KALIANDA, (Ltc):
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi memulai rangkaian pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, pada Kamis (12/2/2026).
Dalam proses tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen agar setiap anggaran daerah dikelola transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Entry meeting yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lampung Selatan itu dihadiri Wakil Penanggung Jawab BPK Provinsi Lampung, Bambang Hery Andito, beserta tim pemeriksa dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Dalam paparannya, Bambang Hery Andito menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menilai kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebelum masuk tahap audit lanjutan.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 30 hari, mulai 11 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026.
“Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menilai penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan kami tuangkan dalam opini laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus pemeriksaan meliputi tindak lanjut hasil audit sebelumnya, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bambang menambahkan, capaian audit tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. Lampung Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara murni tanpa temuan yang memengaruhi opini.
“Tahun ini kami juga menargetkan standar tindak lanjut minimal 80 persen di masing-masing perangkat daerah. Kami mohon dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, BPK RI juga mulai mengembangkan metode pemeriksaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan objektivitas serta ketepatan analisis dalam proses audit.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.
“Kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati Egi mengungkapkan, sejak awal menjabat dirinya telah menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk membelanjakan anggaran secara tepat sasaran dan melahirkan program berkelanjutan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penerangan jalan umum.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan yang menjadi keluhan warga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.
“Namun Pemkab Lampung Selatan tetap berupaya melakukan koordinasi agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi,” kata Egi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian dari penguatan sistem tata kelola.
“Jika ada catatan dari BPK, segera diperbaiki. Ini bukan sekadar evaluasi, tetapi pembelajaran untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kita,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Prinsipnya kami terbuka dan kooperatif. Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan ini benar-benar menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” kata Bupati Egi. (Nsy-Kmf/*/red)
