KALIANDA, (Ltc):

Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi mengenai ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat Lampung Selatan, pada Senin (5/2/2024).

Rakor yang berlangsung di Ruang Asisten Ekonomi dan Pembangunan tersebut, dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Hery dan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Eka Riantinawati dan jajaran terkait.

Achmad Hery menyampaikan, rakor tersebut bertujuan untuk menyepakati langkah Tim Satgas Ketahanan Pangan dalam upaya membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok. “Dengan mengaktifkan peran masing-masing anggota Tim Satgas Ketahanan Pangan dalam menyediakan pangan yang cukup dengan harga terjangkau, kualitas amam dan bermutu hingga sampai ditingkat masyarakat,” ujarnya.

Achmad Hery mengatakan, penanganan terhadap ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau ini sangat penting. Dimana, pangan seringkali menjadi penyebab inflasi dibeberapa daerah maupun secara nasional.

“Komoditi pangan yang menjadi fokus pengawasan dan pemantauan yakni diantaranya beras, jagung, kedelai, cabe merah, gula putih, telur, daging ayam dan daging sapi,” kata Achmad Hery.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan, Eka Riantinawati menyampaikan, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yakni, menyiapkan data ketersediaan pangan di Lampung Selatan secara rutin setiap minggunya. “Melakukan pemantauan harga harian terhadap komoditi pangan, operasi pasar dan membantu memperlancar pelaksanaan distribusi bantuan pangan beras,” ucap Eka Riantinawati.

Eka Riantinawati menambahkan, terkait dengan penerima bantuan, semua data sudah terdata dari pusat.  Data penerima bantuan tersebut ditunjuk langsung oleh pusat. “Untuk itu melalui rakor ini kita akan membahas bagaimana tindak lanjut dari Tim Satgas Ketahanan Pangan. Terkait dengan SK Tim Satgas, nanti ada perubahan terlebih dahulu, supaya dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya sehingga dapat berjalan dengan optimal,” kata Eka Riantinawati. (Nsy/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2024 secara virtual meeting, pada Senin (5/2/2024).

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dihadiri oleh berbagai pihak dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor inflasi minggu pertama di bulan Februari 2024, diikuti TPID Lampung Selatan dari ruang Kabag Perekonomian, Setdakab setempat.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir menyampaikan, rakor tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah dalam menyikapi perkembangan inflasi di tiap daerah.

Tomsi Tohir menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) posisi tertinggi inflasi dipegang oleh Provinsi Papua Tengah 4,76 persen.

Sementara itu, untuk posisi terendah dibawah rata-rata nasional diduduki oleh Bangka Belitung 1,21 persen.

“Masih cukup banyak yang diatas rata-rata nasional 2,51 persen. Kemudian, juga cukup banyak yang dibawah angka tersebut,” kata Tomsi Tohir.

Tomsi Tohir juga menyampaikan mengenai indeks perkembangan harga bahan pangan pertanggal 1 Februari 2024. Dimana, posisi tertinggi diduduki oleh minyak goreng, kemudian beras dan disusul oleh cabai merah.

Atas dasar itu, Tomsi Tohir meminta agar seluruh daerah tetap waspada terhadap adanya potensi kenaikan angka inflasi. “Beras ini yang tetap dari minggu ke minggu, kalau minyak goreng baru pada minggu pertama ini. Kemudian, cabai merah ini minggu lalu tidak masuk, sekarang mulai menempati posisi atas,” ungkapnya. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

DPRD Kabupaten Lampung Selatan nyatakan komitmennya mendukung aspirasi hingga langkah percepatan reformasi agraria bagi warga masyarakat yang mendiami kawasan register I Waypisang.

Melalui juru bicara DPRD, Andi Apriyanto menyatakan pada prinsipnya DPRD mendukung secara penuh dan suport atas apa yang diaspirasikan oleh masyarakat yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Register (Formaster).

“Kami di DPRD, dengan ini menyatakan senantiasa berkomitmen dengan apa yang diaspirasikan masyarakat, supaya pelepasan status hutan kawasan dapat dimiliki oleh warga. Apalagi kawasan tersebut memang faktanya sudah puluhan tahun didiami oleh warga masyarakat,” ujar legislator dari F-PKS ini, Rabu 31 Januari 2024.

Disinggung mengenai peran dan kewenangan terkait masalah ini, anggota komisi IV ini mengamini bahwa masalah tersebut merupakan ranah dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Sesuai dengan regulasi yang ada, kalau kewenangan itu ada di pusat. Kalau kita di kabupaten hanya bisa suport dan mendukung penuh serta juga doa. Pokoknya apa yang bisa bisa kita lakukan, pasti kita perbuat. Apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” imbuhnya.

