KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto menyambut baik entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang dipimpin Edo Rodholphi selaku Ketua Tim itu, dalam rangka melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Turut hadir juga, Nurul Fajriah, Andre Mirfen, Meriska Erawati, Akhmed Hassemi Rafsanjani, Adella Ayu Pinasthi dan Arief Adkha Santoso selaku anggota dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Pertemuan yang berlangsung di ruang konferensi video, rumah dinas Bupati Lampung Selatan, pada Senin (13/03/2023), turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, beserta jajaran pejabat utama dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Edo Rodholphi mengungkapkan, tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai dasar dalam memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas LKPD Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun pemerintah daerah.

Edo Rodholphi menyampaikan, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung akan melaksanakan pemeriksaan terinci selama 28 hari kedepan. Setelah, sebelumnya Pemkab Lampung Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited.

“Pemeriksaan akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2023 di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, dilanjutkan di kantor Bandar Lampung. Tujuan untuk memberikan Opini atas WTP Keuangan berdasarkan standar keuangan negara,” kata Edo Rodholphi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. “Saya menyambut baik kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Nanang Ermanto.

Nanang menyatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan baik. Nanang juga menegaskan kepada jajaran pemerintah daerah untuk patuh dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

“Saya juga sudah katakan kepada pak Sekda untuk bagaimana menyiapkan data-data yang dibutuhkan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kami juga mohon masukan dari Tim BPK. Sehingga kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada,” kata Nanang. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Selatan. Sebab, akses keuangan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 bersama dengan Tim Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Jumat (10/03/2023).

Perluasan akses keuangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pinjaman dana usaha dari bank untuk pelaku UMKM, pembentukan Komunitas Pasar Modal, serta Desa Inklusi.

Kepala BPKAD Lampung Selatan Wahidin Amin mengungkapkan, perluasan akses keuangan masyarakat di daerah menjadi salah aatu strategi, yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. “Akses keuangan merupakan salah satu kunci pendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya di daerah. Kenapa dimulai dari daerah? Karena perluasan akses keuangan perlu dilakukan tidak hanya pada tingkat Nasional, namun hingga tingkat daerah sesuai dengan Nawacita Presiden RI,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank dan EPK OJK RI Tri Reswati menjelaskan, mengenai akses keuangan, seperti peningkatan kompetensi model bisnis dan kewirausahaan UMKM.

Kemudian, peningkatan model usaha dan pengembangan bisnis UMKM, pengembangan dan optimalisasi potensi unggulan daerah serta penyerapan tenaga kerja di daerah dan peningkatan daya beli masyarakat. “Guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD, sebagai komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD,” jelasnya.

Tri Reswati juga menjelaskan, strategi-strategi ataupun rencana aksi yang dapat digunakan untuk memperluas akses keuangan di daerah dengan 4 misi didalamnya, yaitu memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah. “Kemudian, memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang, memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD serta mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan,” kata Tri Reswati. (ptm/*/red).

BANDAR LAMPUNG, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

LKPD Unaudited tersebut diserahkan Bupati Lampung selatan Hi Nanang Ermanto kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Yusnadewi di lantai II Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, pada Kamis (9/2/2023).

Turut hadir mendampingi Bupati Lampung Selatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, S.Sos., M.M., Asisten Bidang Administrasi Umum Badruzzaman, Inspektur Kabupaten Anton Carmana serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Nanang berharap, LKPD yang telah disusun tersebut mendapatkan koreksi dan masukan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sehingga nantinya, dapat dilakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan laporan keuangan.

Dengan telah diserahkannya LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 tersebut, diharapkan pula Kabupaten Lampung Selatan dapat kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Tentunya kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kami berharap koreksi dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, agar kami dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam laporan keuangan yang kami susun,” ujarnya.

Nanang juga menyatakan, pihaknya akan mendukung penuh semua rangkaian pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dengan menyiapkan data-data yang diperlukan selama masa pemeriksaan.

“Saya juga telah memberikan arahan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun LKPD dengan baik, kooperatif dan proaktif. Sehingga konsolidasi data tingkat kabupaten dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Yusnadewi, mengapresiasi Kabupaten Lampung Selatan dan beberapa kabupaten/kota lainnya yang telah berhasil menyusun LKPD lebih cepat dari ketentuan perundang-undangan. “Ini adalah salah satu komitmen yang kami lihat bahwa kalau bisa menyusun lebih cepat, kami melihat sistemnya sudah baik. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi dan semoga hasilnya nanti sesuai dengan indikasi yang saat ini kami lihat,” kata Yusnadewi.

