KALIANDA, (Ltc):

Polres Lampung Selatan mengerahkan 158 personelnya dari berbagai satuan tugas untuk mengamankan acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Negeri Baru Resort dan menjadi bagian dari rangkaian Operasi Mantap Praja 2024. Pada Kamis (9/12025) hari ini, pukul 08.00 WIB

Pengamanan kali ini melibatkan satuan preemtif, preventif, Kamseltibcarlantas, penegakan hukum, serta unit intelijen dan Satuan K-9 dari Sat Samapta Polres Lampung Selatan. Dukungan tambahan juga diberikan oleh 15 personel TNI dari Kodim 0421/Lamsel untuk memastikan kelancaran acara.  

Kabagops Polres Lampung Selatan, Kompol Deprison, yang bertindak sebagai Karendal Ops, memberikan arahan kepada personel saat apel pengamanan. Dalam instruksinya, ia menegaskan pentingnya sterilisasi dan pemeriksaan barang bawaan peserta yang akan memasuki ruangan rapat pleno. “Lakukan sterilisasi dan periksa barang bawaan peserta yang memasuki ruangan rapat, pastikan peserta yang masuk memiliki kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPU,” tambahnya.  

Selain itu, kelancaran arus lalu lintas di pintu masuk dan jalur menuju lokasi juga menjadi perhatian utama. “Lakukan pengaturan dan patroli lalu lintas di jalur menuju lokasi,” tegas Kompol Deprison.  

Seluruh peserta rapat pleno yang hadir di Negeri Baru Resort menjalani pemeriksaan barang bawaan dan body checking menggunakan metal detector. Personel gabungan dikerahkan baik di dalam maupun di luar ruangan untuk memastikan keamanan maksimal.  

Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Polres Lampung Selatan, yang bertujuan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan.  

Kerja sama antara Polri dan TNI diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh peserta dan masyarakat yang terlibat. Hingga berita ini diturunkan, proses pengamanan berjalan lancar dan terkendali.(Rilis Polres Lamsel/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Sebanyak 4.842 Guru Honorer dan Guru Kepulauan PNS dan Non PNS jenjang TK/PAUD, SD, SMP serta Operator Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menerima bantuan insentif tahap III.

Bantuan itu diberikan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, kepada perwakilan guru dari masing-masing jenjang pendidikan, yang diserahkan di Aula Sebesi, Kantor PKK Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu (18/12/2024).

Adapun besaran insentif yang diterima, yaitu Guru PAUD sebesar Rp800.000, Guru TK Negeri Rp1.200.000, Guru SD Negeri Rp1.200.000, Guru SMP Negeri Rp1.200.000, Guru Kepulauan PNS sebesar Rp4.000.000, Guru Kepulauan Non PNS sebesar Rp6.000.000, Operator Sekolah sebesar Rp600.000 dan Guru Inklusif sebesar Rp800.000.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Asep Jamhur menyampaikan, insentif tersebut diberikan untuk periode September-Desember 2024 atau tahap III.

Bantuan insentif tersebut merupakan bentuk perhatian khusus kepada guru honorer yang sudah mengabdikan diri meskipun dengan segala keterbatasan.

“Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bupati Lampung Selatan terhadap dunia pendidikan. Semoga insentif yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Asep Jamhur.

Acara penyerahan insentif secara simbolis ini juga menjadi momentum bagi Nanang Ermanto untuk bersilaturahmi dengan para guru di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Nanang menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan oleh para guru di dunia pendidikan. Khususnya guru honorer, dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas.

“Perjuangan dan pengabdian bapak ibu sekalian, sulitnya beliau dalam mendidik, terutama para guru di kepulauan,” kata Nanang Ermanto.

Nanang juga menekankan pentingnya peran guru dalam mencetak generasi penerus yang unggul, terutama untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Mudah-mudahan dengan komitmen bersama, kita bisa menciptakan generasi yang berkualitas dan beretika, ini yang harus ditanamkan dalam jiwa pendidik. Kita buat fundamen dasar untuk generasi Indonesia emas 2045,” kata Nanang. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dalam upaya mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meningkatkan intensitas pengawasan di pasar tradisional, retail modern, dan distributor,  pada Selasa (17/12/2024).

Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dan mencegah praktik curang seperti penimbunan.

Berdasarkan hasil pantauan, ada beberapa bahan pokok yang harganya naik dan turun, namun untuk saat ini harga kebutuhan pokok masih cenderung stabil.

