KALIANDA, (Ltc):

Wakil Bupati Lampung Selatan, M Syaiful Anwar, menghadiri peringatan Hari Lahir (HARLAH) ke-12 Majelis Istighotsah Al-Istiqomah sekaligus perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, yang berlangsung di halaman Masjid Agung Kalianda, Selasa (15/7/2025).

Dalam sambutannya, Wabup Syaiful memberikan apresiasi atas kontribusi majelis dalam membina umat, khususnya kaum perempuan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HARLAH yang ke-12. “Ini momen bersejarah karena untuk pertama kalinya kegiatan ini digelar di Masjid Agung Kalianda. Semoga dicatat sebagai amal kebaikan,” ujar Wabup Syaiful.

Ketua Majelis Istighotsah Al-Istiqomah, Nunuk Nirwana, turut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, termasuk Pemkab Lampung Selatan dan Baznas Lampung Selatan.

Nunuk memaparkan sejumlah program sosial yang telah dijalankan oleh majelis, di antaranya: santunan rutin kepada 1.865 anggota, guru ngaji, marbot, dan dhuafa, bantuan pembangunan masjid sebesar Rp148 juta, dan santunan tahunan untuk anak yatim. Baznas Lampung Selatan juga ikut berkontribusi dengan menyalurkan 100 paket bingkisan untuk anak yatim, serta mendukung program bedah rumah dan beasiswa pendidikan.

Salah satu penerima beasiswa, Muhammad Nadhif A. (19), warga Desa Merak Belantung, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Terima kasih atas bantuan beasiswa ini. Semoga Pemkab Lampung Selatan terus maju dan Bapak Bupati selalu diberi kesehatan,” tuturnya. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan komitmennya dalam pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari ruang sidang utama Kemendagri, pada Senin (14/7/2025).

Rakor tersebut berlangsung secara virtual melalui zoom meeting dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube Kemendagri RI. Dari Lampung Selatan, kegiatan diikuti langsung dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan, dengan melibatkan jajaran terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan serta langkah konkret untuk mengendalikan harga, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti beras dan minyak goreng. “Sudah dua hari ini kami bersama Bulog melakukan operasi pasar penyaluran beras SPHP. Kita harus bersama-sama memantau daerah prioritas agar penurunan harga benar-benar terjadi,” ujar Tomsi Tohir. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, memaparkan data inflasi nasional per Juni 2025. Tercatat:

Inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,19 persen

Inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,87 persen

Inflasi semester pertama (Januari–Juni 2025) sebesar 1,38 persen

Pudji menjelaskan bahwa komponen harga bergejolak menyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,77 persen, disusul harga diatur pemerintah (0,09 persen) dan komponen inti (0,07 persen). Sejak 2022, komponen ini tercatat lebih sering mengalami inflasi dibanding deflasi. “Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di bulan Juni antara lain: Beras, Cabai rawit, Bawang merah, Tomat. Namun demikian, ada pula komoditas penyumbang deflasi, yakni cabai merah dan bawang putih,” ungkap Pudji.

Melalui rakor ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan tekadnya untuk terus aktif dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan menjamin pasokan pangan tetap aman bagi masyarakat. (ptm-Kmf/*/)

JATI AGUNG, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri langsung Pawai Budaya yang digelar di Lapangan Al-Bayyinah, Dusun 1, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, pada Minggu (13/7/2025). Kehadirannya menjadi bukti nyata dukungan Pemkab terhadap pelestarian adat dan budaya lokal.

Kegiatan yang mengusung tema “Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah” ini diinisiasi oleh Pemerintah Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya nusantara kepada generasi muda sekaligus membangkitkan semangat masyarakat dalam menjaga identitas budaya.

Dalam sambutannya, Bupati Egi mengaku datang langsung dari Jakarta dan harus kembali sore harinya, demi menunjukkan penghargaan terhadap kegiatan pelestarian budaya. “Saya bela-belain datang dari Jakarta dan nanti sore harus kembali lagi. Ini bukti bahwa saya sangat menghargai acara seperti ini,” ujarnya di hadapan ratusan peserta dan tamu undangan Pawai Budaya Fajar Baru.

Ia juga menegaskan pentingnya kegiatan semacam ini agar digelar secara rutin, minimal setahun sekali, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan.

Lebih jauh, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga nilai-nilai adat tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, Kepala Desa Fajar Baru, Agus Budiantoro, menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar kegiatan ini bisa menjadi agenda budaya tahunan. “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Bupati. Doa kami, semoga beliau selalu sehat dan sukses dunia akhirat,” ucapnya.