Kendati demikian, Andi tak menampik, meski proses pelepasan hutan kawasan tersebut sudah lama berjalan melalui tim terpadu bentukan dari Pemprov Lampung, namun demikian asa warga masyarakat untuk dapat memiliki tanah sendiri harus kandas atas apa yang disampaikan oleh tim terpadu tersebut.

“Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat itu kan, tim terpadu setelah melakukan kajian terhadap sejumlah aspek, maka direkomendasikan pelepasan kawasan tersebut menjadi hutan sosial. Sedangkan aspirasi warga masyarakat kan pelepasan status hutan untuk dapat hak kepemilikan pribadi,” beber Andi seraya menambahkan bahwa subtansi rekomendasi oleh tim terpadu tersebut terkait dengan RPJMD Pemprov jika kawasan tersebut adalah kawasan industri.

Sementara secara terpisah, perwakilan Pemkab Lamsel melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Martoni menyatakan sikap Pemkab tak jauh berbeda dengan DPRD, bahwa Pemkab senantiasa berkomitmen mendukung penuh dan suport atas apa yang diperjuangkan oleh warga melalui Formaster.

“Dengan ini, kembali saya tegaskan komitmen Pemkab dalam mendukung penuh dalam upaya pelepasan status hutan register I, sehingga hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah daerah agar sekiranya bisa disampaikan, dan saya pastikan akan kami lakukan,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, seribuan masyarakat dari sejumlah kecamatan seperti Ketapang, Sragi dan Penengahan yang menamakan Forum Masyarakat Register (Formaster) menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Korpri Pemkab Lamsel, Senin pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Kordinator aksi dari Forum Masyarakat Register (Formaster) Yatno, dalam orasinya meminta semua pihak mendukung aspirasi pelepasan kawasan tersebut dengan membubuhkan tandatangan. Bahkan, pengunjuk rasa mengancam bakal tidak akan ikut berpartisipasi alias Golput, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, 14 Febuari mendatang.

“Selama ini kalian kami beri amanah, cuma jawabannya susahlah, sulitlah. Sekarang kami datang kembali untuk mempertanyakan amanah yang kami diberikan. Amanah jangan dianggap main-main. Kemenangan anda jangan akan kami tuntut sampai berpihak kepada rakyat,” sebutnya dalam orasi.(*/red)

CANDIPURO, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Candipuro Tahun 2025 di Lapangan Balai Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, pada Selasa (30/1/2023).

Pembukaan Musrenbang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, perwakilan DPRD Lampung Selatan, TNI/Polri, pejabat teras  Pemkab Lampung Selatan beserta tamu undangan lainnya.

Bupati Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan wadah yang efektif dalam menyatukan persepsi dan usulan pembangunan di daerah.

Nanang menekankan pentingnya menetapkan program prioritas dalam Musrenbang. Dengan demikian, diharapkan usulan pembangunan tersebut akan berpengaruh positif terhadap kemajuan Desa.

“Ini titik ke-8 kita bermusyawarah menjalankan program-program pembangunan. Saya minta nanti yang masuk e-planning itu program yang di prioritaskan, sehingga bisa masuk di tahun 2025 mendatang,” kata Nanang.

Tak hanya itu, Nanang juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun desa dengan melakukan inovasi dan menggali potensi pada masing-masing wilayah.

“Kita berinovasi dan berkreativitas, manfaatkan yang ada, gak harus punya gunung, air terjun dan laut. Jangan kita pembangunan infrastruktur bagus tapi IPM kita rendah, ini akan sangat mempengaruhi,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Candipuro, Achmad Sholatan menyampaikan, mengenai rencana usulan prioritas pembangunan di Kecamatan Candipuro pada Tahun Anggaran 2025.

Diantaranya, rehab total Kantor Camat Candipuro, peningkatan akses jalan yang akan menunjang sektor pertanian dan pendidikan, serta gedung perpustakaan sebagai pusat literasi desa. “Peningkatan jalan dari Desa Sidaoasri ke Desa Banyumas, karena jalan ini merupakan akses bagi pertanian dan pendidikan. Kami harap ini bisa direalisasikan pada tahun 2025 mendatang,” kata Achmad Sholatan. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengadakan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2023 yang berlangsung di Ruang Vicon, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, pada Selasa (30/1/2024).