Kemudian, untuk ketersediaan stok komoditas pangan di Pasar Inpres Kalianda, Pasar Sidomulyo juga masih terlihat cukup hingga menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lampung Selatan, Dulkahar, bersama Tim Pengendalian Inflasi Lampung Selatan dalam kunjungannya mengatakan, tujuan pemantauan harga pasar ini karena terdapat informasi terkait lonjakan harga bahan pokok.

“Jadi ini Tim Inflasi Kabupaten Lampung Selatan bersama pihak kecamatan untuk bersama-sama kita mengecek harga di lokasi pasar Kalianda dan Sidomulyo. Hari ini kita bagi 2 tim, tim satu mengecek di Pasar Natar dan juga Pasar Jati Agung,” ujarnya.

Dulkahar juga menyampaikan, selisih harga antar pasar Kalianda dan Sidomulyo tidak terlampau jauh dan masih terpantau normal. Karena beberapa komoditas bahan dari Pasar Sidomulyo diantaranya ada yang mengambil dari pasar Kalianda dan begitu pun sebaliknya.

“Kita akan coba lihat perkembangan bila ada kenaikan harga yang signifikan. Kami dari Pemerintah Daerah akan melakukan kebijakan pelaksanaan operasi pasar bersama Bulog dalam rangka membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengurangi beban biaya dampak kenaikan harga,” kata Dulkahar. (nsy/lmhr/*/Red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) melaksanakan pembinaan program Bangga Kencana dan Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) kepada jajaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat. Yang berlangsung di Aula Rajabasa, komplek kantor Bupati Lampung Selatan, pada Selasa (17/12/2024).

Ikut hadir dalam acara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Injti Indriati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Nurizky Permanajati beserta tim, dan Ketua TPPS Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto.

Kepala Dinas Dalduk dan KB Lampung Selatan, Rika Wati menyampaikan, jika sudah ada 105 orang petugas lapangan keluarga berencana yang telah melaksanakan program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting yang tersebar di 17 kecamatan.

Rika Wati juga menyampaikan, dalam penerapan program Genting ini telah melibatkan berbagai mitra seperti Bank Syariah Indonesia, TNI, dan juga beberapa perusahaan swasta.

“Sehingga kami berharap, tim pendamping keluarga dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan program ini di tingkat-tingkat desa,” ujar Rika Wati.

Sementara itu, Ketua TPPS Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, mengapresiasi penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, melalui pembinaan itu, dapat menumbuhkan motivasi besar bagi tim penanganan stunting untuk berupaya menurunkan angka stunting di Bumi Khagom Mufakat.

Lebih lanjut Winarni menjelaskan, jika stunting adalah tantangan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

“Penurunan angka stunting ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” kata Winarni.

Bukan itu saja, lanjut Winarni, sejauh ini, Lampung Selatan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam percepatan penurunan angka stunting dan juga pencegahannya.

“Dari data terbaru angka stunting di Lampung Selatan mengalami kenaikan sebesar 0.4%, dan ini akan menjadi evaluasi kita bersama untuk terus meningkatkan kinerja kita,” imbuhnya.

Menurut Winarni, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan ini terus dilakukan antara pemerintah daerah, BKKBN, tenaga kesehatan, partisipasi aktif masyarakat, dan para pelaku usaha.

“Kita jalan bersama, bekerja bersama, dan evaluasi bersama atas langkah yang kita lakukan. Kita pastikan juga, semua memliki dampak baik kepada masyarakat,” ujar Winarni. (Abd/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menerima audiensi jajaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung, yang berlangsung di ruang kerja bupati setempat, pada Senin (16/12/2024).

Selain disambut Bupati Lampung Selatan, kedatangan rombongan yang dipimpin Kepala BBPOM di Bandar Lampung, Ani Fatimah Isfarjanti turut diterima Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten, Intji Indriati, dan Plt Asisten Administrasi Umum, Muhadi.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BBPOM di Bandar Lampung, Ani Fatimah Isfarjanti menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Ani menyebut, BBPOM memiliki beberapa program nasional yakni, desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan intervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah.

“Di tahun 2025, tiga program tingkat nasional ini akan dilakukan di Lampung Selatan. Jadi kami akan mengintervensikan tiga desa, satu pasar dan 20 sekolah,” ungkap Ani.

Lebih lanjut Ani menyampaikan, pada tahun 2025 mendatang, BBPOM akan  turut bergabung dan membuka gerai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami akan bergabung di dalam pelayanan publik yang berada di Lampung Selatan yakni di MPP tahun depan. Sehingga nantinya kami bisa lebih dekat dengan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan,” kata Ani.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyambut baik dan mendukung kegiatan yang akan di lakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung.