Yusnadewi juga menyampaikan, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 13 Maret 2023 mendatang. Sementara, penyerahan laporan hasil pemeriksaan akan dilaksanakan sekitar awal bulan Mei 2023. “Kita akan melakukan pemiksaan hari senin besok. Waktu 2 bulan sejak kami menerima LKPD untuk mengaudit hingga menyerahkan hasil pemeriksaan. Setelah dilakukannya permeriksaan nanti, kami harap bukan hanya LKPD-nya saja yang mendapatkan Opini WTP, tetapi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi efektif dan efisien,” ungkapnya. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musrenbang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tingkat Kabupaten, pada Rabu (8/3/2023).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rimau, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto yang ditandai dengan pemukulan gong.

Hadir juga dalam acara tersebut, Bupati beserta anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, akademisi dan unsur masyarakat lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Aryan Sahurian.

Aryan Sahurian menjelaskan, beberapa program prioritas Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 diantaranya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, memantapkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, meningkatkan penerimaan daerah dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. “Kemudian program pioritas lainnya menghapuskan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi diberbagai sektor, meningkatkan tata kelola reformasi birokasi serta APBD yang fokus dan tepat sasaran serta mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak,” kata Aryan Sahurian.

Sementara, dalam sambutannya Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyampaikan capaian kinerja yang selama ini telah diraih oleh Pemkab Lampung Selatan. Dimana, selama ini pemerintah daerah tengah berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Alhamdulillah, saya laporkan kami telah melaksanakan Musrenbang di 17 kecamatan, berjalan baik dan lancar. Kemudian, hari ini kita melakukan Musrenbang Kabupaten. Ini semua terlaksana berkat kebersamaan dan gotong royong seluruh elemen,” ujar Nanang.

Nanang juga menyampaikan, pembangunan kualitas generasi unggul dimulai dari gerakan Swasembada WC, Swasembada Gizi, Swasembada Sekolah, Bedah Rumah Tak Layak Huni serta beberapa porgram yang mengarah pada promosi pariwisata dan UMKM Lampung Selatan.

“Dalam hal ini kami telah menjalankan Swasembada Gizi sehingga stunting dari 16 persen saat turun menjadi 9 persen. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini target kita zero stunting. Keseriusan kita, kolaborasi antara pihak swasta, pelaku usaha dan elemen masyarakat serta Forkopimda,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nanang juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memprioritaskan Lampung Selatan sebagai wilayah-wilayah pembangunan berskala nasional. Seperti, pembangunan Bakauheni Harbour City dan Sport Center.

“Mudah-mudahan ini merupakan suatu kemajuan daerah.  Maka saya selalu tekankan kepada seluruh jajaran bagaimana kita harus menjaga potensi alam yang ada. Potensi-potensi kekayaan di Lampung Selatan ini untuk terus dikembangkan dan selalu welcome terhadap investasi-investasi yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto mengatakan, tujuan dari Musrenbang itu antara lain menghimpun seluruh pemikiran-pemikiran dan usulan-usulan masyarakat menjadi suatu program pembangunan.

“Ada beberapa indikator pembangunan yang akan saya ulas. Pertama mengenai pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran dan kemiskinanan menurun, nilai perdagangan kita semakin baik, ekspor meningkat impor berkurang. Kemudian IPM kita juga sudah memasuki angka 7 sekian, semoga tiap tahunnya akan lebih baik lagi,” kata Fahrizal Darminto.

Fahrizal Darminto juga mengimbau, agar rencana program pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan agar selaras, saling bersinergi, saling mengisi, dan saling mendukung dengan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. “Pembangunan itu tidak akan berhasil jika kita berdiri sendiri. Kekuatan itu dengan bersinergi dan saling mengisi, saling mendukung maka kekuatan-kekuatan itu akan menjadi potensi yang besar. Kalau tidak ada keterpaduan maka kekuatan itu akan berserakan,” imbuhnya. (Ptm/Hy)

KALIANDA, (Ltc):

Laga Persahabatan Sepak Bola (Friendly Macth) Pemerintah kabupaten Lampung Selatan Kembali dilakukan Tim Red Brother FC, dimana kali ini berhadapan dengan PWI Lampung Selatan FC, pada Rabu Sore (8/3/2023) di Stadion Olahraga Jati Kalianda.

