KALIANDA, (Ltc)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan, pada Jum’at,13 Mei 2022 lalu.

Penyetujuan Ranperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, itu berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan yang digelar secara hybrid, Kamis (13/6/2022).

Kegiatan dipusatkan di ruang sidang utama gedung DPRD Lampung Selatan dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, A.Md., didampingi oleh Wakil Ketua II Agus Sutanto, S.T., Wakil Ketua III Waris Basuki, S.H.

Rapat paripurna dihadiri oleh 36 anggota DPRD Lampung Selatan, dengan rincian 21 orang hadir secara fisik dan 15 orang hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Thamrin, S.Sos., M.M., bersama dengan anggota Forkopimda serta para pejabat dilingkup pemerintah daerah mengikuti rapat paripurna secara virtual meeting dari Aula Rajabasa, Setdakab setempat.

Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono mengatakan, Ranperda tersebut telah melewati tahapan pembahasan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah terkait, serta telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Fraksi DPRD Lampung Selatan.

Dengan demikian, Ranperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah memenuhi syarat dan dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Kesimpulan rapat pada hari ini adalah menyetujui Ranperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,” ujar Agus Sartono.

Sementara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan Bowo Edi Anggoro melaporkan, Ranperda tersebut telah dibahas secara mendalam bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. “Ranperda tersebut telah melalui tahapan-tahapan pembahasan yang telah kami lakukan bersama-sama, baik dalam pembicaraan tingkat satu maupun tahapan selanjutnya, bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah terkait, sebagai OPD Pemrakarsa,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama, lanjut Bowo Edi Anggoro, usulan Ranperda tersebut telah disertakan dengan naskah akademik dan telah sesuai dengan asas dan norma hukum yang ada, serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah memenuhi unsur-unsur pembentukan, baik norma maupun landasan yuridis. “Ranperda tersebut telah dilaksanakan fasilitasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, agar tahapan pembahasan Ranperda tersebut telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” ungkapnya lebih lanjut.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, S.Sos., M.M., menyampaikan rasa terimakasih dan mengapresiasi DPRD Lampung Selatan, yang telah membahas Ranperda Lampung Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dirinya juga menyambut baik dan menyatakan akan segera menindaklanjuti pendapat, saran, masukan serta kritik, yang telah dipaparkan oleh perwakilan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Lampung Selatan. “Kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah dan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membahas Ranperda Lampung Selatan,” kata Thamrin mewakili Bupati Lampung Selatan. (ptm/*/red).

TANJUNG BINTANG, (Ltc):

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto mengikuti kegiatan workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan 8 aksi Konvergensi secara virtual, Kamis (23/6/2022).

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri itu, akan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 22 hingga 24 Juni 2022 mendatang.

Adapun, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka asistensi dan supervisi kinerja Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan konvergensi program penurunan stunting, guna peningkatan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda).

Nampak Hadir juga dalam workshoop melalui zoom meeting Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung Selatan Aryan Saruhian, SP., ME, Kepala Dinas Sosial Martoni Sani, Kepala Dinas Dalduk dan KB Rikawati S.STP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Yansen Mulia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian S.Sos

Acara tersebut menghadirkan 8 narasumber yang diantaranya, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D, Direktur pelaporan dan statistik dari kementrian BKKBN Lina Widiastuti, Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak Kementerian Kesehatan Yuni Sanggraini S.Km, M.Km.

Kemudian, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa dan Ketua TPPS Provinsi Lampung yang juga sebagai Wakil Gubernur Lampung Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D.

Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian SP, ME mengatakan, permasalahan stunting telah menjadi perhatian Pemkab Lampung Selatan. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus fokus untuk menurunkan jumlah kasus tersebut.

Dirinya menjelaskan, upaya Pemkab Lampung Selatan dalam menangani percepatan penurunan Stunting telah dilaksankan secara masif, dengan turun langsung kebawah yang dipimpin langsung oleh Ketua TPPS Lampung Selatan Ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto.

“Masalah stunting diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor dan multi stakeholder, sehingga angka stunting di Lampung Selatan terus mengalami penurunan dan itu berkat kerja keras dan komitmen Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga serta seluruh Dinas dan Stakeholder terkait,” kata Arian

Aryan juga menyampaikan, permasalahan stunting saat ini masih menjadi masalah nasional dengan angka prevelensi sebesar 24,4 persen, dan ditargetkan turun sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Untuk mendukung hal tersebut, teah terbit Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.