Pawai dimulai dari Desa Fajar Baru dan berakhir di Pantai Gunung Kunyit, Teluk Betung. Acara ini diikuti oleh elemen masyarakat, pelajar, serta tokoh-tokoh daerah. Turut hadir Sekretaris Daerah Supriyanto, para Staf Ahli Bupati, Asisten, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt Camat Jati Agung, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan berlangsung meriah, sarat edukasi, serta menjadi momentum penting dalam membumikan budaya sebagai fondasi karakter dan pembangunan daerah. (Gil-Kmf/*/red)

PALAS, (Ltc):

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. Rernard Abdul Haris, M.Sc, yang disambut oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda serta pejabat daerah lainnya.

Dalam kesempatan itu, seluruh pihak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Acara ini juga menjadi ajang untuk menyerahkan bantuan alat pertanian serta uji coba alsintan di lahan petani.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Radityo Egi Pratama yang sedang mendampingi Gubernur Lampung dalam agenda bersama KPK di Jakarta. “Ini momen istimewa. Kehadiran pemerintah pusat adalah bentuk nyata komitmen memperkuat sistem ketahanan pangan nasional melalui penguatan peran desa,” ujar Wabup Syaiful saat memberikan sambutan.

Wabup Syaiful juga memaparkan kondisi infrastruktur di Kecamatan Palas yang masih memprihatinkan, dengan 70 persen jalan mengalami kerusakan berat. Ia berharap adanya intervensi dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia membeberkan potensi besar sektor pertanian Lampung Selatan, yang memiliki lebih dari 38 ribu hektare lahan sawah dan 128 ribu hektare lahan kering. Lampung Selatan bahkan mencatatkan capaian produksi strategis di Provinsi Lampung, seperti:

Padi: 335.112 ton (peringkat ke-4) Jagung: 824.197 ton (peringkat ke-2) Bawang merah: 4.000 kuintal (peringkat ke-2) Pisang: 5,7 juta kuintal (peringkat ke-1) Kelapa dalam: 20.340 ton (peringkat ke-1) Kelapa sawit: 9.918 ton (peringkat ke-6)

Namun, tantangan masih mengintai, seperti keterbatasan alsintan, minimnya tenaga kerja, dan ancaman bencana alam yang memengaruhi produktivitas “Terima kasih atas bantuan combine harvester dari Kementerian Pertanian. Ini sangat membantu petani dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi,” tambah Syaiful.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti fakta bahwa desa yang menjadi penghasil utama komoditas pertanian justru masih menjadi kantong kemiskinan. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa. “Program Desaku Maju hadir untuk menjawab kesenjangan ini,” ujarnya.

Program tersebut akan memfasilitasi desa dengan alsintan, dryer, pelatihan teknisi pertanian, digitalisasi UMKM, hingga penguatan BUMDes. Ia menekankan pentingnya memberi nilai tambah pada hasil pertanian. “Kalau 3 juta ton gabah hanya dijual kering, nilainya Rp20 triliun. Tapi kalau diolah jadi beras premium, nilainya bisa mencapai Rp50 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof. Rernard Abdul Haris menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari bantuan menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan bahwa Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadi prioritas nasional. “Paradigma harus diubah. Yang utama bukan sekadar bantuan, tapi pemberdayaan,” tegasnya.

Dalam kunjungan itu, ia juga mengumumkan rencana Sekolah Rakyat berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin di desa sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis combine harvester dari Kementerian Pertanian dan uji coba alsintan di lahan pertanian. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat disebut sebagai kunci menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kabupaten Lampung Selatan periode 2024–2029 resmi dilantik di Pantai Sanggar Beach, Kalianda, pada Rabu (9/7/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi Lampung, Heri Andrian, yang menyerahkan Pataka kepada Ketua DPC HIPPI Lampung Selatan, Yosefh Fauzi. Acara ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar.

Wabup Syaiful menyampaikan apresiasinya atas pelantikan tersebut dan berharap HIPPI dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha lokal, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. “Lebih dari 60 persen tenaga kerja di Lampung Selatan bergantung pada sektor UMKM. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, HIPPI, dan pelaku usaha sangat krusial dalam membangun ekonomi bisnis yang kuat,” ujar Syaiful.