Ketua Tim Pelaksana, Putri Anggraini menuturkan, jika entry meeting ini merupakan bentuk awal komunikasi antara BPK Provinsi Lampung dan juga Pemkab Lampung Selatan guna membentuk kesamaan pandangan terhadap proses dan mekanisme pelaksanan pemeriksaan. “Pertemuan sore ini, kami tujukan sebagai langkah awal membangun komunikasi dengan Pemkab Lampung Selatan guna menyamakan persepsi terhadap proses pelaksanaan nanti,” ungkapnya.

Ketua Tim BPK Provinsi Lampung, Putri Anggraini yang didampingi lima anggota lainnya mejelaskan, bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan akan dilaksanakan selama 20 hari, dimulai dari tanggal 30 Januari hingga 18 Februari 2024. “Untuk proses pemeriksaannya sendiri akan dilaksanakan hingga tanggal 18 Februari mendatang, dan hari ini terhitung sebagai hari pertama,” imbuhnya.

Bupati Lampung Selatan, H Nanang Ermanto, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut hangat kedatangan tim BPK Provinsi Lampung.

Dalam hal ini, Nanang menyampaikan, jika Pemkab Lampung selatan akan mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim dari BPK Provinsi Lampung, dengan menyiapkan personil pelaksanaan dan peninjauan yang sesuai dengan teknis yang ditentukan. “Kami sangat mendukung atas rencana pemeriksaan yang akan dilakukan. Nanti, kami akan mengikuti semua mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan dengan mengerahkan personil yang sesuai dengan teknis dari BPK Provinsi Lampung,” ujarnya. (Abd/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dalam rangka mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Posko Pemilu Serentak 2024 bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung secara virtual meeting.

Kegiatan diikuti oleh Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Kejaksaan Negeri setempat, Rabu (31/1/2023). Pemkab Lampung Selatan diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Martoni Sani, S.Sos., M.H.

FGD ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi yang baik antara seluruh stakeholder terkait dalam menghadapi gangguan ketertiban dan ketentraman umum di daerah dalam pelaksanaan Pemilu Serentak.

Mengawali laporannya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Volanda Azis Saleh, S.H., S.E., M.H. memaparkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bumi Khagom Mufakat sebanyak 3.029 lokasi.

Kemudian, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 796.779 jiwa dengan rincian laki-laki 404.745 jiwa dan perempuan 392.034 jiwa. Sementara, jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 596 calon.

“Namun, terdapat perubahan karena pemilih asli Lampung Selatan yang memindahkan daerah pemilihannya keluar dari Lampung Selatan berjumlah 3.864 jiwa dan pemilih luar Lampung Selatan yang memindahkan daerah kepemilihannya ke Lampung Selatan 1.479 jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut Volanda juga melaporkan, mengenai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024.

Volanda menjelaskan, AGHT tersebut terdapat pada letak geografis Lampung Selatan yang berbatasan dengan laut dan memiliki Gunung Anak Krakatau (GAK), sehingga dikhawatirkan adanya bencana alam.

“Yang krusial disini adalah 8 TPS di Pulau Sebesi dan di pulau Rimau ada 4 TPS. Potensi AGHT sendiri potensi yang terbesar adalah cuaca, mengingat saat ini curah hujan cukup tinggi dan Lampung Selatan berdekatan dengan laut dan GAK,” kata Volanda. (ptm/*/red)

WAY PANJI, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto menghadiri sekaligus membuka acara Musrenbang Kecamatan Rajabasa tahun 2024 yang berlokasi di SDN Negeri Sidoreno, Desa Sidoreno, Kecamatan Way Panji, pada Rabu (31/01/2024).

Camat Way Panji Luthfi Marthadinata Hedijaya dalam paparan menyampaikan, Kecamatan Waypanji memiliki potensi berupa pontensi pertanian, perkebunan, dan peternakan. ”Pada tahun 2023 Kecamatan Waypanji di desa sidomakmu dan Sidoharjo mendapatkan bantuan perikanan budidaya ikan dalam ember dan benih ikan selain itu terdapat pula bantuan dari dinas keswan berupa ternak sapi dan kambing,” ucapnya.

Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto mengatakan, melalui Musrenbang ini seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memanfaatkan moment ini untuk dapat bermusyawarah, menyatukan visi misi untuk bisa memberikan suatu kesejahteraan serta pembangunan dan pertumbuhan di Lampung Selatan khususnya Kecamatan Way Panji. “Oleh karenanya, pak kades kita harus bisa menggali potensi-potensi yang ada di setiap desa, kuncinya untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Way Panji,” kata Nanang.