Pada laga tersebut Pemain inti Red Brother FC, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto tidak tampil, dan hanya duduk dibangku cadangan. dikarenakan kondisi yang kurang sehat.

Merujuk pada pertandingan babak pertama, permainan bagus di tunjukkan oleh Tim kesebelasan PWI Lamsel FC dengan tampil menyerang.

Duet terbaik ditampilkan oleh PWI Lamsel antara pemain Idho dan Wirahadikusuma. Berkali-kali menyerang namun belum juga membuahkan hasil, pertahanan yang kuat dan rapat dari Tim Red Brother FC belum juga bisa tertembus.

Tak mau larut pada pertahanan Red Brother mencoba membangun serangan, dan pada menit ke 13 akhirnya membuahkan hasil, Goal pertama disarangkan oleh Tatang Bernomor Punggung 20 di gawang PWI Lamsel FC. Skor 1 – 0 untuk Red Brother.

Pada serangan serlanjutnya, dengan membaca pergerakan lawan Tim PWI Lamsel FC memcoba menembus pertahanan Red Brother. Meski begitu sulit, melalui umpan tipu dan serangan cepat, akhirnya bola berhasil disarangkan di gawang red brother fc pada menit ke 22 melalui tendangan bernomor punggung 27 (Idho).

Dengan sekor imbang 1-1, kedua tim saling mencoba saling serang. umpan jauh dan pendek di terapkan demi merebut goal kembali. Namun, hingga akhir babak pertama skor tidak berubah. Tetap sama kuat 1 – 1.

Pada babak kedua, Terlihat jelah Tim PWI Lamsel FC sudah kehabisan tenaga. Memanfaatkan itu Red Brother, menyerang dnegan keras dan tanpa ampun. Hingga pada menit ke 57 Goal kembali terjadi yang dicetak pemain bernomor 20 (tatang). Skor berubah 2-1 untuk red brother.

Tak lama berselang terjadi goal kembali pada menit ke 68 melalui tendangan Saipul bernomor punggung 16, skor berubah 3-1.

2 menit setelahnya terjadi goal kembali melalu tendangan Rifki Bernomor punggung 5, yang membuat red brother unggul jauh atas PWI Lamsel FC 4-1.

mendekati akhir pertandingan Bibit Purwanto bernomor punggung 15 kembali menyarangkan bola digawang lawan, yang membuat red brother menang telak atas PWI Lamsel FC dengan skor akhir 5-1. (Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting di Bumi Khagom Mufakat. Targetnya, pada tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan zero stunting.

Salah satu langkah untuk memastikan pelaksanaan konvergensi stunting yang terintegrasi dan berjalan dengan baik, Pemkab Lampung Selatan menggelar Rembuk Stunting Tahun 2023.

Rembuk Stunting yang digelar secara hybrid dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, S.Sos., M.M. di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, pada Kamis (2/3/2023).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Aryan Sahurian mengatakan, persoalan stunting di daerah bukan hanya tanggung jawab salah satu perangkat daerah, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. “Nanti akan ada komitmen percepatan penurunan stunting yang ditandatangani oleh bapak bupati, perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan perangkat daerah dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat serta beberapa sektor lainnya,” kata Aryan.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin menyampaikan, bahwa kegiatan Rembuk Stunting dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang “Percepatan Penurunan Stunting”.

Thamrin mengatakan, kegiatan Rembuk Stunting merupakan bagian dari 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, sejak tahun 2018 Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan menjadi salah stau kabupaten lokus penanganan stunting. “Berkat kerja keras kita semua, Alhamdulillah penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan progres yang menggembirakan,” ujar Thamrin menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan.

Lebih lanjut Thamrin menyampaikan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 sebesar 30,39%, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 16,3%.

“Pada tahun 2022 angka prevalensi stunting kita kembali turun menjadi 9,9%. Catatan angka prevalensi stunting ini jauh lebih rendah dibandingkan angka prevalensi stunting Provinsi Lampung, yaitu sebesar 15,2%,” kata Thamrin.

Thamrin menambahkan, dengan semangat gotong royong dan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang terus  dilakukan, pihaknya terus bertekad dan berkomitmen untuk menuntaskan masalah stunting dengan target 2024 Lampung Selatan zero stunting.

