatif tata kelola kelembagaan namun jauh lebih penting yaitu menyangkut transformasi perspektif dan juga logika berpikir yang akan memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah dan visi bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan. (Hy/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Kabupaten Lampung Selatan siap menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Nasional ke-IX, yang akan dilakanakan pada tanggal 26 Juni hingga 2 Juli 2023 mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, PMI Provinsi Lampung dan PMI Kabupaten Lampung Selatan melakukan koordinasi terkait dengan persiapan acara tersebut, Jum’at (21/10/2022).

Bahkan, untuk mendukung persiapan yang lebih matang, Pemkab Lampung Selatan beserta rombongan PMI Pusat, Provinsi dan Kabupaten melakukan survei secara langsung ke lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menampung seluruh peserta Jumbara 2023.

Adapun, Jumbara 2023 akan mengambil lokasi di Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda. Untuk perkemahan akan ditempatkan di Lapangan Way Handak Expo, sedangkan untuk Upacara Pembukaan rencananya akan dilaksanakan di Taman Agro Wisata Way Handak, yang letaknya bersebelahan dengan lokasi perkemahan.

Wakil Ketua PMI Provinsi Lampung Rudi Sjawal Sugiarto menyampaikan, pelaksanaan Jumbara Nasional ke-IX ini akan diikuti oleh 34 Provinsi serta dihadiri tamu dari berbagai Negara. Rencananya, kegiatan tersebut akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo.

“Menindaklanjuti keputusan dari Pak Jusuf Kalla selaku Ketua PMI Pusat terkait dengan Jumbara tingkat nasional yang memang sudah 6 tahun tidak terlaksana, karena beberapa pertimbangan dan melihat kesiapan dari PMI Provinsi Lampung, beliau menetapkan Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan untuk menjadi tuan rumah Jumbara tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Palang Merah Remaja (PMR) dan Relawan PMI Pusat Sasongko Tedjo mengungkapkan, beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Lampung Selatan terpilih sebagai lokasi pelaksanaan Jumbara tingkat nasional tahun 2023.

“Ada beberapa faktor, kondisi jalan tidak berlubang, kemudian Tol, Kabupaten Lampung Selatan juga sudah siap. Ini adalah event yang terbesar untuk relawan-relawan, kalau yang di PMI itu dimulai dari tingkatan PMR, Junbara namanya. Kita selalu mengadakan 5 tahun sekali, mestinya kita tahun 2021 tapi kita terlanda Covid-19,” ungkapnya.

Sasongko juga mengungkapkan, event Jumbara terakhir telah dilaksanakan di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara sebelumnya, juga pernah dilaksanakan di Gorontalo, Yogyakarta, Semarang. Kemudian untuk tahun 2023, akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan. “Untuk lokasi pelaksanaan 70 persen sudah sangat siap, tinggal melengkapi fasilitas lainnya seperti MCK, air, listrik dan sebagainya. Untuk perkemahan peserta itu sekitar 1.800 tapi biasanya ada pengantar dan lain sebagainya, sehingga terdapat sekitar 3.000 an orang,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tingkat nasional tersebut, terlebih lagi Kabupaten Lampung Selatan dipercaya menjadi tuan rumah pada acara Jumbara ke-IX.

Thamrin menjelaskan, lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Jumbara ke-IX itu memiliki letak yang sangat strategis, karena berdekatan dengan tempat fasilitas umum lainnya, seperti GOR Way Handak, Rusunawa, Stadion Jati, Masjid, Kolam Renang, Public Safety Center (PSC) 119 dan terhubung langsung dengan Pintu Jalan Tol Kalianda. “Kita punya 7 Pintu Tol, selain itu juga kami punya banyak tempat wisata, air tawar ada, aiar payau, air asin, air panas juga ada. Alhamdulillah penduduk kami juga terbanyak di Provinsi Lampung, garis pantainya terpanjang di Provinsi Lampung, dan ini akan sangat mendukung untuk pelaksanaan Jumbara ini,” jelas Thamrin. (ptm).

KALIANDA, (Ltc):

Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lampung Selatan masa khidmat 2021-2025, secara resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Provinsi Lampung Hidir Ibrahim, Kamis (20/10/2022).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, ditandai dengan pengambilan sumpah janji pengurus dan disaksikan oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, S.Sos, M.M., anggota Forkopimda Lampung Selatan, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.

Adapun, Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 3340/PP/SK-01/1/2022 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua PC GP Ansor Lampung Selatan terpilih Arif Rahman Hakim menjelaskan, tujuan utama dibentuknya organisasi GP Ansor adalah mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas, tangguh, berakhlak mulia serta memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Sehingga diharapkan, kontribusi yang telah didistribusikan ditengah masyarakat tersebut, dapat mendukung ataupun menopang kemajuan daerah Lampung Selatan, baik dalam sektor sosial, kesehatan hingga ekonomi.

“Sahabat-sahabat sekalian sesuai dengan namanya Ansor harus selalu bergerak, sahabat banser terus bergerak, menjadi penolong, berkolaborasi dan berinovasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka memberikan manfaat kepada umat,” ujarnya.