Nanang juga menjelaskan, bahwa, pemerintah daerah Lampung Selatan terus berpacu dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya dengan mencegah anak putus sekolah. “Dalam hal ini, pemerintah desa seperti Bu kades harus punya peran penting, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah serta untuk membantu program pemerintah dengan tujuan meningkatkan SDM dan IPM,” pintanya. (lmhr/nsy/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan sekaligus calon anggota legislatif tahun 2024-2029 Syaiful Azumar, melakukan kampanye di Caffe Resto Lamban Panggung, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lamsel, Selasa (30/1/2024).

Kepada masyarakat Desa Kedaton, Saiful Azumar minta untuk kembali memilih dia sebagai anggota DPRD Lamsel di periode berikutnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Saya mohon dukungannya, semoga saya terpilih lagi, di periode 2024-2029. InsyaAllah Golkar menang masyarakat sejahtera,” kata politisi Partai Golkar.

Syaiful Azumar menambahkan, jika ia terpilih kembali sebagai anggota legislatif periode berikutnya, prioritasnya adalah melanjutkan programnya yang selama ini telah berjalan.

“Salah satunya saya telah memperjuangkan pembangunan jalan rabat beton di Desa Kedaton di Umbul Tengah Babul Hikmah dan beberapa bantuan bedah rumah di Kalianda,” Sambung pria yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Lamsel itu. (*/*/red)

RAJABASA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto meresmikan rumah warga penerima bantuan bedah rumah di Kecamatan Rajabasa, pada Senin (29/01/2024).

Asmuro (54), warga Desa Kunjir Kecamatan Rajabasae sebagai penerima pogram Bedah Rumah dari Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Dan peresmian program bedah rumah tersebut ditandai dengan pemberian kunci secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto bersama anggota DPRD dari DP Kalianda Rajabasa, tak ketinggalan Sekretaris Daerah Thamrin, beserta jajaran lainnya.

Nanang mengucapkan selamat kepada Asmuro yang telah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemerintah Daerah. “Alhamdulillah selamat ya bu, semoga rumah ini bisa bermanfaat membawa keberkahan dan kesehatan untuk ibu dan keluarga,” ungkap Nanang.

Orang Nomor satu di Lampung Selatan itu menyampaikan, dana bantuan bedah rumah ini berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR), yang merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten dengan para pihak perusahaan yang ada di Lampung Selatan.

“Ini berasal dari ASDP. Kita selalu berusaha, mengajak keterlibatan semua elemen termasuk para pihak perusahaan dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di Lampung Selatan ini. Supaya kita bisa lebih cepat dalam menuntaskan rumah tidak layak huni jadi kita ajak keterlibatan semuanya,” ujar Nanang.

Pada kesempatan itu, Asmuro mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan dan dirinya atas dibangunnya rumahnya menjadi rumah permanen yang layak untuk di tempati. “Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak bupati beserta jajaran yang telah membantu membangun rumah kami menjadi layak untuk ditempati. Alhamdulillah sekarang kami tidak hawatir robah lagi ketika hujan, karena kami telah memiliki rumah yang layak,” kata Asmuro. (Nsy/*/red)

RAJABASA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto menghadiri sekaligus membuka acara Musrenbang Kecamatan Rajabasa tahun 2024 yang bertempat di Lapangan SMP 1 Rajabasa, Desa Kunjir, pada Senin (29/01/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Camat Rajabasa, Sabtudin mengatakan, Kecamatan Rajabasa memiliki luas 100,39KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 26.061 jiwa dan 7.217 Kepala Keluarga.

“Secara geologis Kecamatan Rajabasa merupakan daerah daratan, lautan dan juga kepulauan. Dimana Kecamatan Rajabasa memiliki komoditi perikanan laut serta menjadi lokasi pembenuran udang vaname,” paparnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan, dalam membangun perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan harus diiringi dengan adanya indeks pembangunan manusia serta peningkatan sumber daya manusia.

“Maka untuk meningkatkan sumber daya manusia, saya tidak mau lagi ada anak yang putus sekolah di desa. Jangan sampai dengan potensi yang kita punya dikelola oleh pihak lain karena tidak adanya kemampuan dan kesiapan kita dalam membentuk generasi-generasi penerus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nanang juga menegaskan, dengan adanya potensi-potensi wisata yang ada di Kecamatan Rajabasa untuk dapat dikelola dengan baik sehingga nantinya dapat terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau desa ini memiliki tempat wisata yang dikelola dengan baik maka nantinya akan menghadirkan perputaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kuncinya, dengan adanya potensi wisata yang dikelola dengan baik juga akan diiringi dengan hadirnya wisatawan dari luar yang nantinya juga memiliki rasa aman dan nyaman untuk hadir di Lampung Selatan,” pungkasnya. (lmhr/*/red)