KALIANDA, (Ltc):
Saya baru tahu tentang adanya wacana pemberlakuan parkir berbayar di Masjid Agung Kalianda. Menurut saya terkait pemberlakuan biaya parkir tersebut harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif. Misalkan kajian terhadap jumlah pengunjung masjid atau jamaah sholat lima waktu, apakah masih mayoritas warga sekitaran masjid Agung dalam artian penduduk asli sekitaran masjid atau pengunjung dari luar Kalianda Lampung Selatan.
Kalau itu mayoritas pengunjung masjid di dominasi oleh masyrakat luar Lampung Selatan atau pengunjung jauh yang singgah mungkin bisa kita terapkan, salah satu alasannya bisa untuk lebih menjaga keamanan kendaraan pengunjung tersebut.
Namun jika mayoritas pengunjung masih warga lokal, masyarakat yang memang sehari harinya tinggal dilingkungan masjid Agung atau katakanlah masih penduduk seputaran Kalianda sepertinya ini masih belum cukup menjadi alasan untuk menerapkan pemungutan biaya parkir.
Saya juga sering berjamaah di Masjid Agung yang saya perhatikan Masjid Agung Kalianda ini rame ramenya hanya pada moment moment tertentu seperti lebaran, libur panjang dan pelepasan jamaah haji, untuk sehari harinya masjid Agung Masih di dominasi oleh warga lokal Kalianda Lampung Selatan.
Hemat saya tetap jalankan kondisi yang sudah terbentuk selama ini, di waktu waktu tertentu misalkan saat sholat jumat adanya petugas yang stand by di pintu gerbang keluar sambil mengatur keluar masuk mobil sekalian memungut biaya parkir secara sukarela.
Yang perlu jadi atensi jangan sampai ketika diterapkan biaya parkir di Masjid Agung malah berdampak kepada kuantitas jamaah yang sholat, kalau kuantitas jamaah masjid Agung semakin sedikit karena diberlakukannya pungutan parkir oleh BUMD dzolim kita ke Masjid Agung.
Intinya menurut saya untuk saat ini belum waktu yang tepat untuk memberlakukan biaya parkir resmi dari BUMD di Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan.(*)
