KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, resmi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Intji Indriati, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan.

Penunjukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan nomor: 800.1.11.1/403/V.05/2025 yang diserahkan langsung oleh Bupati Egi kepada Intji usai Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati, pada Rabu (10/9/2025).

Bupati Egi menjelaskan, keputusan tersebut diambil menyusul perpindahan tugas Kepala Dinas Pariwisata sebelumnya, Kurnia Oktaviani, yang sejak awal September 2025 resmi bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. “Hari ini juga saya akan menyerahkan SK Plt Kepala Dinas Pariwisata karena Kadis sebelumnya pindah tugas. Dan yang terpilih untuk mengisi adalah Bu Intji,” ujar Egi.

Ia menegaskan, penunjukan ini bertujuan memastikan kesinambungan program kerja Dinas Pariwisata sekaligus memperkuat pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, penempatan pejabat struktural dinilai sebagai bagian dari penataan birokrasi yang dinamis dan profesional, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus meningkat.

Dengan keputusan ini, Intji Indriati resmi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan terhitung mulai 10 September 2025. (lmhr/*/red)

BAKAUHENI, (Ltc):

Udara sejuk di perbukitan Dusun Kayu Tabu, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, menjadi saksi pengalaman berharga Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, saat menjajal wisata paralayang di destinasi Batu Alif Paragliding Site, pada Selasa (9/9/2025).

Dengan semangat penuh, Zita terbang dari ketinggian 320 meter di atas permukaan laut bersama instruktur sekaligus pilot berlisensi, Deon. Dari udara, ia menikmati panorama spektakuler yang membentang hingga Tanjung Tua, ujung Pulau Sumatera.

“Pemandangannya indah sekali dari atas, luar biasa, dengan suguhan panorama hingga ke ujung Pulau Sumatera. Terima kasih kepada komunitas paralayang yang sudah mendampingi,” ujar Zita sesaat setelah mendarat dengan selamat. Tak hanya merasakan sensasi terbang, Zita juga menyempatkan diri menyusuri Pantai Minang Rua dan melanjutkan kunjungan ke kawasan Lummay, yang juga menjadi bagian dari paket wisata di sekitar lokasi.

Menurut Zita, Batu Alif Paragliding Site memiliki potensi besar untuk menjadi magnet wisata baru Lampung Selatan. Namun, pengelola dari Komunitas Paralayang Lampung Club (PLC) mengungkapkan masih ada sejumlah kendala, mulai dari akses jalan hingga ketersediaan air dan listrik.

“Untuk jalan, kita tahu sendiri kondisinya seperti apa. Kami juga pernah menggali sumur hingga kedalaman 60 meter, tetapi belum berhasil mengalir ke atas. Infrastruktur memang masih sangat membutuhkan dukungan, dan kami berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ungkap salah satu perwakilan komunitas PLC.

Dari Nol Hingga Jadi Ikon Baru

Komunitas menuturkan perjalanan menemukan lokasi ini tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu mencari titik tertinggi, berkoordinasi dengan warga, hingga akhirnya menjadikan Batu Alif sebagai spot paralayang terbuka pertama untuk umum di Lampung.

Saat ini, dua warga Kayu Tabu telah dilatih terbang, sementara total ada sekitar 12 pilot aktif, tiga diantaranya perempuan. Bahkan, komunitas juga membuka kursus paralayang berlisensi dengan biaya Rp12 juta per orang untuk program intensif selama 2–3 minggu.

“Kami ingin olahraga paralayang ini dikenal luas di Lampung, bukan hanya untuk penggiat olahraga, tapi juga wisata. Harapan kami, Batu Alif Paragliding bisa menjadi ikon baru, dan Pemkab bisa memberi dukungan agar Lampung Selatan lebih maju ke depan,” tambah pengurus komunitas PLC.