Ia juga mengungkapkan data BPS tahun 2024, yang mencatat sebanyak 26.926 orang atau 4,95 persen dari total angkatan kerja di Lampung Selatan masih menganggur. Saat ini terdapat 15.592 UMKM di daerah tersebut, terdiri dari 14.263 usaha mikro, 1.062 usaha kecil, dan 267 usaha menengah. “Saya berharap HIPPI menjadi ruang potensial yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan peluang usaha baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD HIPPI Lampung, Heri Andrian menegaskan bahwa HIPPI hadir tidak hanya sebagai organisasi pengusaha, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. “HIPPI berpihak pada penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan ekonomi rakyat. Kami siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas,” ujar Heri Andrian.

Senada, Ketua DPC HIPPI Lampung Selatan, Yosefh Fauzi dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus untuk tidak hanya banyak berdiskusi, tetapi segera melakukan aksi nyata untuk memajukan dunia usaha di daerah. “Kita harus ciptakan generasi pengusaha baru yang berintegritas, kolaboratif, dan berdampak. Sudah saatnya perbanyak aksi, bukan sekadar wacana,” tegas Yosefh.

Pelantikan ini mengusung tema “Sinergi Pengusaha Lokal untuk UMKM Naik Kelas dan Ekonomi Daerah Berjaya” dan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara HIPPI dan seluruh pemangku kepentingan di Lampung Selatan. (ptm-kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, mendapat apresiasi langsung dari Bupati Radityo Egi Pratama atas inovasi luar biasa yang mereka kembangkan.

Bahkan, koperasi ini akan diluncurkan bersama 500 KDMP se-Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 mendatang.

KDMP Desa Bumisari dinobatkan sebagai salah satu koperasi terbaik, bukan hanya di Kabupaten Lampung Selatan, tetapi juga di tingkat Provinsi Lampung.

Inovasinya meliputi gerai sembako, kios pupuk subsidi, sistem keanggotaan berbasis IT yang transparan, hingga marketplace digital dalam bentuk website. “Kami memulai dari koperasi tani. Alhamdulillah, setelah 8 tahun kami terus belajar dan berkembang. Sekarang kami sudah punya marketplace dan siap go digital,” ujar Ketua KDMP Bumisari, Diktri Ariansyah, saat audiensi dengan Bupati di ruang kerja bupati, Selasa (8/7/2025).

Namun, meski telah tumbuh pesat, KDMP masih menghadapi tantangan pasokan barang. Saat ini, baru Pertamina dan Bulog yang menyuplai barang, itupun dalam jumlah terbatas. “Kami mohon dukungan agar akses ke BUMN bisa lebih terbuka dan pasokan barang diperbanyak, supaya gerai kami benar-benar memenuhi kebutuhan warga,” tambah Diktri.

Menanggapi hal itu, Bupati Egi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah untuk pengembangan KDMP, termasuk membantu membuka akses ke BUMN. “Marketplace-nya menarik, tapi harus berdampak nyata. Kita harus punya big goals. Jangan cuma terlihat keren, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga melihat potensi besar KDMP Bumisari menjadi percontohan nasional dan mentor bagi ratusan desa dan kelurahan lainnya di Lampung Selatan. “Saya ingin 256 desa dan 4 kelurahan di Lampung Selatan benar-benar bergerak. Kita jadikan KDMP Bumisari sebagai contoh. Tapi ingat, harus sustainable dan punya dampak ekonomi yang nyata,” kata Bupati Egi. (ptm-kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

DPRD Kabupaten Lampung Selatan resmi menggelar Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (7/7/2025).

Agenda ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kebijakan fiskal daerah serta menyelaraskan program prioritas pembangunan dengan kondisi terkini.

Dalam paparannya, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa perubahan APBD dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan terhadap dinamika dan realita fiskal yang berkembang.

Ia menyebut, Nota Keuangan yang disusun memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. “Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan asumsi makro yang sudah tidak relevan, alokasi transfer pusat, rasionalisasi belanja, serta pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya,” ujar Bupati Egi.

Berdasarkan rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,43 triliun—mengalami penurunan sekitar Rp8,14 miliar dibanding APBD induk. Sementara belanja daerah justru meningkat menjadi Rp2,56 triliun atau naik sekitar Rp90,4 miliar. Kenaikan belanja dialokasikan untuk belanja modal, transfer, efisiensi belanja operasional, hingga belanja tidak terduga. Seluruh Fraksi di DPRD Lampung Selatan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat komisi dan badan anggaran.

Fraksi Gerindra, melalui juru bicara Ali Wardana, menekankan pentingnya penyesuaian anggaran agar program tepat sasaran dan realistis. Fraksi PDI Perjuangan turut menyetujui, sembari mengusulkan agar pembangunan Gedung Serbaguna Kalianda (Kalianda Town Center) dimasukkan ke dalam perencanaan perubahan.

