KALIANDA, (Ltc):
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sekaligus Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di Aula Rimau, Kantor Bappeda setempat, pada Kamis (20/3/2025).
Dalam pembangunan daerah kedepan, Pemkab Lampung Selatan mengusung visi “Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui tujuh misi atau yang dikenal dengan Pitu Vista.
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Sahurian, mengungkapkan, terdapat 1.537 usulan terverifikasi pada RKPD tahun 2026 yang merupakan hasil dari Musrenbang Desa hingga Kecamatan.
Selain itu, terdapat pula 441 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 260 usulan infrastruktur, 146 usulan ekonomi dan 35 usulan sosial pemerintah. “Dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Selatan ini kita akan bersama-sama menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah,” kata Aryan Sahurian.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan program dan usulan pembangunan harus mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat. Namun, juga tetap mengutamakan prioritas dan kapasitas keuangan daerah. “Saya sudah intruksikan kepada semua OPD, dalam periode saya untuk menerapkan dua prinsip. Yang pertama impact full, dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat. Kedua, yaitu sustainable atau berkelanjutan,” kata Bupati Egi.
Egi menyatakan program pembangunan Lampung Selatan harus linier dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, seperti ketahan pangan, hilirisasi, ketahanan energi. “Karena kita sudah berkomitmen, program kita harus linier dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Itu adalah komitmen kita selama 5 tahun kedepan,” tegas Bupati Egi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, berharap program pembangunan Pemkab Lampung Selatan bisa sejalan dengan pemerintah provinsi, yaitu mendorong perekonomian yang inklusif, mandiri, SDM unggul dan produktif, serta masyarakat yang beradab.
Namun demikian, lanjut Elvira Umihanni, program pembangunan tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. “RKPD yang akan disusun ini harus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana pembangunan tahunan ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” Elvira Umihanni mewakili Gubernur Lampung. (abd/ptm/*/red)