Dengan dukungan berbagai pihak, Batu Alif Paragliding Site diyakini dapat menjadi wajah baru pariwisata Lampung Selatan, menggabungkan keindahan alam, olahraga ekstrem, dan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. (Gil-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memahami dan menghargai adanya perhatian publik atas pemberitaan mengenai Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemkab Lampung Selatan memandang perlu menyampaikan klarifikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Klarifikasi atas Pemberitaan*

Sebelumnya, salah satu media memberitakan bahwa BPO Bupati Lampung Selatan mencapai lebih dari Rp10,5 miliar per tahun, dengan perhitungan yang disandingkan terhadap batas maksimal sekitar Rp1,45 miliar. Informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, karena metode perhitungan yang digunakan tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Dasar Hukum dan Penetapan BPO*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hak keuangan, salah satunya Biaya Operasional, yang terdiri atas beberapa komponen, termasuk Biaya Penunjang Operasional (BPO).

Besaran BPO diatur secara jelas dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2000, dengan klasifikasi sesuai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin, selaku Sekretaris Tim TAPD, menjelaskan bahwa PAD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp425,93 miliar.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf f PP Nomor 109 Tahun 2000, daerah dengan PAD di atas Rp150 miliar memiliki rentang BPO paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi 0,15% dari PAD.

“Oleh karena itu, perhitungan yang menyebutkan bahwa BPO maksimal Rp1,45 miliar berdasarkan 0,40% PAD dikalikan 60% tidak memiliki dasar hukum yang sah,” tegas Wahidin Amin, Selasa (9/9/2025).

*Perbedaan BPO dengan Belanja Operasional Lainnya*

Pemkab Lampung Selatan juga menegaskan bahwa BPO berbeda dengan belanja operasional Sekretariat Daerah secara keseluruhan. BPO merupakan salah satu komponen yang sah, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti koordinasi pemerintahan, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, hingga kegiatan khusus lainnya yang bersifat strategis.

*Komitmen Pemerintah Daerah*

Dalam situasi keterbatasan fiskal, Pemkab Lampung Selatan menekankan komitmen untuk tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya klarifikasi ini, Pemkab Lampung Selatan berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh serta terhindar dari persepsi yang keliru terkait Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (*/*/Ret)

KALIANDA, (Ltc):

Ribuan kader PKK dan masyarakat tumpah ruah mengikuti senam massal di Stadion Radin Inten, Kalianda, Selasa (9/9/2025), dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2025.

Kegiatan senam massal ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Zita Anjani, yang hadir dengan penuh kehangatan.

Acara semakin semarak dengan kehadiran Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan Reni Apriani Syaiful Anwar, Wakil Ketua III DPRD Bela Jayanti, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ratna Yanuana Supriyanto, serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Yespi Cory.

Momentum ini tidak hanya menjadi ajang berolahraga bersama, tetapi juga mempererat silaturahmi antar-kader PKK dan masyarakat.

Sejak sore hari, antusiasme peserta sudah terasa. Iringan musik enerjik mengiringi gerakan-gerakan lincah, termasuk “Senam Oke Gas” yang menjadi favorit para ibu-ibu. Lapangan stadion pun seketika berubah menjadi arena kebugaran penuh keceriaan. “Selamat sore, apa kabarnya ibu-ibu semua? Sekarang saya mau senam bareng ya,” sapa Zita Anjani disambut tepuk tangan dan sorak riuh. Kehadirannya bukan sekadar memimpin, tetapi juga membaur bersama warga, mencerminkan semangat kebersamaan yang hangat.

Tidak hanya senam, kegiatan ini juga diselingi ajakan Zita untuk mendoakan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. Ia berharap keduanya senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan amanah kepemimpinan. “Kita doakan bersama-sama agar Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan selalu istiqomah dan bisa memberikan yang terbaik untuk daerah ini,” ucapnya.

Bagi masyarakat, momen senam massal ini menjadi pengalaman berharga. Selain menjaga kesehatan, mereka juga merasakan kedekatan dengan pemimpin daerah. Kegiatan sederhana namun penuh makna ini menjadi bukti bahwa olahraga bisa menjadi jembatan kebersamaan dan semangat gotong royong. (Nsy-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, atas peran aktifnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayahnya.