“Kami pemerintah kabupaten tentunya sangat mendukung. Dengan sinergi yang baik ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Lampung Selatan, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas,” kata Nanang. (Nsy/*/*/Red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi satu-satunya kabupaten yang dinilai gerak cepat dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2025.

Atas kerja keras itu, Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Lampung Selatan dalam menyusun R-APBD 2025.

Evaluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan pada Selasa, 10 Desember 2024 di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung, Kemarin. Pemkab Lampung Selatan dinilai gerak cepat untuk memastikan ketepatan waktu dalam penyusunan APBD 2025 dengan kualitas yang baik.

Tim Evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Dr. Senen Mustakim, S.Sos, M.Si, dn terdiri dari unsur BPKAD, BAPPEDA, BAPPENDA dan Inspektorat Provinsi Lampung, serta Biro Hukum Setdaprov Lampung.

Kegiatan evaluasi itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dra. Injti Indriati, MH, mewakili Bupati Lampung Selatan bersama anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Hadir juga, Jenggis Khan Haikal, SH, MH selaku anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan mewakili Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Wahidin Amin mengatakan, evaluasi R-APBD bertujuan untuk menguji kesesuaian Ranperda dan Ranperkada APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian ketentuan kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wahidin Amin juga memaparkan terkait hasil evaluasi terhadap RAPBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025. Diantaranya, seluruh tahapan penyusunan RAPBD Lampung Selatan Tahun 2025 telah sesuai dengan peraturan, mulai dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penyampaian dokumen RAPBD bahan evaluasi.

“Dan tim menyatakan sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan adalah satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang tepat waktu pada seluruh tahapan penyusunan RAPBD. Sehingga mereka memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto,” kata Wahidin Amin dalam keterangannya.

Selanjutnya, Pemkab Lampung Selatan juga telah mengalokasikan belanja untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dengan persentase belanja sebesar 79,10 persen dari total anggaran belanja daerah. Serta, telah mengalokasikan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta bidang sosial.

“Lalu, alokasi belanja pendidikan sebesar 27,29 persen. Sehingga telah memenuhi aturan mengenai belanja pendidikan yang harus dianggarkan minimal sebesar 20 persen. Adapun belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 32,60 persen dari belanja daerah diluar belanja transfer, sehingga belum memenuhi ketentuan persentase minimal BIPP sebesar 40 persen,” ungkap Wahidin Amin

Namun demikian, lanjut Wahidin Amin, masih ada waktu untuk meningkatkan porsi belanja infrastruktur secara bertahap demi memenuhi ketentuan mengenai belanja infrastruktur sebesar minimal 40 persen pada tahun anggaran 2027.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan didukung proyeksi peningkatan pendapatan pada masa mendatang, terutama dengan adanya kebijakan pendapatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disamping itu, belanja pegawai pada RAPBD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 28,94 persen, lebih rendah dibanding batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja daerah, dan merupakan satu-satunya daerah yang telah memenuhi ketentuan mengenai belanja pegawai.

“Lalu, alokasi belanja pengawasan sebesar 0,62 persen dari total belanja daerah, melampaui ketentuan sebesar minimal 0,5 persen dari total belanja daerah dan merupakan daerah pertama di Provinsi Lampung dari seluruh kabupaten/kota yang telah memenuhi mandatory spending belanja pengawasan,” papar Wahidin Amin.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi berikutnya, Pemkab Lampung Selatan telah berhasil memenuhi belanja pengembangan SDM sebesar 0,26 persen. Sehingga melampaui ketentuan sebesar minimal 0,16 persen dari belanja daerah.

Selain itu tambah Wahidin Aminh, pihaknya juga telah mengalokasikan dan memenuhi belanja wajib atau mandatory spending lainnya berupa belanja bagi hasil pajak dan retribusi, belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja untuk pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Secara umum tim evaluasi menyampaikan bahwa RAPBD Lampung Selatan Tahun 2025 telah disusun dengan baik dan tepat waktu, kenaikan target pendapatan dibanding tahun sebelumnya ditetapkan secara moderat dengan memperhatikan potensi riil, serta telah memenuhi hampir seluruh alokasi belanja wajib atau mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Wahidin Amin.

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penilaian tim evaluasi terhadap RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Dia berharap, dimasa mendatang kualitas penyusunan dan pengelolaan APBD bisa lebih ditingkatkan.

“Harapan kita kedepan, APBD dapat berimplikasi secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah Kabupaten Lampung Selatan. Tentu prestasi ini adalah hasil kerja keras dan gotong-royong dari semua pihak yang terkait,” kata Nanang Ermanto. (rls/sel/*/red)