“Keberadaan kita harus menjadi penolong, memberikan manfaat kepada umat dan lingkungan kita. Kita buktikan bahwa setelah kita meminta, kita juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara itu, menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, Sekda Lampung Selatan Thamrin berharap, kepengurusan GP Ansor yang bafu saja dilantik dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga situasi yang kondusif ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, dirinya juga meminta agar kepengurusan GP Ansor dapat merencanakan dan menjalankan berbagai program kerja organisasi yang inovatif, sejalan dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam ajaran keagamaan.

“Moment pelantikan pengurus cabang GP Ansor ini hendaknya dapat menjadi spirit yang dapat menghadirkan gerakan kepemudaan, dan membangkitkan kegiatan positif bagi para pemuda, selain itu GP Ansor juga harus dapat menjaga tradisi serta budaya NU, sehingga kemurnian dan marwah NU tetap terjaga dengan baik,” ungkap Thamrin. (ptm).

KALIANDA, (Ltc):

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung kembali melaksanakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan mendatangi sejumlah dinas dan instansi daerah.

Setelah sebelumnya dilaksanakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan.

Kali ini, penilaian pelayanan publik dilanjutkan pada tiga Perangkat Daerah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Way Urang, Selasa (18/10/2022).

Kordinator tim penilai dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung Hendi Renaldo mengungkapkan, melalui penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 ini, diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Fokus penilaian pada tahun ini tidak hanya mengenai ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan,” ungkap Hendi.

Dirinya juga menjelaskan teknis penilaian yang akan dilakukan meliputi beberapa metode diantaranya wawancara, observasi, dan studi dokumen. “Mohon untuk disiapkan berkas administrasi, selain itu untuk teknis akan ada wawancara kepada penyelenggara layanan dan pengguna layanan secara langsung,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan Joniansyah menyambut baik kunjungan Tim penilai Ombudsman Provinsi Lampung dan jajaran.

Joniansyah menyatakan, sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas perhatian dari Ombudsman selama ini. Menurutnya kehadiran Ombudsman penting untuk memperbaiki dan mengevaluasi apa yang kurang baik dan meningkatkan apa yang sudah baik. “Dengan saran dan perbaikan dari Ombudsman yang lebih mengedepankan pencegahan bukan penindakan, agar kami bisa semakin baik dalam memberikan pelayanan,” tuturnya. (Hy/*/red)

JATI AGUNG, (Ltc):

Ribuan masyarakat Kecamatan Jati Agung menyaksikan kemeriah pembukaan Jati Agung Fair 2022 yang digelar di Lapangan Kantor Kecamatan Jati Agung, pada Senin (17/10/2022).

Berbagai penampilan dari para penggiat seni dan budaya di Kecamatan Jati Agung pun tampak begitu megah dan indah. Mulai dari Tari Sigeh Pengunten, Tari Anoman Obong, Tari Kreasi, Tari Turi-Turi Putih, Parade Budaya hingga Tari Kolosal.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto itu, langsung dipadati masyarakat untuk berkunjung ke berbagai booth atau stand Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta berbagai permainan dan jajanan yang terdapat di lokasi kegiatan.

Plt. Camat Jati Agung Rosa Resnida, SKM mengungkapkan, acara Jati Agung Fair 2022 merupakan sarana untuk mempromosikan produk-produk unggulan hasil Pelaku UMKM Desa kepada para investor dan konsumen.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, kegiatan ini juga merupakan sebuah pesan kepada dunia usaha dan masyarakat luas tentang potensi keragaman dan kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Jati Agung, yang beragam dan berkualitas tinggi.

“Jati Agung Fair 2022 menjadi sarana masyarakat Jati agung untuk memaparkan apa yang telah dicapai selama ini, khususnya UMKM yang ada di Kecamatan Jati Agung. Hal ini juga selaras dengan instruksi dari Pemerintah Kabupaten untuk menampilkan UMKM di 21 Desa Kecamatan Jati Agung,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menjelaskan, Kecamatan Fair 2022 merupakan bagian dari rangkaian Lampung Selatan Expo 2022 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Yang mana, pada kegiatan ini Tim Kabupaten akan menilai produk UMKM unggulan dari masing-masing desa se-Kabupaten Lampung Selatan.

“Tim kami dari Kabupaten akan menilai bagaimana kreatifitas dan inovasi desa-desa. Pemerintah Daerah ingin menggali potensi yang ada. Ini yang akan kita kemas menjadi Lampung Selatan Expo. Mudah-mudahan kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat kita akan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang kita lakukan. Siapa lagi yang membangun wilayah kita kalau bukan kita,” jelasnya.

Nanang mengungkapkan, kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi gejolak inflasi yang meningkat cukup tajam. Situasi tersebut, akan berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Oleh karenanya melalui Jati Agung Fair 2022, Nanang berharap dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat desa, sehingga bisa menjadi pelopor dalam membangkitkan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Selatan akibat pandemi Covid-19.

“Yang perlu diketahui, saat ini kondisi dunia terjadi inflasi yang mempengaruhi perekonomian kita. Saya harap, Kegiatan Jati Agung Fair selama 3 hari ini mampu menjadi wahana promosi potensi UMKM dan potensi  lainnya, seperti pariwisata. Tinggal bangaimana kita branding, kita kemas sehingga dapat menarik minat masyarakat,” ujar Nanang. (ptm).