Untuk itu Thamrin berharap, agar upaya penanganan dan pencegahan stunting berjalan secara sinergi serta berkelanjutan, salah satunya yaitu melalui peningkatan kolaborasi berbagai stakeholder, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

“Tentunya kebijakan penanganan dan pencegahan stunting ini merupakan kegiatan bersama, dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Akan tetapi juga memerlukan keterlibatan  semua pihak selaku pemangku kepentingan,” kata Thamrin mengakhiri. (ptm/nsy/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dua penghargaan di bidang keuangan kembali di boyong Pemerintah Kabupaten  Lampung Selatan. Penghargaan itu masing-masing dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Lampung dan Bengkulu.

Penghargaan berupa piagam itu diraih dalam dua kategori. Yang pertama, terbaik kedua se-Provinsi Lampung dari DJPb sebagai Pemda dengan kategori kinerja pengelola DAK fisik Tahun 2022 dan Anugerah Reksa Bandha dari DJKN sebagai terbaik ketiga kategori kolaborasi penilaian barang milik daerah KPKNL Bandarlampung.

Dua piagam penghargaan dan anugerah Reksa Bandha itu diterima oleh Kepala BPKAD Lamsel, Wahidin Amin dan diserahkan langsung kepada Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto di ruang vicon Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Kamis (2/3/2023).

Bupati Lamsel H Nanang Ermanto mengaku, sangat bersyukur dengan diterimanya dia penghargaan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan kerja keras dari jajaran pemerintah daerah di bidang keuangan. “Tentu capaian ini menjadi cambuk buat kita semua agar kedepan menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran yang sudah bekerja dengan baik sehingga memperoleh penghargaan ini,” ungkap Nanang usai menerima penghargaan tersebut.

Dia berharap, kedepan kinerja jajaran pemerintah daerah terus di maksimalkan. Karena, dari situ akan mendapatkan penilaian dan tentu prestasi bakal di raih.

“Kita harus punya komitmen untuk terus meningkatkan etos kerja. Sehingga, prestasi bisa terus kita raih,” pungkasnya.(rilis/*/red)

LAMPUNG SELATAN, (Ltc):

Managemen PT Juang Jaya Abdi Alam (JJAA) berkunjung sekaligus bersilaturahmi ke sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Lampung Selatan pada Kamis (2/3/2023).

Kedatangan perwakilan PT. JJAA tersebut, yakni Manager General Affair Thamaroni Usman diterima Ketua PWI Perwakilan Lampung Selatan Supradianto beserta pengurus PWI Perwakilan Lampung Selatan.

Kunjungan tersebut tidak lain bertujuan sinergritas, mempererat hubungan baik antar jurnalist dan para pelaku investor yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua PWI Perwakilan Lampung Selatan Supradianto dalam pertemuan itu mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada pihak PT. JJAA telah berkunjung ke lembaga yang menaungi sejumlah jurnalis di Lampung Selatan yang tergabung di PWI. “Kami menyambut baik kunjungan ini. Dan jangan segan-segan bermain ke sekretariat PWI Lampung Selatan. Kami terbuka untuk siapapun termasuk para pengusaha,” kata Supradianto.

Dilain sisi, menyikapi keterbukaan Pemkab Lampung Selatan terkait kemudahan dan kelancaran proses administrasi (izin_red) bagi para investor. PWI Perwakilan Lampung Selatan mendukung kebijakan tersebut dengan harapan para investor dapat berkontribusi kemajuan pembangunan di Lampung Selatan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. “Beberapa waktu lalu, pak Bupati Nanang Ermanto berstatemen memberikan akses yang mudah bagi para investor di Lampung Selatan. Kami rasa langkah ini sangat positif, dan lampu hijau bagi investor berinvestasi di Lampung Selatan,” kata Supradianto.

Sementara, manager General Affair PT JJAA Thamaroni Usman mengatakan, pihaknya juga berkomitmen dan terbuka menjalin kerjasama khususnya bagi awak media. “Tentunya kami sangat terbuka menjalin kerjasama khususnya bagi awak-awak media. Kami juga memberikan suport bagi kepengurusan PWI Perwakilan Lampung Selatan yang baru. Semoga membawa organisasi PWI lebih maju,” ungkapnya.

Keterbukaan pihak PT. JJAA menjalin kerjasama dengan Pers, Thamaroni Usman menjelaskan, kerjasama khususnya dalam hal publikasi dapat  memberikan informasi – informasi yang informatif serta edukasi dalam sektor investasi. “Para pelaku investasi dapat memperoleh informasi terkait investasi di Lampung Selatan. Baik itu kemudahan, keamanan, kelancaran berinvestasi di Lampung Selatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui bersama bahwa, kunjungan pihak PT JJAA ke sekretariat PWI Perwakilan Lampung Selatan memberikan bantuan berupa seragam kaos olahraga Sepakbola dari General Manager PT. JJAA William E.L Bulo melalui Manager General Affair Thamaroni Usman, yang diterima langsung pengurus PWI Perwakilan Lampung Selatan.(rilis/*/red).