“Terbitnya 2 peraturan menunjukan keseriusan dalam penangangan stunting dipusat maupun daerah. Kementerian Dalam Negeri juga terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aksi nyata melalui optimalisasi fungsi kelembagaan dan penganggaran daerah,” ungkapnya.

Apabila melihat dari hasil evaluasi perkembangan percepatan penurunan Stunting secara Nasional melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), lanjut Aryan, masih terdapat lebih dari separuh kasus Stunting di angka 69 persen yang terjadi di 12 Provinsi di Indonesia.(Kominfo/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengikuti Webinar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2022 secara virtual, dari ruang vicon, Rumah Dinas Bupati setempat, Selasa (14/06/2022).

Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta dengan mengambil tema Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri.

Hal tersebut, sesuai arahan presiden mengenai pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, hasil identifikasi BPKP ditemukan beberapa permasalahan mengenai belanja produk dalam negeri seperti adanya kesulitan mengindentifikasi karena ketiadaan daftar rujukan produk lokal yang representatif.

“Pada tahap perencanaan adanya kesuliatan dalam mengidentifikasi belanja, salah satunya ketiadaan daftar rujukan produk dalam negeri yang representatif/yang baik, ini menjadi penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal,” terang Kepala BPKP.

Selain itu, Kepala BPKP menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan pada tahap pelaksanaan masih banyak produk impor yang dibeli pemerintah walaupun ada produk lokal pengganti.

“Keengganan hal tesebut salah satunya dipicu dengan harga produk dalam negeri yang relatif tinggi dari produk impor,” jelas Yusuf Ateh.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, hal penting yang menjadi fokus terhadap belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah yakni menciptakan nilai tambah serta membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Ini uang rakyat, yang dikumpulkan dari uang pajak, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian dibelanjakan produk impor! yang dapat nilai tambahnya negara lain, lapangan kerjanya yang dapat orang lain!,” tegas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta BPKP untuk mensinergikan mengawal dan mengawasi program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dengan niat bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.

“Terakhir, sekali lagi saya meminta BPKP untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri dan berikan sanksi yang tegas untuk ini,” jelas Jokowi.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto langsung menindaklanjuti hasil Rakornas tersebut bersama jajaran yang hadir, dengan berencana akan menggelar pameran UMKM di 17 Kecamatan se-Lampung Selatan melalui produk hasil asli dari Kecamatan tersebut.

“Segera diagendakan kegiatan ini dan harus segera dilaksanakan. Kita ada 17 Kecamatan dan akan dilaksanakan satu bulan sekali, supaya Pemerintah Daerah tahu mana Kecamatan yang menonjol produknya, kita juga akan tahu pendataannya, dari kegiatan di Kecamatan itu,” ujarnya.

“Pelaku dari UMKM nanti supaya ada sosialisasinya dan juga harus menjaga kualitas produk tersebut. Nanti diawasi ya, supaya tidak boleh mengambil produk dari luar, harus sesuai dengan lebel dan kualitas daerah masing-masing,” pungkasnya. (Hy/Nsy Kominfo/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2022.

Kegiatan ini dirangkai dengan pelantikan pengurus DPC APDESI Lampung Selatan masa bakti 2022-2027 oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APDESI Provinsi Lampung H. Suhardi Buyung, S.Sos, M.M., yang berlangsung di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati, Jum’at (10/6/2022).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Nomor 012/Kep/DPD_APDESI/LPG/I/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2022-2027.

Pada kesempatan itu, Nanang Ermanto mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus APDESI Lampung Selatan masa bakti 2022-2027 yang baru saja dilantik, dirinya berharap APDESI dapat menjadi penggerak perubahan di masing-masing desa.

Menurut Nanang Ermanto, APDESI adalah organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai wadah, untuk menyatukan kebersamaan dan kekompakan untuk memajukan daerah, melalui gagasan dan ide para kepala desa.

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara sauadra semua yang hari ini resmi dilantik sebeagai pengurus Apdesi. Ini luar biasa, kalau ketua APDESI, APDESI ini adalah suatu kekuatan, wadah untuk meningkatkan persatuan kesatuan guna kemajuan daerah. Alhamdulillah yang hadir 256 desa, kepala desa ini adalah pilihan takdir dari Allah SWT,” ujarnya.