Apresiasi itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Selasa (2/9/2025). Dalam forum tersebut, Mendagri menilai Lampung Selatan tampil menonjol karena dinilai berhasil membangun komunikasi dan konsolidasi lintas sektor secara efektif.

“Di Lampung, selain Pak Gubernur, yang paling aktif juga adalah Lampung Selatan. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Egi, karena telah melakukan koordinasi dengan sangat baik bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran zoom meeting.

Menurut Tito, seorang kepala daerah harus mampu menjadi komunikator yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kunci keberhasilan menjaga stabilitas daerah terletak pada kemampuan membaca situasi, merawat komunikasi dengan aparat keamanan, serta merangkul tokoh masyarakat. Apresiasi Mendagri ini semakin relevan setelah Lampung Selatan menghadapi aksi demonstrasi pada 1 September lalu. Berkat koordinasi intensif antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, hingga tokoh masyarakat, situasi dapat terkendali. Aspirasi warga tersampaikan dengan tertib, tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bupati Egi sendiri menegaskan, menjaga kondusivitas daerah adalah tanggung jawab bersama. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung langkah pemerintah dalam meredam potensi konflik sekaligus memastikan ruang aspirasi tetap terbuka. “Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Aspirasi tentu boleh disampaikan, tapi kami berharap semuanya dilakukan dengan cara yang damai dan tertib,” kata Egi, saat rakor lintas sektor, di Mapolres Lampung Selatan (1/9).

Bagi Pemkab Lampung Selatan, apresiasi Mendagri bukan sekadar penghargaan, tetapi juga dorongan semangat untuk terus memperkuat konsolidasi lintas sektor. Sinergi yang terjaga diyakini mampu menciptakan rasa aman sekaligus menopang pembangunan berkelanjutan di Bumi Khagom Mufakat. (ptm/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Selasa (2/9/2025).

Rakor yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diikuti jajaran Pemkab Lampung Selatan dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memaparkan situasi pangan nasional serta strategi percepatan swasembada.

Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia kini berada dalam posisi surplus produksi pangan. Produksi nasional mencapai sekitar 33 juta ton gabah per tahun, sementara kebutuhan domestik hanya 30 juta ton. “Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton. Tahun lalu kita impor banyak, tetapi tahun ini tidak ada. Upaya Bulog dalam pengadaan juga demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga untuk masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.

Menko Pangan juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat pilar ketahanan pangan, termasuk melalui koperasi desa. Disisi lain, Pemkab Lampung Selatan telah mengambil langkah konkret dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 17 titik kecamatan pada Sabtu (30/8/2025).

Program yang bekerja sama dengan Bulog ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. “Kegiatan GPM ini terbukti meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kami optimis, dengan berbagai upaya yang dilakukan, Lampung Selatan bisa berkontribusi menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” kata Asisten Ekobang Setdakab Lampung Selatan, Dulkahar, usai mengikuti rakor.

Dengan strategi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap inflasi tetap terkendali, ketahanan pangan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (ptm-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Aparatur Sipil Negara (ASN) Lampung Selatan diminta hadir di tengah masyarakat sebagai peneduh, bukan pemicu perpecahan.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, saat memimpin Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, di Lapangan Korpri, kompleks perkantoran Pemkab setempat, pada Senin (1/9/2025).

Apel rutin yang digelar tepat di awal September ini diikuti oleh jajaran pejabat utama, kepala perangkat daerah, pejabat administrator dan fungsional, serta seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS).

Dalam arahannya, Sekda Supriyanto menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kondisi bangsa yang dinamis. “Mari kita hindari polarisasi serta tetap teguh berdiri dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Kondusivitas sosial dan keamanan harus selalu menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, ASN sebagai keluarga besar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan. “Kita hadir sebagai jembatan, bukan sekat. Sebagai peneduh, bukan pemicu. Maka, mari kita menahan diri, tidak memprovokasi, serta mendorong suasana damai di masyarakat,” tambahnya.