KALIANDA, (Ltc):

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan resmi mengangkat Amelia Nanda Sari, S.H. sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan sisa masa jabatan 2019-2024.

Amelia Nanda Sari atau yang akrab disapa Amel menggantikan posisi Waris Basuki sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang telah menjabat sejak 7 Juni 2021.

Prosesi pengangkatan dan pengambilan sumpah janji Amelia Nanda Sari sebagai PAW Wakil Ketua III DPRD dari Partai Gerindra itu dilakukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Herman Siregar dalam rapat paripurna DPRD setempat, Selasa siang (28/2/2023).

Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono dan Wakil Ketua II Agus Sutanto.

Hendry Rosyadi mengatakan, peresmian pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan sisa masa jabatan 2019-2024 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/160/B.01/HK/2023 tanggal 21 Februari 2023. “Keputusan itu tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD  Kabupaten Lampung Selatan sisa jabatan 2019-2024 atas nama saudari Amelia Nanda Sari, S.H. menggantikan saudara Waris Basuki, S.H. dari partai Gerindra,” ucap Hendry.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan ucapan selamat kepada Amelia Nanda Sari yang telah dilantik sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Nanang, pergantian antar waktu merupakan masalah teknis yang biasa terjadi di dalam suatu partai politik.

“Selamat kepada saudari Amelia Nanda Sari. Mudah-mudahan dengan adanya wajah baru disusunan DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini memberikan penyegaran yang lebih baik lagi dalam hal mengambil suatu keputusan-keputusan kedepannya,” kata Nanang.

Nanang juga mengigatkan meski berbeda-beda warna dan pandangan politik, semua pihak dapat menjaga kondusivitas daerah dan stabilitas politik dalam memasuki tahun politik 2024. “Harapan saya sebagai bupati, bagaimana kita bisa menjaga kondusivitas daerah kita. Karena tujuan kita adalah menyukseskan pembangunan dan kesejahteran masyarakat Lampung Selatan. Walaupun kita ini berbeda-beda warna dan dan pandangan politik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Nanang juga mengajak semua pihak dari berbagai unsur dan kalangan untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan dengan semangat gotong royong. “Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ini. Yang kita butuhkan adalah kerja sama dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk antara eksekutif dan legislatif,” kata Nanang. (Nsy/Hy/*/red)

DEPOK, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) penggunaan sertifikat elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penandatangan yang dilakukan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan Anasrullah dengan pihak Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE BSSN), berlangsung di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/2/2023).

Hadir dalam kegiatan itu Plt. Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, Kepala BSrE Jonathan Gerhard Tarigan, Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Kominfo mitra Perjanjian Kerja Sama, serta sejumlah pejabat di lingkungan BSSN.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama penggunaan sertifikat elektronik itu dalam rangka mendukung transformasi digital dan peningkatan layanan pemerintah berbasis elektronik. “Hal ini berkaitan dengan program percepatan pelaksanaan digitalisasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Apalagi saat ini kita sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP),” kata Anasrullah dalam keterangannya.

Selain itu kata Anasrullah, hal tersebut juga sejalan dengan Amanat Presiden dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut pengelolaan dokumen administrasi dan pelayanan publik secara elektronik yang prima. “Kerja sama ini juga untuk mendukung percepatan indeks SPBE di Kabupaten Lampung Selatan. Harapannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses birokrasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tidak berbelit,” ujarnya.

Sementara itu, berdasrkan rilis Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, selain Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 15 daerah lainnya yang juga melakukan PKS dengan BSSN.

Daerah itu diantaranya Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Bima, dan Pemerintah Kota Ternate.

Adapun, ruang lingkup kerja sama meliputi: penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada instansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

Plt. Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo dalam sambutannya berharap kerja sama penggunaan layanan Tanda Tangan Elektronik, yang tergabung dalam layanan Sertifikat Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran Pemerintah Daerah, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya.

“Semoga dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini, seluruh layanan Sertifikat Elektronik, tidak hanya Tanda Tangan Elektronik, dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama oleh setiap pihak. Sehingga pemenuhan aspek keamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik,” ujar Y.B. Susilo. (DUL/*/Red)