Nanang Ermanto juga berpesan, agar APDESI dapat menggali dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada diwilayahnya, serta mampu menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan.

“Bagaimana APDESI ini bisa besar, menggali potensi desa wisata, Desa UMKM untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Bukan hanya pembangunan insfrastruktur, tapi juga pembangunan sosial. Apa gunanya pembangunan infrastruktur, tapi anak-anak kita stunting, putus sekolah,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara, Ketua DPC APDESI Lampung Selatan, Herry Putra S.Pd., M.M. dalam sambutannya mengapresiasi capaian pembangunan, yang dilaksanan oleh Bupati Lampung Selatan bersama dengan jajaran pemerintahan daerah.

Dirinya juga menyatakan, APDESI siap mendukung kebijakan pemerintah daerah dan siap bersinergi dengan program-program pembangunan fisik dan nonfisik, guna kemajuan Kabupaten Lampung Selatan yang lebih baik.

“Pembangunannya luar biasa, terutama dalam infrastruktur dan pendidikan. Ditengah-tengah pelantikan ini, saya mengharapkan kita sama-sama akan membangun Lampung Selatan bersama Bupati H. Nanang Ermanto, bersinergi. Saya juga mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh Kades, tugas kita adalah membangun di desa kita masing-masing,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPD APKASI Provinsi Lampung Suhardi Buyung, dirinya mengatakan bahwa APKASI merupakan perpanjangan tangan dari Kabupaten ke desa, sehinggadapat memudahkan komunikasi dan tukar pengalaman antar desa, Kabupaten dan antar Provinsi.

“Kita ini sebagai anak, secara otomatis Bupati Lampung Selatan lah sebagai pembina APDESI Lampung Selatan. Jadi kita sebagai anak harus patuh dan taat kepada orang tua, dalam artian kita harus bersama-sama, bergotong royong membantu Bupati untuk memajukan dan membangun Lampung Selatan,” tutur Ketua DPD APKASI Provinsi Lampung.(Kominfo/*/red)

JAKARTA (Ltc):

Menyikapi perkembangan lingkungan strategis terkini dimana ancaman kejahatan siber, termasuk di dalamnya kejahatan penyalahgunaan data, membuat semua pihak harus siap siaga menghadapinya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil menjadi salah satu dari 25 kementerian/lembaga yang dipercaya untuk membentuk dan meluncurkan tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budi Revianto mengatakan kita harus siap dan tanggap menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, ancaman terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Pemanfaatan teknologi yang merusak peradaban bangsa, sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan demokrasi. Hal tersebut harus dapat diatur secara terukur,” kata Andap usai meluncurkan KUMHAM-CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (14/06/2022).

Menurutnya, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia pada saat HUT Kemerdekaan RI, kata Andap, seluruh pihak harus siap siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. “Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Inti dari adanya regulasi adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Dan dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terdapat serangan siber sejumlah 385.980 serangan atau rata-rata serangan per hari 2.150 serangan. “Tujuan dibangunnya KUMHAM-CSIRT adalah untuk menangkis segala bentuk ancaman dan tantangan serangan siber di lingkungan Kemenkumham,” jelas Andap.

Ribuan serangan siber ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri, serta menyasar website Kemenkumham, aplikasi persuratan internal, dan aplikasi kepegawaian. Dimana bentuk serangan terhadap website sebagian besar berupa Malicious Session sebanyak 71 persen, Server Side Code Injection (21%), Malicious Scan (6%), dan serangan berasal mayoritas USA sebesar 71 persen.

CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT diantaranya adalah untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden. (*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 telah usai. Salah satu kandidat asal Kabupaten Lampung Selatan terpilih menjadi pemuda pelopor yang akan mewakili Provinsi Lampung pada Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2022.

Abdurrahman, pemuda asal Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan menjadi satu dari lima pemuda yang lolos pada tahap seleksi tingkat Provinsi yang diikuti sebanyak 18 peserta utusan dari Kabupaten/Kota se-Lampung.

Pemuda asal Palas tersebut akan mewakili Provinsi Lampung dalam seleksi pemuda pelopor bidang sosial, agama dan kebudayaan.

Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung menggelar kegiatan seleksi Pemuda Pelopor tahun 2022, yang dilaksanakan pada hari selasa, (7/6/2022) bertempat di Aula Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lampung Selatan Ariswandi mengucapkan, selamat atas capaian yang diraih Abdurrahman pada kegiatan seleksi Pemuda Pelopor Provinsi Lampung.

“Iya benar, kemarin sudah di laksanakan seleksi Pemuda Pelopor tingkat Provinsi, Alhamdulilah satu prestasi kembali dari pemuda di Lampung Selatan asal Palas yang akan diusulkan mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat nasional,” ucap Ariswandi saat dihubungi via telpon pada Rabu, (8/6/2022).

Lebih lanjut, Ariswandi menyampaikan rasa bangga dan syukur atas capaian prestasi pemuda Lampung Selatan, yang diharapkan momentum tersebut memotivasi bagi pemuda untuk turut mengambil peran menjadi agen perubahan. “Kami dari Dispora Lampung Selatan merasa bangga dan bersyukur atas capaian prestasi ini, dan mari kita dukung kita doakan bersama para utusan Provinsi Lampung pada seleksi Nasional yang diselenggarakan Kemenpora RI nanti,” jelas Ariswandi.

Lebih lanjut ia menyampaikan mengenai jadwal pelaksanaan seleksi pemuda pelopor tingkat nasional masih menunggu informasi dari pusat.

“Kalo untuk jadwal seleksi nasionalnya masih menunggu undangan dari pusat Kemenporanya,” tutupnya. (Hy/*/red).

WAY SULAN, (Ltc):

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto membuka dan memberikan pembinaan kepada TP PKK Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Way Sulan, Rabu (8/6/2022).

Berlokasi di Desa Banjar Sari, Sosialisasi Pembinaan Administrasi diberikan oleh TP PKK Kabupaten Lampung Selatan dan diikuti oleh TP PKK Desa se-Kecamatan Way Sulan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin, Perwakilan BPBD Lampung Selatan, Ka UPT Se Kecamatan Way Sulan, Kepala Desa Se Kecamatan Way Sulan, Forkopimcam Kecamatan Way Sulan.

Camat Way Sulan Munir dalam Sambutannya menyampaikan, sudah hampir 3 tahun tidak bisa melakukan kegiatan akibat pandemi COVID-19.

Dirinya mengharapkan, dengan adanya pembinaan ini wawasan dan pengetahuan PKK Desa bisa bertambah dan bisa di aplikasikan di setiap kegiatan di seluruh Desa.

“Kurang lebih hampir 3 tahun kita tidak bisa mengadakan kegiatan seperti ini, alhamdulillah berkat kerjasama kita berada di zona Hijau,” kata Munir.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Winarni menyampaikan, agar masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 dalam setiap kegiatan, meskipun saat ini Lampung Selatan sudah berada di PPKM Level 1.

Dirinya juga mengungkapkan capaian vaksin di Lampung Selatan tertinggi di tingkat Kabupaten se-Provinsi Lampung.

“Capaian Vaksin Kita ini tertinggi Se Provinsi Lampung itu bisa tercapai berkat kerjasama dan gotong royong yang selalu di sampaikan oleh pak Bupati,” ungkapnya.

Selain itu, Winarni mengucapkan Terima kasih kepada pemerintah Kecamatan dan Desa yang mendukung kegiatan PKK sehingga kegiatan PKK bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik

Dirinya juga mengatakan pembinaan ini dilakukan sesuai dengan Tema Rakernas PKK ke-9 yaitu “Kemitraan dan Sinergitas Menjadi Kunci Dalam Mewujudkan Keluarga Berdaya Yang Sejahtera”.

“Sesuai dengan Tema Rakernas ke 9 tahun 2021 yaitu Kemitraan dan Sinergitas menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga berdaya yang sejahtera,” ucapnya.

Terkait program yang ada di setiap Pokja PKK, Ketua TP PKK Kabupaten juga menghimbau para kader PKK dan TP PKK Desa, harus benar-benar memahami masalah yang terjadi di dalam keluarga agar bisa cepat diselesaikan.

Pada kesempatan itu Winarni pun turut melatih pengetahuan para peserta sosialisasi dengan memberikan pertanyaan seputar PKK. (KMF/*/red).

BANDARLAMPUNG, (Ltc):

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menghadiri acara Pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Indonesia (Percasi) Lampung Masa Bhakti 2022-2026, di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/6/2022).