Fraksi-fraksi lainnya seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat, NasDem, dan PKS turut menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda dan menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembahasan dengan semangat sinergi.

Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Egi kembali menegaskan bahwa perubahan APBD bukan hanya penyesuaian angka, melainkan refleksi kebutuhan masyarakat, dinamika fiskal daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional. “APBD bukan sekadar angka, tetapi alat kebijakan publik untuk pelayanan masyarakat. Seluruh masukan fraksi kami catat sebagai bahan evaluasi arah kebijakan anggaran ke depan,” kata Egi.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen resmi Raperda Perubahan APBD 2025 dari Pemerintah Kabupaten kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut pada tahap komisi dan badan anggaran. (Gil-Kmf/*/red)

SUMEDANG, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemkab Sumedang resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Berbagi Inovasi dan Informasi Daerah.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, pada Jumat (4/7/2025).

Kolaborasi ini melibatkan 14 Perangkat Daerah dari Lampung Selatan, mencakup Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, hingga Disnaker.

Kerja sama ini diproyeksikan sebagai langkah percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis teknologi. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumedang dipilih sebagai mitra karena dinilai telah berhasil menerapkan berbagai inovasi dalam sistem pemerintahan. Ia pun berharap dapat meniru kesuksesan Sumedang dalam membangun sistem birokrasi yang efisien dan berbasis teknologi. “Saya dikasih masukan, kalau mau belajar pemerintahan, ke Sumedang tempatnya. Maka kami niatkan ke sini untuk belajar. Kami ingin mengikuti kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan teruji,” ujar Egi dalam sambutannya.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut hangat kedatangan rombongan dari Lampung Selatan. Ia menilai kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk memperkuat kinerja dan berbagi solusi atas berbagai tantangan daerah. “Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kita ini berbagi pengalaman, dan saya yakin Lampung Selatan pun memiliki banyak hal yang bisa kami pelajari,” ujar Dony.

Menurut Dony, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda—seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas layanan publik. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Sumedang memilih untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Kami ubah budaya dari dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dan dari sistem manual ke digital. Peran pemimpin adalah merancang arah kebijakan, sementara transformasinya dijalankan melalui platform digital oleh Dinas Kominfo. Pelayanan dan pemantauan dilakukan secara digital,” jelasnya.

Kerja sama antara Lampung Selatan dan Sumedang ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi antardaerah sebagai strategi menghadapi tantangan pembangunan masa depan. (ptm/*/red)

PENENGAHAN, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat menuntaskan perbaikan gorong-gorong dan talud yang rusak akibat banjir di Jalan Buring, RT 3 Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan.

Langkah sigap ini dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, sebagai bentuk respons terhadap bencana luapan air yang terjadi pada Februari 2025 lalu.

Kerusakan disebabkan oleh gorong-gorong lama berukuran kecil yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras, sehingga menyebabkan banjir di wilayah tersebut.

Proyek penanganan darurat ini dikerjakan oleh CV Way Pisang, dimulai sejak pertengahan Juni 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender. Namun, hingga hari ke-17, progres pengerjaan telah mencapai hampir 90 persen. “Kemungkinan besar tidak sampai 60 hari. Saat ini tinggal proses pengecatan leneng atau dinding penahan tanah di kiri dan kanan gorong-gorong,” ujar Khoidir Husni, Pelaksana CV Way Pisang, saat ditemui di lokasi pada Kamis (3/7/2025).

Adapun pengerjaan yang dilakukan meliputi penggantian gorong-gorong lama dengan lima buah box culvert precast berukuran 2×2 meter, serta perbaikan talud sepanjang 220 meter dengan tinggi 1 meter dan lebar 40 cm menggunakan pasangan batu.

Selain itu, dilakukan pelebaran jalan dengan rabat beton di dua sisi, yakni selebar 1 meter di kanan dan kiri badan jalan dari arah jalan lintas, serta 2,5 meter dari arah dalam perkampungan.

Langkah cepat ini mendapatkan apresiasi dari warga sekitar yang merasakan langsung dampak positif dari perbaikan tersebut, terutama karena gorong-gorong tersebut merupakan akses penting menuju jalan lintas Sumatera. “Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Egi karena telah memperbaiki gorong-gorong dan talud di desa kami. Semoga setelah ini desa kami mendapat pembangunan lainnya,” ucap seorang warga Dusun Buring.

Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen Bupati Egi dalam memperkuat infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (lmhr-kmf/*/red)