Lebih jauh, Supriyanto juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan optimisme dan harapan di tengah tantangan zaman. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut ASN sempurna, melainkan cepat, tanggap, dan tidak mempersulit pelayanan. “Semua itu hanya bisa dicapai dengan etos kerja tinggi, leadership yang kuat, serta budaya kerja yang bersih dan kolaboratif. Saya percaya, ASN Lampung Selatan mampu menjadi garda depan dalam memajukan daerah,” kata dia.

Menutup arahannya, Supriyanto mengajak ASN menjaga disiplin, integritas, dan kebersamaan. “Jika kita mampu menahan diri dan terus bekerja dengan semangat, insya Allah situasi apapun yang dihadapi bangsa ini dapat kita lalui dengan baik,” katanya. (az/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tidak boleh mengganggu pembangunan dan pelayanan publik yang sedang berjalan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda membahas situasi kamtibmas terkini di Aula GWL Mapolres Lampung Selatan, pada Senin (1/9/2025).

“Sejak awal saya tegaskan, jabatan ini amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani. Lampung Selatan sedang kita bangun bersama, jangan sampai karena aksi satu hari, kerja keras kita kembali ke titik awal,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, iklim daerah yang kondusif sangat penting untuk menarik investasi dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. “Terkait aspirasi, saya terbuka. Kalau saya berhalangan, ada wakil saya yang akan menerima. Mari kita bangun Lampung Selatan maju dengan cara damai, tertib, dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya. Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri, menekankan bahwa aksi unjuk rasa adalah hak warga negara, namun harus dilakukan secara tertib tanpa anarkis. Ia mengingatkan adanya potensi pihak luar yang menunggangi aksi sehingga berisiko merugikan masyarakat.

“Silakan unjuk rasa, tapi jangan anarkis. Kita khawatir ada penumpang gelap. Presiden sudah membatalkan kenaikan tunjangan DPR. Jadi aspirasi sudah ditindaklanjuti,” jelas Kapolres.

Rakor ini dihadiri Forkopimda Lampung Selatan, aparat keamanan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat lainnya. Seluruh pihak sepakat menjaga keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama, sembari tetap menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. (ptm-Kmf/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Mahasiswa yang tergabung dari berbagai Organisasi Kemahasiswaan di Lamsel melakukan Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Tugu Adipura Kalianda, pada Senin (1/9/2025) sore. Aksi UNRAS ini langsung direspon oleh jajaran pimpinan daerah.

Ketua DPRD Lampung Selatan bersama Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan Dandim 0421/LS turun langsung menemui massa aksi.
‎
‎Langkah tersebut diambil untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat.

Di hadapan pejabat daerah, pendemo menyuarakan tuntutan mereka dengan pengawalan aparat keamanan.
‎

Atas aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan UNRAS, ‎Ketua DPRD Lampung Selatan menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menampung dan menindaklanjuti setiap aspirasi. “Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa ke forum resmi. Aspirasi masyarakat adalah bagian penting dalam menjalankan fungsi kami di parlemen,” tegasnya. ‎

Sedangkan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di depan kerumunan pendemo, menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik maupun masukan. “Kami hadir di sini bukan hanya mendengar, tetapi juga mencari jalan terbaik untuk kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
‎
‎Sementara Kapolres dan Dandim 0421/LS mengimbau agar unjuk rasa tetap berlangsung aman dan tertib. Mereka menekankan bahwa penyampaian pendapat harus tetap sesuai aturan agar situasi kondusif tetap terjaga.
‎
‎Aksi berjalan damai. Setelah berdialog masa aksi pun menggelar Do,a bersama untuk almarhum Affan korban tragedi yang terjadi pada Kamis 28 Agustus 2025 di Jakarta dan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan yang lebih baik. Setelah itu masa membubarkan diri dengan tertib. (*)