Dari hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) Percasi Lampung beberapa waktu lalu, telah memilih dan menetapkan Yanuar Irawan sebagai Ketua Pengprov Percasi Lampung periode 2022-2026.

Dalam sambutannya, Ketua Percasi Lampung terpilih Yanuar Irawan mengatakan, bahwa tugas yang diembannya sekarang memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukan olahraga catur di provinsi Lampung.

“Dalam rangka memajukan olahraga di Provinsi Lampung khususnya olahraga catur, menambah semangat dan motivasi kami sebagai pengurus bahwa kedepan ini menjadi tanggung jawab yang besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, dibutuhkan komitmen para pengurus yang tidak hanya ramai saat pelantikan saja tapi menjadi tanggung jawab bersama dengan program kerjanya kedepan.

“Semoga Lampung bisa meraih emas di PON 2024, dengan kerjasama dari teman teman pengurus,” harap Yanuar.

Pada kesempatan yang sama, Pengurus Besar Percasi GM Utut Adianto menyampaikan, bahwa Lampung pernah menjadi salah satu sentral catur di Indonesia, sehingga ia mengungkapkan perlu upaya bersama bagaimana mengembalikan kejayaan tersebut.

“Apa yang paling dibutuhkan dari sebuah kepengurusan, bahwa ada siklus yang tidak pernah putus yaitu pelatihan, tanpa pelatihan anak-anak jadi ayam sayur, gak dilatih bertanding di hajar oleh lawan. Setelah di latih, bertanding tanpa evaluasi percuma maka tidak akan ada kemajuan,” tegasnya.

Dirinya tak lupa mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru agar senantiasa menjaga kekompakan dan semangat memajukan olahraga catur di Lampung.

“Sekali lagi selamat bekerja saya ingin di 2026 nanti akan ada atlet-atlet internasional atau grandmaster catur dari Lampung,” tambahnya. (Hy/*/red)

KALIANDA, (Ltc):

Dalam rangka persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan, melakukan koordinasi sekaligus silaturahmi dengan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto di ruang kerjanya.

Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan, untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

“Tahapan pemilu akan segera dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. KPU Kabupaten lampung selatan masih menunggu regulasi berkaitan tahapannya untuk Pemilu dan Pilkada,” ungkapnya.

Berkaitan dengan itu, lanjut Ansurasta Razak, pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 khususnya Pilkada membutuhkan anggaran senilai Rp.62 miliar 825 juta. Artinya, anggaran mengalami kenaikan dari pelaksanaan Pilkada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 yang membutuhkan anggaran Rp.40,3 miliar.

Dirinya mengungkapkan, kenaikan anggaran tersebut salah satunya mempertimbangkan besaran honorium petugas Badan Ad Hoc pada Pemilihan 2024.

Tak hanya itu, Ansurasta Razak juga mengungkapkan, terdapat penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 57 titik, sehingga proyeksi TPS Pilkada 2024 mengalami peningkatan dari 1925 menjadi 1982 titik. Kemudian, pelaksanaan Pilkada 2024 juga masih dengan skenario COVID-19, sehingga diperlukan anggaran untuk membeli masker, handsanitizer serta beberapa keperluan lainnya.

Menganggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan sangat menyambut baik dan mengapresiasi Kehadiran KPU Lampung Selatan, untuk berdiskusi mengenai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Ada bebera hal yang telah disampaikan mengenai tahanapan hinga pelaksanaan Pilkada di tahun 2024. Ini memang butuh suatu pemikiran, tapi alhamdulillah ini ada anggaran dari APBN (untuk pemilu). Mudah-mudahan dengan anggaran-anggaran yang tadi telah disampaikan, pesta demokrasi bisa berjalan sukses, tertib dan lacar,” kata Nanang.

Menurut Nanang, upaya dalam membantu memfasilitasi penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah. Oleh karenanya, terkait dengan hal-hal yang diperlukan, KPU dapat berkoordinasi langsung dengan jajaran dinas terkait.

“Insyaallah ini akan segera kami rapatkan, mengenai tahapan pelaksanaan hingga anggaran, memang tugas negara untuk melaksanakan sususesnya. Mudah-mudahan semua lancar, kita sama-sama berdoa saja bagaimana lampung selatan ini bisa terpenuhi,” ungkapnya lebih lanjut. (ptm)